Kawasan pantai utara Jawa membutuhkan penanganan komprehensif, karena kondisi pesisirnya yang rusak akibat erosi dan abrasi. Di beberapa lokasi, bahkan lebih dari tiga kilometer ke arah darat, pesisirnya telah terganggu. Ini tidak lepas dari rusaknya hutan mangrove akibat penebangan liar, yang seharusnya menjadi sabuk pengaman gelombang laut.
Building with Nature atau Membangun bersama Alam, menjadi pendekatan yang disuarakan untuk mengatasi persoalan kerusakan pesisir utara Jawa secara partisipatif dan berkelanjutan. Hal ini sebagaimana diungkapkan misi dagang Belanda ke Indonesia, akhir November lalu di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tim ini dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, bersama Menteri Infrastuktur dan Lingkungan, Schultz van Haegen.
Supervisor Resilience Projects & Programme Manager, Wetlands International Indonesia, Yus Rusila Noor mengungkapkan, kunjungan tim tersebut ke Indonesia salah satunya membicarakan kegiatan Building with Nature yang ikut dibiayai Pemerintah Belanda. Demak dipilih sebagai proyek percontohan karena kondisinya yang rusak dan butuh penanganan segera.
“Ada satu konsorsium yaitu Ecoshape, Wetlands Internasional ada di dalamnya. Tujuannya menawarkan konsep membangun bersama alam untuk membuat ekosistem mangrove yang rusak tumbuh alami.”
Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR), konsorsium membangun bendungan dari bambu yaitu bendung air semi permeable dam. Bendung ini memungkinkan ditumbuhi mangrove.
“Mangrove tidak ditanam, tapi dibiarkan tumbuh alami. Kalau ditanam, kami khawatir jenisnya berbeda sehingga ekosistemnya nanti berbeda,” ungkap Yus.
Model Building with Nature di Indonesia berpotensi besar diterapkan untuk perlindungan pesisir dari banjir, baik di pedesaan maupun perkotaan. “Bahkan sudah ada letter of intent antara Pemerintah Belanda dan Indonesia, agar revitalisasi pantai utara Jawa dapat dilaksanakan.”
Kegiatannya ini telah dimulai 2012 dan dilanjutkan 2015 dengan membangun bendung sepanjang 20 kilometer di pantai utara Demak. Meski belum keseluruhan selesai, bendung tersebut sudah menangkap sedimen hingga 80 cm dalam satu tahun.
Aplikasi
Sebelumnya, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi, menjelaskan bila model Building with Nature ini dapat menyeimbangkan ekosistem secara berkelanjutan di satu sisi, serta kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan di sisi lain.
“Pendekatan ini dapat diaplikasikan untuk mengatasi erosi pesisir di pantai utara Jawa serta lokasi lain di Indonesia, yang telah mengalami ancaman serupa. Tentunya, kegiatan ini akan bermanfaat bagi populasi ikan dan budidaya perikanan.”
Henk Nieboer, dari Ecoshape juga menyebut pendekatan Building with Nature merupakan alternatif berkelanjutan bagi solusi infrastruktur tradisional. Capaian akhirnya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi masyarakat dan lingkungan. “Di Indonesia dan negara-negara lain terdapat banyak kesempatan untuk menerapkan pendekatan ini.”
Yus Rusila Noor kembali menambahkan, model seperti ini sangat tepat diterapkan di tempat-tempat yang memungkinkan keterlibatan masyarakat. Memelihara mangrove sekaligus bernilai ekonomi. Perbaikan perairan dapat dilakukan bersama dengan perbaikan tambak masyarakat di darat. “Kombinasi antara menciptakan lingkungan yang cocok untuk tumbuhnya mangrove dengan mata pencaharian masyarakat akan lebih produktif dan berkelanjutan.”
Yus berharap, model ini dapat direplikasi di Jawa Tengah dan Indonesia, tidak hanya di Demak. Beberapa daerah seperti Banten, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Tengah, telah menerapkan konsep seperti ini meskipun berjalan secara tradisional.
“Selain itu, Pemerintah Daerah Brebes juga tertarik untuk mereplikasi. Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Indramayu juga ingin menerapkan metode ini.”
Yus menuturkan, tidak hanya pantai utara Jawa, pantai selatan juga harus menjadi perhatian bersama. Penelitian spesifik di setiap lokasi yang pesisirnya mengalami kerusakan harus dilakukan dahulu. Pemerintah daerah pun perlu memperhatikan tata ruang di tingkat kabupaten/kota, serta zonasi pesisir pada tingkat provinsi. Aturan yang jelas dan tegas mengenai tata ruang dan zonasi, akan memudahkan penataan kawasan yang memerlukan revitalisasi.
“Pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat secara bersama membuat sebuah grand design, satu rancangan besar apa yang harus dilakukan. Dari desain itu, ditentukan prioritas utama untuk perlindungan, usaha, dan sebagainya,” tandasnya.
