Potret Ironi Energi di Negara Superkaya Potensi Energi Terbarukan

Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi undang-undang. Dengan meratifikasi Perjanjian Paris, perjanjian internasional yang mengikat terkait dengan perubahan iklim, Indonesia mau tidak mau harus mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi nasional, terutama di sektor energi.

Ga ada cerita, [Perjanjian Paris] harus dliaksanakan. Akan mungkin tercapai apabila EBT 23 persen sudah harus dilaksanakan. Itu kan sudah UU,” tegas William Sabandar, mantan Ketua Tim Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT) Kementerian ESDM, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, porsi energi terbarukan mencapai 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 30 persen pada tahun 2050.

Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 17,32% dari 29% dan 23,13% dari 41% dari sektor kehutanan. Sementara, sektor energi menurunkan emisi 11% dari 29% dan 14% dari 41%.

William mengatakan bahwa Indonesia masih ada di persimpangan jalan antara memilih bahan bakar fosil, seperti batubara, atau energi terbarukan.

“Kita masih terlena, masih berpikir bahwa [minyak dan batubara] masih banyak, dan cari menteri yang fokusnya di masa lalu. Padahal ini energi yang benar-benar akan jadi fosil, habis, tidak punya lagi. Sebelas tahun lagi, stok minyak bumi sudah habis,” tegasnya mengutip data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa turning point untuk bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas dan batubara, akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Sementara, tenaga surya dan angin akan mulai menempati posisi sebagai energi utama pada tahun tersebut.

Tidak hanya cadangan bahan bakar fosil yang menurun, investasi untuk bahan bakar yang kerap dijuluki energi kotor juga tidak diminati.

“Investasi energi terbarukan [diprediksi] mencapai USD7,8 triliun pada tahun 2040. Sementara, investasi untuk energy fosil hanya sebesar USD2,1 triliun. Itu hampir empat kali lipatnya,” kata William. “Kalau mau tawarkan [investasi untuk] Indonesia ke dunia, yang akan datang adalah energi terbarukan. Apalagi harga energi terbarukan, untuk tenaga surya dan angin, mengalami penurunan. Di India, tenaga surya sudah ada yang 3-4 dollar/kwh. Jadi, dunia sudah buktikan harga [energy terbarukan] bisa lebih murah.”

 

Paradoks Indonesia

Dengan menipisnya cadangan dan minimnya minat investasi, tidak serta merta membuat Indonesia langsung beralih kepada energi terbarukan berbeda dengan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, terutama Cina dan India.

Kedua negara tersebut sudah mulai membidik pasar energi terbarukan dan mulai meninggalkan pasar batubara.

“Ini yang saya bilang paradoks Indonesia. Karena, Indonesia sebenarnya sudah tidak punya pasar [batubara] lagi kecuali Cina dan India. Mau dijual kemana batubara kita?” jelas William. “Indonesia sebenarnya sedang mengalami defisit energi. Bukan lagi bangga sebagai penghasil energi dan minyak karena trend menunjukkan hal yang berbeda.”

Kilang minyak Pertamina di Balikpapan. Perusahaan minyak berplat merah ini kini melirik sumber energi alternatif untuk suplai listrik. Foto: Aji Wihardandi
Kilang minyak Pertamina di Balikpapan. Perusahaan minyak berplat merah ini kini melirik sumber energi alternatif untuk suplai listrik. Foto: Aji Wihardandi

Pada tahun 2015, kapasitas energi terbarukan sebesar 496 GW atau 27 persen dari kapasitas global sudah terpasang di Cina. Energi terbarukan didominasi oleh air, angin, dan matahari.

Meski masih mengandalkan pada batubara (60%), Cina sudah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas mencapai 15 GW dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 33 GW.

Sebagai tambahan, sebanyak 3,5 juta lapangan pekerjaan tercipta dari sektor energi terbarukan di negara Tirai Bambu tersebut.

Negara lainnya yang juga mulai melirik energi terbarukan antara Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Malaysia dan Thailand.

Gunakan Energi Terbarukan

Indonesia mengalami kejayaan sebagai negara penghasil minyak pada tahun 1990 hingga 2000-an. Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi, kondisi tersebut berubah drastis pada tahun 2004 di mana Indonesia akhirnya menjadi negara pengimpor minyak.

Nilai import minyak Indonesia kini hingga 800.000 barel per hari atau kira-kira Rp2.200 triliun dalam APBN.

“Ketika Presiden [Joko Widodo] mengatakan kami ingin berdaulat secara energi, itu betul. Tapi, bagaimana caranya? Pakai dengan energi terbarukan,” tandas William. “Karena, [bahan bakar] fosil [akan] habis, tidak akan economic jangka panjang, investasi menurun dan semua negara di fosil itu akan selesai [dimanfaatkan].”

Ia kembali menekan kepada komitmen Indonesia yang sudah mengikatkan diri kepada Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi dan menjaga suhu muka di bawah dua derajat Celsius.

“Itu berarti sudah potensi bahan bakar fosil sudah tidak bisa lagi, harus sudah habis. Sehingga, potensi energi terbarukan yang dikembangkan karena yang kita punya sangat kaya,” jelasnya.

Hingga tahun 2016, Indonesia baru bisa memanfaatkan satu persen dari keseluruhan potensi energi terbarukan, mulai dari panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut.

Tantangan seperti susahnya mendapatkan perijinan, lahan tumpang tinding, pendanaan, dukungan perbankan, data dan informasi yang terbatas, serta pemahaman salah mengenai energi terbarukan, membuat energi sulit dikembangkan meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan dan target yang jelas.

Pembangkitan listrik dari energi panas bumi
Pembangkitan listrik dari energi panas bumi

Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2016-2050, Indonesia hanya berhasil memanfaatkan 8.215,6 MW dari total potensi 801.311 MW.

Apabila ingin memenuhi target 23 persen, yaitu sebesar 8000 MW, berarti harus memasang setidaknya empat hingga enam kali lipat dalam waktu sembilan bulan.

Sebelum dibubarkan, Tim Satgas Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan sempat mengajukan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang diharapkan mampu memecahkan persoalan finansial yang sering dijadikan alasan mandeknya pengembangan energi terbarukan.

Dalam perhitungannya, total kebutuhan investasi untuk energi terbarukan sebesar Rp1.600 triliun, namun, yang bisa dikontribusikan melalui APBN hanya sebesar Rp60 triliun atau empat persen.  Apabila DKE bisa dioperasionalkan tahun ini maka bisa mengumpulkan dana sebesar Rp200 triliun hingga 2025.

“Kalau sepuluh persen saja dana subsidi bbm itu bisa untuk energi terbarukan, Rp200 triliun, itu dijamin Indonesia bisa menjadi negara raksasa untuk energi terbarukan pada tahun 2025,” tandas William. “Karena, kita sudah tidak punya pilihan lain. Bahan bakar fosil menipis dan tidak ada pasarnya. Satu-satunya yang bisa dikembangkan ya ini.”

Peralihan dari Sektor Energi ke Sektor Kehutanan

Masih kuatnya permintaan untuk batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereview porsi target emisi 29 persen. Awalnya, sektor energi mendapatkan porsi menurunkan emisi hingga 16 persen hingga 2030 karena populasi meningkat dan permintaan akan energi. Sementara, sektor kehutanan hanya menurunkan emisi sebesar 7 persen.

Namun, pembagian tersebut ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alasan perbedaan metodologi dan data yang digunakan.

“Hasil negosiasi yang berat karena energinya yang tinggi tapi setelah dilihat kondisinya batubara, pembangunan, dan infrastruktur, sehingga sektor kehutanan yang diketatin. Bukan ‘ngalah’ yah. Harus paling diketatin,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, di Jakarta, baru-baru ini.

Wayan Sudiadna, penjaga PLTS Kubu, Karangasem, Bali, yang kondisinya memprihatinkan dengan banyaknya panel surya yang rusak. Foto : Anton Muhajir
Wayan Sudiadna, penjaga PLTS Kubu, Karangasem, Bali, yang kondisinya memprihatinkan dengan banyaknya panel surya yang rusak. Foto : Anton Muhajir

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di negosiasi perubahan iklim karena bisa menggunakan teknologi.

“Bukan cuman Indonesia, (negara) yang lain tahu bahwa itu gawat. Saya sudah diajak oleh India untuk main di energi matahari. Kita kan sudah oke,” jelasnya. “Batubara juga sudah aware, malah ada di UU Energi Campuran. Memang harus ditanyakan, memang struggle  dengan batubara dan lain-lain karena 35000 MW. Saya menyesuaikan dengan teknologi kalau bahaya, saling berinteraksi saja.”

Sementara itu, Nur Hidayati, direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa UU 16 Tahun 2016 terkait dengan Ratifikasi Perjanjian Paris sudah mencantumkan target 29 persen yang artinya memiliki implikasi hukum.

Mau ga mau harus ada perubahan karena masyarakat sipil bisa menuntut bahwa pemerintah melanggar UU karena target emisi dan energi tidak match. Jadi, ada peluang untuk menagih,” jelas Nur.

Ia mengatakan bahwa memang kenyataan bahwa kemampuan listrik masih kurang tapi harus mencari jalan pemenuhan tanpa memperbanyak PLTU.

Jadi, modelnya diubah ke renewable energy  dan desentralisasi. Bagaimana cara percepatnya? Harus ada policy yang mendukung. Sekarang kan tidak ada policy yang affirmative hanya UU energy saja, tapi tidak ada policy seperti apa dan subsidi seperti apa yang dibutuhkan. Selama ini hanya fossil fuel yang disubsidi. Batubara terkesan murah karena banyak eksternalitas yang tidak dimasukkan ke dalam penyediaan batubara,” tegasnya.

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , ,