Bahruddin datang dari Makassar ke Desa Makroman, Samarinda, sejak 16 tahun lalu. Sekarung ukuran 25 kg cabai terisi penuh hasil petikan di kebun hari itu.
“Sehari minimal 20 kilogram,” katanya medio Oktober lalu.
Hasil panen Bahruddin bisa lebih melimpah kalau tambang batubara tak datang dan merusak sumber air sekitar lahan pertanian.
Kini, sebagian lahan pertanian di Makroman, berubah menjadi galian tambang. Lahan pertanian yang tersisapun tak luput dari kerusakan.
Untuk menyiram dan mengaliri irigasi sawah, petani hanya bisa mengakses air bekas lubang tambang. Faktor iklim juga mengubah masa tanam dan panen.
“Sumber air hilang, hasil panen menurun. Pemerintah mau utamakan tambang atau pangan? Makroman ini lumbung pangan,” ucap Bahruddin.
Bahruddin baru satu contoh petani dengan lahan terancam beralih bentuk. Kejadian serupa menimpa ribuan mungkin jutaan petani di negeri ini. Ada lahan tani terancam tambang, sawit, HTI, PLTU, pemukiman dan proyek-proyek infrastruktur lain.
Catatan Aliansi untuk Desa Sejahtera, petani Indonesia dalam 2003-2013 “menghilang” 5.07 juta rumah tangga.
Tejo Wahyu Jatmiko, Koodinator Aliansi untuk Desa Sejahtera dihubungi Mongabay mengatakan, perlindungan terhadap 26 juta keluarga petani minim.
Sebanyak, 2,2 juta nelayan tradisional berkurang lahan produksi 110.000 hektar pangan per tahun, atau wilayah tangkap dan pemijahan ikan akibat konversi dan reklamasi.
Hari Pangan Sedunia (HPS) 2016, mengangkat tema ‘Membangun Kedaulatan Pangan Berkelanjutan Mengantisipasi Era Perubahan Iklim.”
Sayangnya, pemerintah Indonesia salah memilih strategi membangun kedaulatan pangan, terlebih di tengah dampak perubahan iklim.
“Perlu segera mengambil langkah tepat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mensejahterakan para produsen pangan,” katanya.
Hingga kini, pemerintah Indonesia masih fokus produktivitas tiga komoditas yakni padi, jagung dan kedelai semata. Tak memperhatikan beragam kondisi, terlebih lagi nir perhatian ke produsen pangan skala kecil.
Langkah penyeragaman oleh pemerintahan sebelumnya, terbukti gagal. Jadi, katanya, perlu keberanian untuk menetapkan kebijakan pangan negara ini agar sesuai cita-cita awal, mewujudkan kedaulatan pangan.
“Peran penting perempuan dalam sistem produksi pangan, terutama di perikanan gagal dilakukan,” katanya.
Ketidakkonsistenan antara konsep dan pelaksanaan kedaulatan pangan, kata Tejo, tergambar jelas dalam peringatan HPS 2016 di Boyolali. Pemerintah fokus pada teknologi padi ‘Jarwo Super’ dan jagung hibrida tongkol dua prolifik untuk kebutuhan pakan ternak.
“Seharusnya peringatan HPS menegaskan kebijakan kedaulatan pangan yang bertumpu keragaman sumber pangan, pilihan agroekologi dan bertumpu penghasil pangan skala kecil sebagai jantung,” katanya.
Dia menilai, tahun kedua Joko Widodo mengepalai pemerintahan, langkah mewujudkan kedaulatan pangan jauh dari janji.
Program pangan, katanya, berkutat upaya menggenjot produktivitas, menguntungkan industri pertanian, dan pangan bukan membangun sistem pangan yang kuat sekaligus mensejahterakan petani.
Achmad Surambo, dari Sawit Watch mengatakan, pemerintah harus jeli melihat dampak perubahan iklim, sebagai dasar mengambil kebijakan pangan.
Kebakaran lahan akibat pengeringan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, kejadian berulang tiap tahun. Pembukaan perkebunan sawit juga mengakibatkan wilayah persawahan masyarakat terendam dan mengancam ketersediaan pangan.
“Konflik tenurial timbul di sejumlah wilayah konsesi perkebunan sawit,” katanya.
Upaya membangun kedaulatan pangan, di tengah krisis iklim pada era Jokowi, makin tak jelas.
Impor pangan terus jadi jalan keluar dalam setiap krisis pangan. “Sapi, daging kerbau, bahkan terigu dan gandum untuk memenuhi pakan ternak.”
Meski anggaran pangan terus naik, katanya, aktor kunci yakni penghasil pangan skala kecil, tetap tak mendapat perhatian utama.
“Di lapangan, program dan pengembangan pangan lokal sesuai kondisi setempat, terabaikan karena pemda mengejar target nasional semata, bukan kebutuhan dan situasi lokal.”
Ida Ronauli, dari Perkumpulan Indonesia Berseru mengatakan, strategi membangun Kedaulatan Pangan tanpa ada upaya mengubah pola konsumsi masyarakat juga sia-sia.
Kebijakan impor pangan, katanya, menunjukkan kemalasan dengan alasan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
“Bagaimana mengubah mindset masyarakat terhadap pangan harus juga menjadi strategi membangun kedaulatan pangan,” katanya.
Sumber pangan lokal melimpah. Dia mencontohkan, masyarakat di Flores berhasil kembangkan kebun sorghum, Riau sukses dengan sagu.
“Ini memberikan sumber penghidupan dan pangan, tetapi upaya-upaya keberhasilan diabaikan.”
Impor pangan melonjak
Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, Kementerian Pertanian selama ini gencar mendorong produksi pangan, namun jutaan petani malah meninggalkan bertani.
Dua tahun terakhir, katanya, penduduk usia 15 tahun lebih bekerja di pertanian turun 2,54 juta orang (6,22 %) dari 40,83 juta pada Februari 2014 menjadi 38,29 juta Februari 2016.
Catatan SPI, kebijakan impor pangan masih berlanjut dengan dalih mengendalikan harga pangan.
Impor beras sempat turun pada 2013, kembali naik. “Hingga Juli 2016, impor beras menembus 1,09 juta ton melampaui impor sepanjang 2015 sebesar 0,86 juta ton,” ucap Henry.
Impor gandum juga meningkat. Sejak Januari-Juni 2016, impor gandum menembus 5,85 juta ton.
Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan, impor gandum Indonesia 2016 mencapai 8,10 juta ton.
“Dengan impor sebanyak itu, Indonesia merupakan importir gandum terbesar nomor dua di dunia setelah Mesir yakni 11,50 juta ton,” katanya.
Impor kedelai turut naik dari 5,77 juta ton pada 2012 menjadi 6,41 juta ton 2015, meski sempat turun pada 2013. Sama dengan impor jagung naik konstan 2012 hingga 2015 sebesar 84%, dari 1,92 juta ton menjadi 3,5 juta ton.
Sementara, gejolak harga pangan dunia, harga bahan-bahan pangan di tingkat konsumen dalam negeri rata-rata naik konstan selama delapan tahun terakhir.
Selama 2009–2016, harga-harga naik seperti beras 58,65%, kedelai impor 36,3%, telur ayam ras 80,6%, gula pasir 68,4%, bawang merah 168%, dan daging sapi 90,4%,
Menurut laporan Global Hunger Index 2016, masih ada 795 juta orang (10,6% dari penduduk bumi) tidur dalam keadaan lapar.
Sisi lain, WHO menyebutkan, terdapat 1,6 miliar orang kelebihan berat badan dan 600 juta orang obesitas.
“Ini artinya kelaparan bukan karena tak cukup pangan, melainkan ketimpangan distribusi, ketidakmampuan memproduksi (ketiadaan tanah untuk menanam) serta ketidakmampuan membeli pangan,” ucap Henry.
Menurut dia, berkurangnya petani karena tiga faktor. Pertama, petani tak mampu jadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi hingga beralih ke sektor lain.
Kedua, petani terpaksa meninggalkan tani karena tak lagi memiliki lahan pertanian, baik karena pengusiran maupun desakan ekonomi untuk menggadaikan atau menjual tanah.
Ketiga, buruh tani harus tersingkir akibat kebijakan mekanisasi pertanian yang gencar dilakukan Kementan.
Untuk itu, pemerintah harus meletakkan petani sebagai tulang punggung kedaulatan pangan.
“Jalankan reforma agraria sejati, redistribusikan tanah kepada petani kecil tak bertanah, terutama kepada petani pangan. Ini janji Jokowi-JK saat kampanye, katanya.
SPI menyarankan, pemerintah memasifkan praktik pertanian agroekologi yang ramah lingkungan. Juga perbaiki tata kelola Bulog dan toko tani Indonesia dengan membangun pasar lokal sesuai Nawacita.
Masril Koto, pegiat petani di Indonesia, mengevaluasi kinerja pemerintah sektor pangan. Menurut dia, pemerintah harus memproteksi agar Mentan dan Mendag tak impor. Terpenting, melindungi harga komoditi petani.
Mengenai keterkaitan sisi iklim yang tak menentu, petani harus terlindungi asuransi pertanian. “Pemerintah harus melindungi produk pertanian. Selama ini Kementan setengah hati menjalankannya.”
Pemerintah, katanya, harus cepat melahirkan bank petani atau bank sosial, sesuai kebutuhan petani.
Pemerintah juga perlu meningkatkan sumber daya penyuluh atau pendamping petani. Pendamping, kata Masril, banyak tak punya pemikiran dan pengetahuan terkini.
“Wajib ada keterlibatan anak muda. Mereka bisa diarahkan berorientasi enterprenuer sosial. “
Selain itu, pemerintah perlu merevitalisasi SMK pertanian, sebagai pusat inkubator usaha pertanian di desa. Anak-ank muda ini, katanya, akan mendorong usaha muda sektor pertanian.
“Saya berharap Menteri Pertanian bertindak dan berpikir holistik. Jangan berorientasi proyek saja. Pajale sudah jelas gagal, karena pola pendekatan proyek,” katanya.
Selama ini, kelembagaan petani dibuat ketika akan menerima bantuan, dan keliru.
Seharusnya, pendekatan dengan membangun kelembagaan petani yang benar, seperti kelompok pertani atau koperasi.
