Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 2016-2021 (20/10). Dia berjanji akan meningkatkan kinerja dan mendorong daya saing usaha kehutanan Indonesia.
Momen pemilihan ini pun dimulai dengan merumuskan kembali strategi peta jalan (roadmap) pembangunan hutan produksi 2016-2045. Tujuannya adalah mendorong dan menata kembali industri kehutanan Indonesia.
”Kontribusi sektor kehutanan belum termanfaatkan maksimal, terus menurun,” jelas Ketua APHI ini dalam Musyawarah Nasional APHI 2016, di Jakarta, pekan lalu.
Langkah yang akan dilakukan, yaitu melalui perumusan peta jalan untuk pencapaian devisa US$97,51 miliar setara Rp1.268 triliun, serapan tenaga kerja 11,5 juta orang serta investasi US$166 miliar setara Rp2.158 triliun sampai 2045.
Langkah ini ditempuh melalui percepatan pencapaian sertifkasi pengelolaan hutan produksi lestari, baik skema mandatori maupun sukarela.
Pemanfaatan potensi sumber daya hutan katanya masih belum menjadi keunggulan yang berdaya saing tinggi, hingga banyak perusahaan tak produktif karena risiko bisnis yang cukup tinggi.
Belum lagi, regulasi yang tak kondusif, seperti status lahan kehutanan dan harga kayu dalam negeri rendah, hingga produksi tak tercapai, kayu bulat belum memenuhi target penanaman hutan tanaman industri (HTI).
Substansi dari peta jalan ini adalah mengintegrasikan komitmen areal 12,7 juta hektar, alokasi lahan buat masyarakat, dengan izin pemanfaatan hutan dan industri dengan strategi cluster. Yaitu, melibatkan masyarakat sekitar untuk turut ambil bagian dalam pemanfaatannya.
Peta jalan ini mendorong percepatan HTI dan hutan tanaman rakyat (HTR) jadi sektor strategis, menyelesaikan permasalahan sektor kehutanan, khususnya guna merangkul smallholder.
Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyebutkan industri pengolahan kayu harus mengangkat kemajuan masyarakat. Skema perhutanan sosial pun harus erat terkait dengan entitas bisnis. Siti mewanti-wanti agar smallholders dapat diangkat dengan prinsip keadilan.
KLHK menurutnya sudah mengidentifikasi 26 lokasi untuk menjadi wilayah perhutanan sosial, seperti tiga lokasi di Jambi, dua di Yogyakarta, dua di Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Selain skema perhutanan sosial, juga akan dilakukan konfigurasi baru bisnis kehutanan khusus wilayah tak produktif, melalui restorasi ekosistem.
“Sifatnya restorasi, tahap awal, sepuluh tahun pertama upaya-upaya akan lebih kepada mengembalikan landscape ke ekologi asli,” jelas Siti.
Begitu juga, terkait penerapan sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) bagi pemegang izin industri pengolahan kayu agar tetap lestari dan diterima pasar internasional.
APHI meminta, agar pemerintah dapat mendukung upaya peta jalan ini dan dapat konsisten dalam kebijakan. Kepastian hukum, jelasnya, akan mempengaruhi kelangsungan operasi industri kehutanan dan mampu memangkas perizinan sektor kehutanan.
APHI juga mengambil peran menata lingkungan dan pemerataan pembangunan sosial di berbagai daerah. ”Seperti konservasi, pembangunan berkelanjutan melakui kemitraan dengan masyarakat. Kita juga membutuhkan jaminan atas keberlangsungan.”
Dodik Ridho Nurrochmat Direktur Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB menyebutkan perlu mengedepankan isu science sociality policy. Yakni, kerjasama efektif antara kehutanan, lingkungan, ilmuan dan masyarakat. Di berharap, kebijakan agro industri berbasis pada ilmu pengetahuan.
Dia menilai, sektor kehutanan tak berkembang karena penetapan kebijakan pemerintah hanya menonjolkan kepentingan politik. Sedang ilmu pengetahuan sebatas proses pengambilan kebijakan.
“Pola terbalik inilah yang menjadikan sektor strategis kehutanan tak berkembang. Harapannya, peran politik mampu menampung aspirasi dan mengaplikasikan kebijakan ilmu pengetahuan dalam berbagai kebijakan.”
Di sisi lain, KLHK menyebutkan optimismenya bahwa ekspor kayu di Indonesia akan meningkat.
Ida Bagus Parthama Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produk Lestari KLHK mengatakan, tahun 2016, di semester I, kayu HTI baru tercatat 8,55 juta meter kubik atau 21% dari target. Dia optimistis produksi mampu menembus angka 40,82 juta meter kubik.
Profil Singkat Indroyono Soesilo
Indroyono Soesilo, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, pernah mengomandoi Kementerian Koorinator Maritim.
Sebelumnya, Soesilo berkarir dalam bidang teknologi saat di BPPT, sebagai Kepala Sub Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam (TISDA) Matra Dirgantara BPPT 1995-1997, dengan fokus pada pengembangan teknologi remote sensing dan GIS. Pada 1997, dia ambil bagian dalam tim pemadaman api di Sumatera.
