Kebijakan teknis yang tidak tepat di negara seperti Amerika Serikat dan kelompok Uni Eropa, dinilai bisa menjadi ancaman terhadap rumput laut Indonesia sekarang. Hal itu akan terjadi, jika budidaya dan perdagangan rumput laut tidak dipantau dengan seksama oleh Pemerintah Indonesia.
Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis menyikapi wacana penerapan penghapusan rumput laut (delisting) dalam daftar pangan organik oleh negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
ARLI menginginkan, kebijakan teknis perdagangan rumput laut yang berlaku sekarang di berbagai negara, harus dicermati dengan seksama. Kebijakan yang dimaksud, diantaranya adalah kebijakan delisting.
“Harus ada pengawasan yang cermat terhadap kebijakan yang ada di negara-negara importir rumput laut. Ini untuk mencegah terjadinya kebijakan teknis yang tidak tepat,” ucap dia, kemarin.
Dengan munculnya wacana delisting, Safari mengungkapkan, potensi pencoretan karagenan rumput laut dari daftar pangan organik juga akan semakin besar. Dan, jika itu terjadi, dia meyakini bahwa itu akan berdampak pada ekspor rumput laut dari Indonesia ke negara seperti Amerika Serikat dan kelompok Uni Eropa.
Karagenan sendiri adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut dan digunakan pada makanan sebagai bahan pengental, pembuatan gel, dan emulsifikasi.
Perlunya pengawasan seperti itu, menurut Safari, karena Indonesia saat ini berstatus sebagai negara eksportir produk rumput laut kering yang akan dijadikan karagenan ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Filipina, dan Cile.
“Kita adalah eksportir besar dan menyuplai kebutuhan rumput laut kering dunia cukup banyak,” jelas dia.
Safari menuturkan, dari data yang ada, dari 100 persen kebutuhan rumput laut kering dunia, 50 persen di antaranya berasal dari ekspor Indonesia. Dan, dari 50 persen tersebut, 80 persen di antaranya dikirim ke Tiongkok dan dari Negeri Tirai Bambu tersebut kemudian diekspor ke negara seperti Amerika Serikat dan kelompok Uni Eropa.
“Melihat fakta tersebut, sangat penting bagi Indonesia untuk memantau kebijakan delisting. Karena, jika itu diterapkan, maka ekspor rumput laut juga akan mengalami penurunan dan bahkan bisa jadi akan berhenti sama sekali,” ujar dia.
“Harus ada pemecahan dan mencari jalan keluar dari masalah ini. Pemerintah harus turun tangan langsung dengan memantaunya secara seksama,” tambah dia.
Tahun Depan, Kultur Jaringan Dimasalkan
Rumput laut tetap menjadi komoditas andalan untuk menggenjot produksi perikanan budidaya di Indonesia pada 2017. Di tahun depan, rumput laut ditarget bisa mencapai produksi hingga 13,4 juta ton atau naik dari target produksi 2016 yang mencapai 11 juta ton. Untuk mewujudkannya, produksi rumput laut akan menerapkan teknik kultur jaringan.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto mengatakan, teknik kultur jaringan sangat baik dikembangkan, karena menuai hasil produksi yang positif. Dia bahkan menarget, semua bibit rumput laut yang ada di Indonesia akan diganti dengan bibit rumput laut hasil teknik kultur jaringan.
“Kita ingin ganti semua bibit rumput laut dengan hasil rekayasa teknik kultur jaringan,” ucap dia di Jakarta, kemarin.
Menurut Slamet, kebutuhan bibit rumput laut berbasis kultur jaringan untuk 2017 mencapai 1,1 juta ton. Sementara, untuk luasan kebun rumput laut pada tahun depat sedikitnya diperkirakan memerlukan 6.000 hektar. Namun, Indonesia pada tahuh depan ketersedian kebun rumput laut kultur jaringan masih seluas 2.000 hektar.
“Itu yang sedang kita carikan solusi. Indonesia masih perlu 4.000-an hektar lahan untuk kebun bibit rumput laut berbasis teknik kultur jaringan. Ini akan kita kerjasamakan saja,” tutur dia.
Slamet kemudian menjelaskan, yang dimaksud dengan kerja sama, adalah dengan menggandeng Seameo Biotrop (Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology) untuk penyediaan lahan dan juga bibit rumput laut berbasis kultur jaringan. Dengan demikian, diharapkan permasalahan keterbatasan lahan dan bibit bisa teratasi segera.
Saat ini, Slamet memaparkan, pihaknya sudah membuat laboratorium untuk mengembangkan rumput laut dengan teknik kulttur jaringan. Laboratorium tersebut lokasinya saat ini ada di enam balai penelitian yang tersebar di sejumlah daerah.
“Sudah ada hasilnya dan kita ingin semua daerah memakai bibit kultur jaringan ini untuk kebun rumput laut mereka,” ungkap dia.
Secara keseluruhan, Slamet menjelaskan, di Indonesia saat ini terdapat 185 kawasan kebun bibit rumput laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 27 kawasan diantaranya merupakan kawasan pengadaan pusat yang tersebar di pesisir.
Adapun, 27 kawasan tersebut, adalah Kabupaten Simelue, Kabupaten Natuna, Kabuputan Nunukan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Jepara, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Sulua, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Setiap kawasan kebun itu terdiri dari 10 unit kebun, dan setiap kebun itu berukuran 25×50 meter persegi. Meski sudah ada 185 kawasan, namun jumlahnya jelas harus ditambah lagi,” jelas dia.
Direktur Seameo Biotrop Irdika Mansur dalam kesempatan yang sama menjelaskan, rumput laut dengan teknik kultur jaringan memiliki keunggulan dibanding dengan bibit biasa. Keunggulan tersebut, karena bibit teknik kultur jaringan bisa menghasilkan jumlah lebih banyak dari bibit biasa.
“Perhitungannya adalah, bibit kultur jaringan bisa dipanen dua hingga tiga kali dalam setahun. Itu beda dibandingkan dengan bibit biasa,” ungkap dia.
Tak hanya itu, Irdika memaparkan, bibit kultur jaringan juga lebih tahan banting saat cuaca sedang buruk. Biasanya, jika cuaca sedang tidak bagus, bibit konvensional akan terbawa ombak. Sementara, jika menggunakan bibit kultur jaringan, hal itu tidak terjadi.
Karena itu, dia menilai, dengan mendorong petani rumput laut untuk beralih dari bibit konvensional ke bibit kultur jaringan, merupakan langkah yang tepat. Apalagi, jika itu dikaitkan dengan target Pemerintah untuk menggenjot produksi pada 2017 hingga mencapai 13,4 juta ton.
