Sejumlah negara maritim di dunia menyepakati kerja sama untuk memberantas aktivitas perikanan ilegal atau illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan lautnya masing-masing. Selain itu, semua delegasi negara juga menyepakati untuk sama-sama menerapkan kebijakan industri perikanan dan kelautan dengan bersih dan terpercaya.
Delegasi dari Indonesia yang dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ikut mengkampanyekan pentingnya menjaga keamanan wilayah laut di semua negara di dunia. Untuk bisa melakukannya, diperlukan kerja sama dari semua negara, baik yang memiliki wilayah laut ataupun tidak.
Hal itu diungkapkan Susi Pudjiastuti di sela berlangsungnya pertemuan tersebut yang digelar di Shang-ri La Hotel, Jakarta, Rabu (27/07/2016). Menurut dia, dalam konteks regional, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar negara jika ingin kejahatan penangkapan ikan ilegal bisa berhenti di seluruh negara Asia Pasifik.
“Kita perlu untuk bekerja sama, dan kita harus bisa berbagi data perikanan dan kelautan dari masing-masing negara. Kita perlu untuk menerapkan transparansi data di sektor tersebut,” ucap dia.
Dengan membuka akses data secara terbuka, Susi yakin, penyakit di sektor perikanan dan kelautan yang sudah kronis tersebut bisa diberhentikan. Hal itu, karena masing-masing negara akan bisa melakukan penelusuran ikan dan produk perikanan yang ada di negara masing-masing.
“Traceability ini sangat penting karena bisa memutus mata rantai illegal fishing secara global,” tutur dia.
Susi mengemukakan pihaknya dengan terbuka akan berbagi daftar kapal-kapal yang memiliki izin untuk penangkapan ikan di kawasan perairan Indonesia. Selain itu, pihaknya juga akan berbagi data ikan dan produk ikan yang ada di Indonesia.
Kepala Perwakilan Lembaga Pangan Dunia PBB (FAO) Mark Smulders mengatakan, sektor perikanan dan kelautan adalah sektor yang penting dan masuk dalam sektor biru (blue sector). Di Asia Pasifik, sebanyak 87 persen warga di masing-masing negara masih bergantung pada sektor biru.
Karena masih sangat bergantung, Mark meminta semua warga dunia untuk ikut terlibat dalam kampanye melawan aksi IUU Fishing. Dia mendukung untuk diterapkannya sistem ketelusuran dan dokumen perikanan tangkap yang akurat dan terbuka di setiap negara.
“Ketelusuran menjadi persyaratan penting di pasar impor dunia untuk memerangi perikanan ilegal. Di banyak negara, ketelusuran sudah ada dan terlaksana karena itu menjadi mandatori penting di bawah regulasi keamanan pangan,” sebut dia.
Port State Measures Agreement
Salah satu langkah nyata untuk menghentikan perikanan ilegal, menurut Susi, adalah dengan dibuatnya perjanjian kerja sama antar negara-negara di Asia Pasiik. Kerja sama tersebut ditautkan dalam perjanjian Port State Measures Agreement. Selain Indonesia, negara lain yang sudah menerapkan kebijakan tersebut, adalah Malaysia dan Vietnam, serta Fiji yang dimulai pada September mendatang.
Dengan kesepakatan tersebut, setiap negara harus menerapkan kebijakan pelarangan untuk memberi pelayanan dan suplai dalam bentuk apapun kepada kapal-kapal pelaku IUU Fishing. Kebijakan tersebut diterapkan oleh semua pelabuhan yang ada di setiap negara, termasuk di Indonesia.
“Ini inistiatif yang sudah ditandatangani banyak negara. Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Fiji sudah komit untuk melaksanakan koordinasi dan eliminasi IUU Fishing. Saya berharap, koordinasi ini bukan cuma hari ini,” jelas dia.
Menteri Pertanian dan Perikanan Malaysia Ahmad ShaberyCheek, dalam kesempatan sama mengungkapkan, pihaknya sepakat untuk ikut terlibat karena IUU Fishing adalah kejahatan internasional yang harus diperangi bersama.
Terkait penerapan traceability dalam sektor perikanan dan kelautan, Ahmad mengaku sangat setuju. Namun, baginya, traceability tidak hanya akan memutus mata rantai IUU Fishing saja, melainkan juga bisa diterapkan sebagai sistem keamanan pangan dunia (food security).
“Contoh jika ada yang keracunan makan ikan, akan ditelusuri asal usul ikan tersebut. Malaysia sangat serius untuk itu, karena sudah jadi korban IUU Fishing. Kita belajar banyak dari Indonesia,” ucap dia.
Sementara, Wakil Menteri Pertanian dan Pengembangan Desa Vietnam Vu Van Tam mengaku kalau Vietnam saat ini tengah membuat regulasi untuk memberantas IUU Fishing. Dia berharap, dalam aksi perang melawan IUU Fishing tersebut, pihak swasta di negaranya bisa ikut terlibat.
