Pemerintah Indonesia konsisten menanggulangi pencurian ikan (IUU Fishing) di wilayah perairan Indonesia. Komitmen ini, salah satunya, ditunjukkan dengan penenggelaman kapal pencuri ikan.
Bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi terkait yakni TNI AL, Polri, Bakamla dan Kejaksaan Agung menenggelamkan 60 kapal pelaku penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Pelaksanaan penenggelaman ini dimulai pada 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus di 8 lokasi seluruh Indonesia, yakni Tarakan, Natuna, Batam, Tarempa, Bitung, Ternate, Morotai, dan Sorong.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti secara langsung menerima laporan pelaksanaan penenggelaman tersebut dari Tim Satgas 115 saat meresmikan Pusat Kendali Operasi (Pusdalop) di Pangkalan TNI AL (Lanal) Ranai, Kabupaten Natuna, Riau, pada Rabu (17/08/2016).
“Hari ini telah (menerima laporan) pelaksanaan penenggelaman kapal sejumlah 60 kapal ikan asing di 8 tempat,” kata Susi dalam siaran pers yang diterima Mongabay.
Susi juga menjelaskan, berdasarkan pada perjanjian Indonesia dengan sejumlah negara tetangga, penenggelaman kapal asing tidak lagi menyebutkan asal negara kapal yang tertangkap.
Penenggelaman dilakukan dengan cara membuka keran laut atau membocorkan dinding kapal sehingga kapal akan tenggelam di lokasi yang ditentukan. Sebelumnya, penenggelaman kapal dilakukan dengan cara meledakkan kapal dengan menggunakan dinamit daya ledak rendah.
Metode ini bertujuan untuk menjadikan kapal-kapal yang ditenggelamkan sebagai terumbu karang buatan (artificial reef) yang akan bermanfaat bagi ekosistem perairan setempat. Selain itu, metode tersebut juga akan menghindari potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari proses penenggelaman kapal.
Lokasi penenggelaman ditentukan setelah melalui survei yang melibatkan instansi terkait, untuk memastikan lokasi penenggelaman merupakan lokasi yang aman dari alur pelayaran dan di luar kawasan konservasi perairan.
Penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dilakukan dengan mengacu pada Pasal 76A UU No.45/2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31/2004 tentang Perikanan, yaitu benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) sebagaimana diatur dalam KUHAP.
Sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan saat ini (17 Agustus 2016), tercatat 236 kapal pelaku illegal fishing telah ditenggelamkan. Kapal-kapal tersebut terdiri dari 220 kapal ikan asing (KIA) dan 16 kapal ikan Indonesia (KII).
Susi Rayakan HUT RI di Natuna
Ada yang berbeda dalam perayaan peringatan hari ulang tahun RI ke 71 di Kabupaten Natuna kali ini. Pasalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut hadir sebagai tamu kehormatan dalam upacara peringatan HUT RI ke 71 di salah satu wilayah terdepan terdepan NKRI pada Rabu (17/08/2016).
Upacara dilaksanakan di lapangan Pantai Kencana, Ranai, dan bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal.
Dengan penuh hikmat Susi mengikuti upacara yang juga dihadiri oleh para pejabat KKP, jajaran Muspida dan SKPD Natuna. Ratusan masyarakat terlihat memadati areal lapangan untuk menyaksikan atraksi marching band usai upacara dilangsungkan.
Pada kesempatan yang sama, Susi pun menyapa langsung masyarakat Natuna yang kemudian berebut bersalaman dan berfoto bersama dirinya. Dalam memeriahkan perayaan HUT RI ke 71, pemerintah Kabupaten Natuna juga menggelar lomba hias dan pawai kapal nelayan serta atraksi sea rider dari Polair setempat.
