Selain memerangi pencurian ikan dan pengaturan kapal penangkap ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk menerapkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Salah satu caranya adalah dengan mengatur penggunaan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, KKP mengajak para nelayan yang masih menggunakan alat tangkap perusak lingkungan untuk menggantinya dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pergantian alat tangkap ramah lingkungan merupakan langkah strategis menuju perikanan Indonesia yang lebih baik.
Dia mengapresiasi para nelayan Pantura khususnya yang berada di Jepara yang telah bersedia mengganti alat tangkapnya. Pergantian alat tangkap yang aman, menurut Susi, juga mampu mendorong nelayan untuk memberikan sumbangsih nyata pada kualitas produk perikanan.
Susi juga menilai, nelayan dari Pantura seyogyanya dapat berpartisipasi dalam membangun perikanan nasional. “Pendapatan akan menjadi lebih baik, jika mengganti alat tangkap ramah lingkungan, karena caranya sudah benar”, ujar Susi dalam kunjungan kerja di Desa Kedung Malang, Kecamatan Kedung, Jepara, Jawa Tengah pada Senin (05/09/2016).
Pergantian alat tangkap pada nelayan ini dilakukan menyusul kebijakan relokasi nelayan Pantura untuk memaksimalkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 yakni perairan Natuna. “Saya ingin memberikan WPP tersebut ke nelayan Pantura. Namun saya berpesan, orang Papua, NTT, NTB, akan marah kalau bapak bawa kapal cantrang. Jadi sebelum pindah tolong ganti alat tangkapnya”, jelasnya.
Soal biaya pergantian alat tangkap, Susi mengajak perbankan untuk terjun membantu nelayan memberikan pinjaman. “Untuk ganti alat tangkap, perbankan siap memberikan pinjaman.”, ujar Susi.
Dalam kesempatan tersebut, Susi juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ramah lingkungan yakni gilnet millenium kepada 12 nelayan di Jepara. Di Jawa Tengah, KKP juga memberikan bantuan gilnet milenium sebanyak 8 unit untuk Kabupaten Demak dan 18 unit untuk Kabupaten Pati.
Benahi Tata Kelola Perijinan
KKP melakukan evaluasi sejumlah aturan seiring diterbitkannya Inpres 7/2016. Diantaranya, melakukan pembenahan dalam pengukuran ulang kapal dan percepatan proses perijinan. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan menyerahkan 16 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru dan 3 Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIUP) yang diserahkan secara simbolis kepada nelayan Jepara.
Susi mengatakan penyerahan bantuan serta percepatan proses perijinan kapal ini merupakan langkah awal untuk membenahi tata kelola perikanan tangkap dan menjalankan one stop solution melalui program gerai perizinan yang saat ini tengah digalakkan. Diharapkan, nelayan pemilik kapal dapat langsung mendatangi lokasi gerai untuk meminta verifikasi ukuran kapalnya.
“Nelayan bisa langsung datang ke gerai untuk verifikasi ukuran kapal, mendapatkan alokasi tangkapan ikan yang sesuai ketersediaannya”, ungkap Susi
“Saya benar-benar ingin mendukung perikanan Indonesia aman dari kegiatan illegal fishing, jadi penangkapannya pun harus benar dengan alat tangkap yang tepat. Kalau sudah tidak dipakai ya dimusnahkan saja”, pungkasnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi Gerakan Nasional Penyelamatan (GNP) Sumber Daya Alam (SDA) di antaranya melalui Sektor Kelautan. Salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk basis data perizinan, mentoring dan evaluasi serta mendorong perbaikan tata kelola kelautan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Jepara, Susi juga memberikan beberapa bantuan di sektor daya saing kelautan perikanan dan budidaya, di antaranya coolbox ice flake machine kecil sebanyak 1 paket, benih udang windu sebanyak 1 juta ekor, benih nila salin sebanyak 1 juta ekor, benih ikan bandeng sebanyak 500 ribu ekor, benih udang vaname sebanyak 10 juta ekor, benih udang galah sebanyak 500 ribu ekor dan bibit rumput laut kultur jaringan sebanyak 5 ton.
Selain itu, untuk operasionalnya, diberikan bantuan untuk sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya senilai Rp 330 juta kepada Kabupaten Pati, Rp110 juta Kabupaten Blora dan Rp220 juta untuk Kabupaten Kendal.
