Perlawanan yang diperlihatkan kelompok pengusaha di pusat industri Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, tak menyurutkan rencana Perum Perikanan Indonesia (Perindo) untuk melakukan revitalisasi kawasan tersebut. Bagi Perindo, kondisi Muara Baru saat ini sudah sangat memprihatinkan.
Direktur Utama Perindo Syahril Japarin mengatakan, sejak dibuka pada awal 1980 hingga sekarang, keberadaan Muara Baru selalu menjadi barometer pelabuhan perikanan di Indonesia. Namun, sejak awal hingga sekarang, Muara Baru belum bisa memenuhi kebutuhan mendasar untuk industri perikanan, khususnya di Jakarta.
“Muara Baru belum bisa memenuhi kebutuhan area penyimpanan lemari berpendingin di Jakarta. Paadahal, saat ini kebutuhan di Jakarta untuk cold storage itu mencapai 200.000 ton. Namun, yang ada sekarang baru 80 ribu ton saja,” ucap dia kepada Mongabay akhir pekan lalu.
Menurut Syahril, karena masih tingginya kebutuhan area cold storage, pihaknya harus membuat inovasi dalam pengembangan Muara Baru. Salah satu langkah yang diambil, adalah dengan melakukan revitalisasi kawasan secara menyeluruh.
“Karena kebutuhannya sudah sangat tinggi. Sementara, kemampuan yang ada sekarang masih sangat terbatas. Biar Muara Baru bisa tetap dinamis dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” sebut dia.
Karena keterbatasan lahan, Syahril mengungkapkan, revitalisasi Muara Baru akan dilakukan dengan pembangunan vertikal atau naik ke atas. Konsep vertikal tersebut, diharapkan bisa memecahkan persoalan lahan dan sekaligus bisa menambah fasilitas untuk pelayanan kepada publik dan industri yang ada di Muara Baru.
“Sudah nggak bisa ke samping lagi, karena lahan yang terbatas,” tutur dia.
Dengan dilakukan pembangunan secara vertikal, menurut Syahril, pihaknya bisa menerapkan konsep revitalisasi secara menyeluruh yang bertujuan untuk memberi pelayanan penuh kepada publik. Namun, untuk kebutuhan publik dan industri sendiri, hingga saat Perindo masih terus melakukan inventarisasi secara lengkap.
Salah satu kebutuhan industri dan sekaligus publik yang hingga saat ini belum ada di Muara, kata Syahril, adalah industri jaring untuk alat tangkap. Kebutuhan tersebut sudah sangat mendesak, karena di Muara Baru ada banyak kapal yang beroperasi dan sangat tergantung dengan alat tangkap.
Kemudian, menurut Syahril, kebutuhan lain yang juga mendesak dibangun, adalah pengolahan air yang baru di Muara Baru. Itu mendesak, karena saat ini kebutuhan air untuk Muara Baru masih disuplai dari luar Muara Baru melalui pengiriman dengan mobil tangki yang banyak. Namun, bagi dia, pengiriman tersebut belum diketahui bagaimana higienitasnya dengan baik.
“Kalau tangki-tangki yang belum tahu higienitasnya, maka kita harus jamin. Makanya kita akan dirikan satu unit pengolahan air lagi. Sekarang, industri apa saja yang sudah ada, dan apa yang belum ada? Kita sedang inventarisir,” ungkap dia.
Selain kebutuhan itu, Syahril menambahkan, dalam revitalisasi juga direncanakan akan dibangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit. Fasilitas tersebut, ditujukan bagi para pekerja yang ada di Muara Baru, dan juga masyarakat dan nelayan yang tinggal di sekitarnya.
“Saat ini kami sedang fokus untuk melakukan ground breaking dulu yang dimulai pada 10 November mendatang, seperti yang diminta Presiden RI, Joko Widodo,” tandas dia.
Selain fasilitas yang disebut di atas, Syahril menyebutkan, konsep utama dari revitalisasi Muara Baru, adalah menjadikannya sebagai pusat perdagangan ikan modern di Jakarta. Karena itu, akan ada pembangunan pusat perikanan modern dan pasar perikanan terintegrasi yang dibangun terpisah.
“Sekarang masih menjajajki dengan investor yang mau membangun itu. Mereka maunya dibangun puluhan lantai. Pokoknya, sesuai permintaan Menteri (Susi Pudjiastuti), Muara Baru akan disulap menjadi NFC (national fishery center) seperti di Tsukiji, Jepang,” jelas dia.
KKP Alihkan Pengelolaan Muara Baru
Terpisah, Kepala PPS Nizam Zachman, Rahmat Irawan menjelaskan, bersamaan dengan rencana revitalisasi Muara Baru yang dilakukan tahun ini, pihaknya akan mulai menyerahkan pengelolaan sejumlah aset yang ada di Muara Baru kepada Perindo.
Penyerahan aset tersebut, menurut Rahmat, dilakukan dalam bentuk kerja sama operasi (KSO) yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah di Muara Baru. Dengan demikian, ke depannya, akan ada pemisahan pengelolaan dan pengusahaan Muara Baru yang dilakukan bersama oleh Perindo dan KKP melalui PPS Nizam Zachman.
“Perindo itu fokus dalam pengusahaan, sementara pengelolaan tetap dilakukan oleh Pemerintah,” jelas dia.
Adapun, bentuk KSO yang dilakukan antara PPS Nizam Zachman dengan Perindo, menurut Rahmat, adalah pengelolaan dan pemanfaatan jasa tambat labuh, operasional gedung penunjang kegiatan nelayan, pegelolaan pas masuk pelabuhan (termasuk parkir dan lain-lain), penagihan kebersihan kawasan, dan penagihan unit pengolahan limbah cair.
“Lima KSO tersebut menjadi tahap awal dari pengalihan aset untuk pengelolaan. Ke depan, kita akan lakukan KSO untuk aset yang lain. Dengan demikian, nantinya kita fokus pada urusan kepemerintahan saja,” sebut dia.
