Sidak Konsesi RAPP Terbakar, BRG Dihadang Sekuriti Perusahaan

Beberapa hari lalu, tim penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disandera kala mengumpulkan data dan menyegel kebun sawit terbakar di Riau. Kini, giliran tim Badan Restorasi Gambut dihadang dan dilarang petugas keamanan perusahaan kala akan inspeksi mendadak di konsesi HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang terbakar di Riau, Senin (5/9/16).

BRG tak boleh mendekat ke wilayah tanpa mengantongi surat izin dari perusahaan.

“Bapak ada izin surat ke sini Pak?” cegah Yuyun Effendi, komandan keamanan RAPP kala itu.

“Ini kan sidak Pak. Kalau sidak itu gak pakai izin,” kata Nazir Foead, Kepala BRG.

Sekuriti tetap tak memperbolehkan sidak. Ketika ditanya, dia menyebutkan sebagai anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia juga mengenakan kaos berlogo Kopassus.

Tim BRG, anggota SPORC dari KLHK dan masyarakat sudah sempat menjelaskan terkait kedatangan untuk inspeksi mendadak (sidak). Meskipun begitu, dia tetap berdebat dan menganggap tim datang bagian dari LSM.

Alasan yang dibuat-buat akhirnya diacuhkan Nazir Foead. Mereka meminta masyarakat Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti menjelaskan terkait laporan yang mereka ajukan ke pemerintah pusat beberapa bulan lalu.

Wilayah perkebunan sagu masyarakat yang turut terbakar di Pulau Padang. Penyebabya masih belum diketahui diduga karena minim air akibat kanalisasi PT RAPP. Foto: Lusia Arumingtyas
Wilayah perkebunan sagu masyarakat yang turut terbakar di Pulau Padang. Penyebabya masih belum diketahui diduga karena minim air akibat kanalisasi PT RAPP. Foto: Lusia Arumingtyas

Pada Agustus 2016 lahan ini terbakar, begitu juga  lahan masyarakat Desa Bagan Melibur dan hutan lindung di sekitar.

“Dari luasan kebakaran ini, setengah punya kami, setengah hutan lindung,” kata Jasri, Sekretaris Desa Bagan Melibur saat mengikuti sidak.

Luasan lahan masyarakat yang diklaim perusahaan diduga sengaja dibakar untuk pembukaan perkebunan akasia. Hingga kini, lahan masih berkonflik. RAPP membeli lahan dari Desa Lukit, pemekaran Desa Bagan Melibur.

Berdasarkan masyarakat desa setempat, lahan ini berada dalam wilayah mereka dan sudah diatur tapal batas dalam Surat Bupati Kabupaten Bengkalis pada 2006.

Nazir bersama dengan Haris Gunawan, Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG akan mengumpulkan data lapangan. Mereka telah mengambil titik koordinat wilayah terbakar hingga dapat ditelusuri waktu terbakar, luas dan mencakup wilayah mana saja.

Aspirasi masyarakat dicatat untuk laporan kepada Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Saya simpulkan perusahaan tak kooperatif. Seperti ada yang disembunyikan, ini terjadi tidakan ilegal,” kata Nazir.

Tampak lahan masih berkonflik itu sudah ditanami bibit akasia dan dibangun cabang kanal cukup besar untuk pengeringan gambut. Padahal, kata Haris, wilayah ini gambut kedalaman rata-rata tujuh sampai delapan meter.

Nazir menyebutkan, akan membuat laporan kepada tim Penegakan Hukum KLHK agar ada  penyegelan dan tindaklanjut. “Ini menjadi indikasi terjadi pelanggaran.”

Lahan konflik antara RAPP dan warga sudah ditanami akasia oleh perusahaan dan kanal juga dibuat. Foto: Lusia Arumingtyas
Lahan konflik antara RAPP dan warga sudah ditanami akasia oleh perusahaan dan kanal juga dibuat. Foto: Lusia Arumingtyas

Selain itu, Minggu (4/9/16), tim BRG mengagendakan sidak anak perusahaan Asia Pulp and Paper (APP) yang tahun ini mendapatkan SP3 dari kepolisian, PT Suntara Gajah Pati, di Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai.

Dani Wandaru dari Manggala Agni, menyebutkan, tahun ini sempat terjadi kebakaran lagi meski tak separah tahun lalu.

Medan cukup sulit. Hujan baru saja mengguyur wilayah itu hingga lumpur begitu pekat. Jarak konsesi 20 km dari akses jalan utama pedesaan, dimana pos Manggala Agni berada. Hanya kendaraan tertentu sanggup melalui dengan sopir yang berpengalaman.

Dalam waktu 30 menit, tim BRG hanya mampu melewati kurang lebih dua km. Saat itu, sekitar pukul 16.00, dan diprediksi sampai lokasi malam hari.

Nazir memutuskan, kembali karena kondisi medan berat. “Yang terpenting kita tahu bagaimana kondisi, nanti kita akan zoom in konsesi dan jalur menuju ke wilayah sana,” katanya.

Dani menjelaskan, biasa kebakaran terjadi pada kemarau hingga jalanan mudah dilalui. Kala bertugas musim penghujan, mereka membutuhkan dua malam dan bertenda di pinggir jalan untuk kembali ke posko.

Sidak di lapangan ini, kata Nazir, akan langsung dilaporkan kepada pemerintah pusat untuk kajian lebih dalam. Temuan dan laporan masyarakat akan dikelola dan disinergikan dengan data BRG dan pemerintah pusat.

Kata RAPP

Agung Laksamana, Director Corporate Affairs APRIL Group menyesalkan koordinasi dari keamanan perusahaan. Kejadian ini, katanya, akan ditindak tegas dan me-review ulang prosedur keamanan perusahaan di lapangan.

“Kami senantiasa patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” katanya kala dihubungi Mongabay melalui pesan singkat.

Dia mengklaim, izin operasional dan kegiatan perusahaan sesuai aturan berlaku dan selalu merujuk rencana kerja tahunan yang disahkan pemerintah.

APRIL pun akan berkoordinasi dan mendiskusikan hasil verifikasi dengan BRG dalam pengelolaan lahan gambut. “Sesegera mungkin, minggu ini.”

Kebakaran di konsesi RAPP tampak lewat drone. Foto: dari video BRG
Kebakaran di konsesi RAPP tampak lewat drone. Foto: dari video BRG
Nazir Foead, Ketua BRG dan tim melakukan pemantauan ke konsesi PT RAPP dan dihadang sekuriti. Foto: Lusia Arumingtyas
Nazir Foead, Ketua BRG dan tim melakukan pemantauan ke konsesi PT RAPP dan dihadang sekuriti. Foto: Lusia Arumingtyas
(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , ,