Negara-negara ASEAN dan Jepang yang tergabung dalam South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC) sepakat mendeklarasikan usaha bersama untuk untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing).
Kesepakatan deklarasi tersebut merupakan hasil dari High Level Consultation (HLC) on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Towards the ASEAN Economic Community: Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products, pada Selasa kemarin (03/08/2016) di Bangkok, Thailand.
Selain menunjukkan keseriusan memerangi IUU Fishing, pertemuan tersebut membahas peningkatan daya saing ikan dan produk perikanan. Pertemuan ini mengharapkan adanya dukungan kebijakan dan kerja sama dari nasional dan organisasi perikanan terkait melalui pengembangan perikanan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Achmad Poernomo selaku Ketua Delegasi RI mengatakan Indonesia mendukung penuh deklarasi dan menyatakan tidak ada kompromi dalam memerangi IUU Fishing.
Achmad dalam rilis humas KKP menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU Fishing melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas115), penertiban kapal ikan eks-asing yang beroperasi di Indonesia, pelarangan transshipment, pelarangan trawler atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan pelaku IUU Fishing, dan berpartisipasi aktif pada forum regional dan internasional pemberantasan IUU Fishing.
“Indonesia juga telah meratifikasi FAO Port State Measure Agreement (PSMA), dimana pelabuhan perikanan akan diberdayakan untuk mengawasi praktik IUU Fishing, sehingga kapal pelaku IUU Fishing tidak mendapatkan akses untuk mendaratkan hasil tangkapannya,” ujar Achmad.
Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Combating IUU Fishing and Enhancing Fish and Fisheries Product Competitiveness in Southeast Asia yang telah disahkan ini akan dijadikan sebagai komitmen dasar negara anggota ASEAN-SEAFDEC dalam meningkatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas IUU Fishing serta meningkatkan daya saing produk perikanan di kawasan ASEAN. Deklarasi tersebut diinisiasi sejak 2 tahun yang lalu dan telah mengalami beberapa kali pembahasan sejak awal tahun 2016.
Joint Declaration memuat 11 rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh negara anggota dalam rangka memerangi IUU Fishing dan meningkatkan daya saing ikan dan produk perikanan ASEAN, salah satunya adalah menekankan perlunya upaya pelaksanaan kerja sama bilateral, sub-regional dan regional termasuk untuk penyelesaian isu tenaga kerja (labour) pada industri perikanan yang menjunjung nilai keselamatan, legalitas dan kesetaraan.
Pertemuan HLC ini sejalan dengan agenda yang selama ini diangkat oleh Pemerintah Indonesia untuk secara serius dan nyata menangani IUU Fishing, salah satunya penyelenggaraan Ministerial Meeting on Traceability of Fish and Fishery pada tanggal 27 Juli 2016 di Jakarta dalam rangka meningkatkan ketertelusuran (traceability) ikan dan produk perikanan sehingga produk ikan hasil IUU Fishing tidak dapat masuk pada rantai pasok pasar global.
“Upaya-upaya bersama seperti ini diharapkan akan mengurangi bahkan meniadakan praktik IUU Fishing di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, demi mendukung kedaulatan bangsa, keberlanjutan sumber daya dan kesejahteraan masyarakat”, tandas Achmad.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik, Achmad Poernomo selaku Ketua Delegasi RI, dan didampingi oleh para pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, wakil KBRI Bangkok serta hadir pula Direktur Eksekutif Coral Triangle Initiative (CTI-CFF), Widi Agus Pratikto.
Negara Asia Pasifik Perangi IUU Fishing
Sebelumnya, sejumlah negara maritim di dunia menyepakati kerja sama untuk memberantas aktivitas perikanan ilegal atau illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing di wilayah perairan lautnya masing-masing. Selain itu, semua delegasi negara juga menyepakati untuk sama-sama menerapkan kebijakan industri perikanan dan kelautan dengan bersih dan terpercaya.
Delegasi dari Indonesia yang dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ikut mengkampanyekan pentingnya menjaga keamanan wilayah laut di semua negara di dunia. Untuk bisa melakukannya, diperlukan kerja sama dari semua negara, baik yang memiliki wilayah laut ataupun tidak.
Hal itu diungkapkan Susi Pudjiastuti di sela berlangsungnya pertemuan tersebut yang digelar di Shang-ri La Hotel, Jakarta, Rabu (27/07/2016). Menurut dia, dalam konteks regional, dibutuhkan koordinasi dan kerja sama antar negara jika ingin kejahatan penangkapan ikan ilegal bisa berhenti di seluruh negara Asia Pasifik.
