Status sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia harus tetap dipegang Indonesia sampai kapan pun. Hal itu, karena keberadaan garis pantai tersebut mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim dan kelautan di dunia. Untuk itu, masyarakat harus menjaga garis pantai dengan sangat baik.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Luhut Pandjaitan, Rabu (16/11/2016). Menurutnya, upaya untuk menjaga garis panjang pasti akan memerlukan berbagai pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun biaya. Namun, baginya itulah perjuangan.
“Garis pantai yang panjang itu kita sadari betul dan negara ini negara kepulauan, diperlukan kekompakan (untuk menjaganya),” ucap dia di depan pejabat militer di Bandung, Jawa Barat.
Karena memerlukan perjuangan ekstra, Luhut menilai, penjagaan garis pantai tidak cukup hanya dilakukan oleh masyarakat saja, melainkan juga oleh penjaga wilayah pertahanan Negara, yaitu militer. Kata dia, orang yang tepat ikut berperan langsung menjaga garis pantai, adalah bintara pembina desa (babinsa) yang ada di bawa Komando Rayon Militer (Koramil).
“Peran babinsa pun dibutuhkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, selain untuk menjaga keamanan negara dan membantu menyejahterakan masyarakat,” ungkap dia.
Dengan kehadiran Babinsa, Luhut optimis, keberadaan garis pantai bisa tetap dijaga dengan baik dan bertahan sebagai benteng pertahanan wilayah kepulauan. Tak hanya itu, keberadaan Babinsa juga bisa menjadi pemicu untuk terciptanya pemerataan ekonomi di daerah-daerah.
“Karena kita tidak hanya bicara pertumbuhan tapi juga pemerataan yang menyangkut ratusan juta rakyat Indonesia, yang tentu mereka juga ingin menikmati hasil pembangunan,” sebut dia.
Lebih lanjut Luhut mengatakan, dengan menjaga wilayah garis pantai, maka itu juga bisa menjadi potensi untuk pengembangan wilayah laut. Karena, meski berstatus negara kepulauan yang memiliki lautan luas, Indonesia hingga saat ini baru memanfaatkan sembilan persen saja dari wilayah lautnya.
Sementara, kata Luhut, selebihnya hingga kini masih belum digarap sama sekali dan itu sangat disayangkan. Menurutnya, jika mau berusaha, banyak sekali bisa dilakukan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi.
“Kita akan berupaya untuk menaikkan pendapatan dari sektor kelautan. Saat ini, pendapatan dari sektor kelautan kondisinya sudah lebih baik dari sektor pariwisata,” jelas dia.
Karena potensi yang masih besar untuk sektor kelautan, Luhut berharap akan ada tambahan pemasukan untuk Negara dan itu berguna untuk capaian target pembangunan yang sudah dicanangkan.
Pemanfaatan dan Penyelamatan
Sebelumnya, Marine Protected Area (MPA) Manager World Wildlife Fund (WWF) Indonesia Anton Wijonarno mengatakan, meski Indonesia berstatus sebagai negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, namun status sebagai maritim terbaik tak otomatis didapat.
Menurut dia, hingga kini wilayah laut Indonesia masih belum terjaga dengan baik. Termasuk, dari sisi penyelamatan ekosistem yang ada di dalamnya.
“Kita bicara penyelamatan laut, kita lihat saat ini saja, kalau jujur, di beberapa ekosistem pesisir dan laut lepas, kondisinya belum baik,” ucap dia.
Menurut Anton, walau posisi Indonesia sangat diuntungkan karena diapit Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, namun itu tidak menjadikan Indonesia bisa seenaknya memanfaatkan kekayaan lautnya.
Karena itu, dengan segala kekayaan yang ada di dalam laut, seharusnya semua pihak bisa menjagnya dengan sangat baik. Jangan sampai, kata dia, pemanfaatannya pun dilakukan dengan semena-mena dan dengan cara yang tidak baik.
“Ini yang namanya ancaman. Tingkat ancaman dan sumber-sumber ancaman harus bisa diketahui karena itu bisa membantu penyelamatan laut dari sekarang,” ungkap dia.
Untuk itu, Anton menghimbau kepada semua pihak, jika ingin memanfaatkan laut, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Karena kata dia, sekarang laut masih aman, tapi belum tentu di masa depan kondisinya akan tetap sama.
Selain karena perilaku masyarakat Indonesia, Anton mengingatkan, penyelamatan laut juga harus dilakukan, karena ada faktor alam seperti perubahan iklim yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kondisi yang sedang terjadi sekarang, kata dia, adalah pemutihan terumbu karang yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.
Lebih lanjut Anton mengungkapkan, ancaman lain yang bisa merusak keberlangsungan ekosistem di laut, adalah sampah. Keberadaan sampah, adalah hal yang tidak bisa dihindari namun bisa dikelola. Menurut dia, sampah di laut sudah menjadi masalah yang kritis karena jika tidak diatasi dari sekarang, pada 2050 nanti sampah akan menutup lautan.
“Harus ada perubahan paradigma dari masyarakat. Laut harus jadi rumah bagian depan, dan bukan bagian belakang lagi. Dengan demikian, orang akan berpikir ulang untuk membuang sampah di bagian depan,” jelas dia.
Pelabuhan Patimbang di Subang
Berkaitan dengan rencana Pemerintah Indonesia membangun Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Luhut Pandjaitan mengungkapkan saat ini perkembangannya tinggal menunggu rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk Kabupaten Subang dan Provinsi Jawa Barat.
“Minggu kemarin sudah kami bicarakan. Proses anggaran juga tidak ada masalah,” ungkap dia.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimbang sendiri dijanjikan akan dimulai pada awal 2017 mendatang. Pelabuhan yang berlokasi di Desa Patimbang, Kecamatan Pusakanagara tersebut, dibangun untuk menggantikan rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, yang bermasalah karena dinilai mengganggu jalur minyak milik Pertamina.
“Pokoknya pelabuhan tersebut sudah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Subang,” tandas dia.
Menurut Luhut, pembangunan Pelabuhan Patimbang diharapkan bisa memberdayakan wilayah pesisir yang ada di utara Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, diharapkan pemberdayaan ekonomi bisa lebih baik lagi.
Proyek pembangunan Pelabuhan Patimbang sendiri, didanai oleh Jepang dengan memberikan bentuk pinjaman tied-loan gorvernment to government (G to G) dengan bunga sebesar 0,1 persen per tahun.
“Kami sedang memikirkan membangun pelabuhan di Parigi, Trenggalek, Jawa Timur dan Laut Selatan di Jawa Barat,” tandas dia.
