Apa Kabar 34 PLTU Mangkrak? Aktivis Lingkungan: Alihkan ke Energi Terbarukan

Sekitar 34 proyek pembangkit listrik mangkrak sejak delapan atau sembilan tahun lalu. Semua pembangkit listrik tenaga uap yang mengandalkan batubara. Sebagian proyek lanjut, sebagian . Pemerintah diminta tak melanjutkan pembangunan PLTU, sebaiknya alihkan ke energi terbarukan.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan ada 34 pembangkit listrik mangkrak  sejak 2007. Presiden Joko Widodo memerintahkan audit proyek ini, jika perlu melibatkan KPK. Bagaimana perkembangan proyek-proyek ini?

Kepala Unit Komunikasi PLN, I Made Suprateka, mengatakan, dari 34 pembangkit, 17 akan lanjut, 11 diterminasi dan diganti pembangkit lain atau digabung dengan Gardu Induk (GI) terdekat. Enam pembangkit, dilakukan perubahan kontrak.

“Yang diterminasi ada lima yang progres nol, masih tanah. Kemungkinan tanah tak cocok, lembek dan bergambut,” katanya.

Lima pembangkit itu, tiga di Sumatera, yakni PLTU Kuala Tungkal, Ipuh Seblat, dan PLTU Bengkalis.  “Tiga ini progres nol. Kuala Tungkal tak karena kondisi tanah tak cocok. Kalaupun lanjut cost naik 60% dari total proyek,” katanya.

Tiga PLTU lain, satu di Sumatera sudah ada progres, juga dihentikan yakni PLTU Tembilahan,  jenis proyek independent power producer (IPP).

“PLTU Ipuh Seblat belum terbit izin lokasi, lantas kita ganti PLTMG (tenaga mesin gas) di Mana 25 Mw. Ini lebih cepat, 1,5 tahun sudah operasi,” kata Direktur Regional Bisnis Sumatera PLN, Amir Rosidin, baru-baru ini.

Di Kalimantan dari 10 PLTU, tiga pembangkit dihentikan yakni PLTU Buntok, Kota Baru, dan Tarakan.

Menurut Direktur Regional Bisnis PLN Kalimantan Djoko Abumanan, tiga PLTU diterminasi di Kalimantan diganti GI dan beroperasi September 2016.

“Seperti PLTU Kuala Pembuang 2×3 Mw, kita putuskan rapat diganti GI karena wilayah ini riskan. PLTU kecil, operasional susah,” katanya.

Untuk PLTU Tarakan, katanya, belum ada pembangunan karena persoalan kepemilikan tanah tumpang tindih. “Kontrak sudah kita putus, akan diganti.”

PLN juga memutus kontrak PLTU Sampit dan mengambil alih pembangunan. “Kita lanjutkan sekarang dengan menunjuk salah satu anak perusahaan PLN.”

PLTU Sampit dan Kota Baru,  merupakan proyek Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkendala kebijakan pemerintah terkait proyek tahun jamak (multiyears).

Kedua PLTU ini mulai bangun. Buntut kendala itu, kontrak putus lanjut dan diambilalih PLN. Begitu juga PLTU Malino, Bengkayan, Parit Baru, Tanjung Selor, akan lanjut.

“Untuk PLTU Buntok sudah operasi transmisi. Kami minta maaf,  Buntok tertunda, masyarakat tak menikmati listrik layak seperti di Jawa. Lahan akan dihijaukan dulu,” ucap Djoko.

Di Sulawesi dan Nusa Tenggara, kata Direktur Regional Bisnis PLN Sulawesi dan Nusa Tenggara, Machnison Masri, dari 14 proyek terkendala,  tiga diterminasi pada 2014  yakni PLTU Raha, Bau-bau dan Wangi-wangi.

Menurut dia, kendala PLTU Wangi-wangi, setelah kajian tim Universitas Gajah Mada, terdapat patahan goa tepat di lokasi pembangunan PLTUG berkapasitas 5 Mw itu. Progres pembangunan masih nol.

Di Raha, juga terkendala kondisi tanah hingga perlu tambahan waktu dan biaya hingga dua kali lipat dari kontrak semula.

“Ini lokasi berpindah-pindah  terus, karena itu jadi lama,” katanya.

Khusus Sulawesi dan Nusa Tenggara, kata Machnison, kontrak mulai 2011, 2012 dan 2014. Selain lokasi berpindah-pindah, ada PLTU belum dapat izin seperti PLTU Sumbawa, hingga diputuskan diganti GI.

Dua proyek lain juga diterminasi PLTU Jayapura dan PLTM (tenaga mikro hidro)  Kaibumui di Maluku.

Direktur Regional Bisnis Maluku dan Papua PLN, Haryanto WS, dari lima proyek di sana, PLTU Jayapura putus kontrak karena setelah perpanjangan tiga kali, tak ada progres di lapangan. “Kita ganti PLTMG,” katanya.

Begitu juga dengan PLTM Kaibumui, juga tak ada progres lantas putus kontrak dan akan lelang ulang dengan dana PLN.

Sisa 23 proyek masih bisa diteruskan tersebar di berbagai pulau, seperti PLTU Tembilahan (proyek engineering procurement construction/EPC) di Sumatera, PLTU Kuala Pambuang, PLTU Malinau, PLTU Parit Baru, PLTU Bengkayang, PLTU Tanjung Redep, PLTU Tanjung Selor dan PLTU Sampit di Kalimantan.

Di Sulawesi dan Nusa Tenggara yakni PLTU Jempana, PLTM Buleleng,  PLTU Gorontalo, PLTU Kendari Ekspansi, PLTM Lapai II, PLTU Talaud, PLTU Alor, PLTU Atambua, PLTU Rote Ndao, PLTU Sumbawa Barat dan PLTU NTB Bima.

Sedang di Maluku dan Papua, proyek dilanjutkan yakni PLTU Sofifi, Timika, dan PLTU Waii Ambon.

Instalasi turbin angin dan solar panel di Pantai Baru Poncosari Srandakan Bantul, berdaya 87 Kilo Watt. Foto” Tommy Apriando
Instalasi turbin angin dan solar panel di Pantai Baru Poncosari Srandakan Bantul, berdaya 87 Kilo Watt. Foto” Tommy Apriando

Kerugian negara?

Dalam laporan BPKP yang disebutkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, tercatat uang negara telah dibayarkan untuk proyek ini Rp4,94 triliun. Menurut PLN angka ini bukan termasuk kerugian negara.

“Menurut saya belum (ada kerugian negara) donk. Kalau ini dilanjutkan tak ada kerugian negara,” kata Made.

Mengenai pembayaran pembebasan lahan, tak bisa jadi kerugian negara karena tanah bisa untuk keperluan lain.

“Untuk progres nol masih tanah, harga tanah juga pasti naik terus. Laporan BPKP itu untuk verifikasi mana yang dilanjutkan dan mana yang tidak,” katanya.

Proyek-proyek ini, kataya, termasuk proyek kecil dengan biaya kurang dari Rp400 miliar per proyek.

Made mencontohkan, beberapa proyek kapasitas 2×3 Mw nilai proyek Rp160 miliar.

“Dari 34 terbengkalai, rencana kerja Rp11,4 triliun, terminasi cost proyek Rp2,3 triliun jadi yang Rp9,1 triliun dilanjutkan lagi.”

 

 

 

Dorong ke terbarukan

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Arif  Fiyanto kepada Mongabay, mengatakan, ke 34 pembangkit berada di luar Jawa, lebih spesifik pulau kecil dan kawasan terpencil. Daripada meneruskan bangun PLTU, katanya, lebih baik memaksimalkan potensi energi terbarukan yang berlimpah di wilayah-wilayah itu.

“Ini (sumber terbarukan) justru menjawab kebutuhan listrik masyarakat lebih cepat, tanpa harus menciptakan masalah bagi lingkungan, kesehatan dan iklim kita,” katanya.

Dampak yang ditimbulkan batubara, antara kondisi saat ini dan perkiraan masa depan kala pembangkit batubara proyek 35.000 mW terealisasi--sebelum ditambah PLTU mangkrak era SBY. Sumber: Greenpeace
Dampak yang ditimbulkan batubara, antara kondisi saat ini dan perkiraan masa depan kala pembangkit batubara proyek 35.000 mW terealisasi–sebelum ditambah PLTU mangkrak era SBY. Sumber: Greenpeace

Pembangkit listrik ini termasuk program 7.000 Megawatt canangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak 34 pembangkit listrik total kapasitas 627, 8 Megawatt, menghadapi berbagai kendala mulai teknis terkait teknologi dengan performa buruk hingga penolakan masyarakat.

“Masyarakat khawatir mengalami berbagai dampak lingkungan dan kesehatan jika PLTU batubara dibangun di desa mereka,” ucap Arif.

Alasan penolakan masyarakat ini, katanya,  harus didengarkan pemerintah. Kenyataan, kekhawatiran masyarakat ini memang terjadi di berbagai daerah PLTU beroperasi.

 

Pelajaran bagi 35.000 MW

Proyek 10.000 Megawatt zaman SBY yang mangkrak mesti jadi pelajaran proyek 35.000 Mw canangan Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati mengatakan,  untuk program 35.000 Mw, pemerintah harus melihat prioritas daerah target proyek.

“Kalau kita bicara rasio elektrifikasi dan kurangnya akses listrik pada masyarakat miskin harusnya fokus 35.000 Mw masuk ke daerah prioritas itu,” katanya.

Data KESDM hingga kini masih ada 12.659 desa di Indonesia belum mendapat listrik layak. Desa-desa ini sebagian besar di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil.

Saat ini,  rasio elektrifikasi Indonesia baru 88,3%, dengan 1,6 juta rumah tangga belum menikmati aliran listrik.

“Harus disesuaikan dengan wilayah. Sebisa mungkin harus diarahkan ke pemakaian energi terbarukan yang sistemnya berbasis potensi setempat,” ucap perempuan akrab disapa Yaya ini.

Dengan begitu, katanya, pemerintah akan mengurangi ketergantungan pada suplai bahan bakar yang selama ini impor. “Kalau pakai energi terbarukan kita pakai sumber daya sesuai potensi daerah, apakah tenaga surya, mikro hidro atau yang lain hingga tak tergantung batubara dari luar,” katanya.

Dari segi biaya, juga tak ada masalah. Harga pembangkit energi terbarukan tak semahal seperti yang digembor-gemborkan.

“Harus diingat kalau energi terbarukan,  sekali diinstal tak perlu anggaran kontiniu lagi. Kalau matahari, ya udah sekali dipasang pakai itu terus. Tak perlu tambahan anggaran untuk bahan bakar, paling biaya pemeliharaan dan baterai,” katanya.

Intinya, dari sisi pembangunan, PLTU jelas tak lebih murah dari energi terbarukan.

“(PLTU) tak mungkin kapasitas kecil. Tak semua wilayah cocok PLTU.  PLTU butuh lahan di daerah terpencil dan jauh dari transmisi. Kalau dengan energi terbarukan biaya bisa dipotong bahkan ditiadakan.”

Print
Print
(Visited 1 times, 1 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , ,