Kondisi Danau Toba makin memprihatinkan. Salah satu tercermin dalam hasil evaluasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru-baru ini. Pemerintahpun menjadikan danau ini prioritas untuk direstorasi. Untuk itu, pada 29-30 Juli 2016, Wakil Presiden Jusuf Kalla bakal meninjau ke kawasan wisata danau kaldera terbesar terletak di Sumatera Utara ini.
”Ada konteks destinasi wisata dan tetap dibilang menjadi danau prioritas dalam konteks restorasi danau,” kata Menteri LHK, Siti Nurbaya usai rapat persiapan kunjungan Wapres ke Danau Toba di Jakarta, Senin (20/6/16).
Dia mengatakan, masalah lingkungan di Sumut relatif berat, terutama di Kabupaten Simalungun dan Labuhan Batu. Bersama eselon I KLHK, khusus Dirjen Penegakan Hukum dan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mengidentifikasi kerusakan Danau Toba baik hulu maupun hilir.
Berdasarkan evaluasi 7 Mei lalu, KLHK menemukan hasil laboratorium terkait kandungan baku mutu Danau Toba. ”Total fosfor (naik, red) 300% dibandingkan 2012,” kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah.
Adapun sumber pencemaran karena limbah buangan pemukiman, peternakan, industri dan hotel sekitar. KLHK, katanya, merekomendasi untuk menurunkan 43% atau 212.295 kilogram per tahun. ”Contoh detergen dari rumah tangga dan hotel paling banyak.”
KLHK, mewajibkan setiap industri dan hotel memiliki instalasi pola air limbah (IPAL) domestik. Hilirpun diperbaiki, misal, jumlah ikan di keramba jaring apung masyarakat dikurangi. ”Ikan sudah over populasi, kalau ini over pakan juga over. Keduanya mampu menghasilkan limbah fosfor.”
KLHK juga merekomendasikan penurunan angka hingga 44% atau sekitar 24.064 ton. KLHK akan mengomunikasikan ini dengan pemerintah daerah.
”Bukan mematikan usaha, bukan. Tak boleh tapi dikurangi, tidak optimal juga kalau jumlah banyak,” katanya.
Pakan ikan, ucap Karli, turut andil dalam menyumbang kerusakan air. Tak hanya fosfor, hasil laboratorium menemukan kerusakan karena hidrogen sulfida dan phosfat yang melampaui angka standar baku mutu air.
Pemulihan hulu
Restorasi danau ini menjadi agenda utama kunjungan kerja Wapres nanti. Melalui penanaman pohon dan penyebaran bibit ikan. Hilman Nugroho, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK menyebutkan, perbaikan hulu dan hilir danau perlu didukung dengan kesiapan masyarakat.
Dalam pemulihan danau membutuhkan biaya sekitar Rp1-2 miliar per danau. Untuk itu, akan mengerjakan hulu terlebih dahulu, seperti menanam 7.700 pohon di Hutan Ginjang, Tapanuli Utara sekitar 15 hektar dan menebarkan ribuan bibit ikan.
Aktivitas ini, perlu ditanggapi dengan pengelolaan keberlanjutan dan ada zonasi keramba jaring apung, misal, dengan penataan lewat pergub dan perda.
Ketua Organisasi Punguan Simolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) Effendi Simbolon mengingatkan dalam restorasi, pemerintah jangan sampai lupa konflik tanah yang menjadi masalah paling sering di Sumatera. “Percuma kita angkat Danau Toba, tapi melupakan masyarakat adat,” katanya.
Rapat kerja ini dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, dan beberapa perwakilan dari Menkominfo, Kementerian ATR, Perindustrian, Panglima TNI dan Kepolisian RI.
