Letak yang sangat strategis menjadikan Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu pulau terdepan yang masuk dalam jajaran pulau yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Karena letaknya yang langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik, Morotai menjadi diistimewakan dan masuk sebagai pulau terdepan utama yang ditawarkan kepada investor untuk dikembangkan.
Selain Morotai, pulau terdepan lain yang juga masuk prioritas pengembangan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah Sabang (Aceh), Saumlaki (Maluku), dan Natuna (Kepulauan Riau).
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui, di Morotai, investasi akan ditanamkan secara masif pada 2017 ini. Tujuannya sudah jelas, untuk membangun kawasan tersebut yang menjadi batas Negara di sisi utara Indonesia. Untuk pengembangan itu, dibangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang di dalamnya mencakup pengembangan bisnis dari hulu ke hilir.
Salah satu investor yang akan diajak kerja sama, menurut Susi, adalah Jepang. Negara tersebut sudah menyatakan ketertarikannya untuk membangun sejumlah fasilitas perikanan seperti cold storage dengan skala besar di Morotai.
“Kami memang tak bisa menghindari Jepang. Karena, Negara tersebut sangat penting di Pasifik,” ujar dia di Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Selain Morotai, Susi menyebut, Jepang juga akan membangun fasilitas yang hampir sama di Muara Baru (Jakarta), dan Sabang. Di Muara Baru, Jepang akan ikut menanamkan investasi untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi pusat perikanan berkelas dunia.
“Dengan Jepang kami mengadakan riset bersama untuk pembuatan pasar ikan, coldstorage, budi daya perikanan,” jelas dia.
Susi memaparkan, meski sudah ada kerja sama dengan Jepang, namun hingga kini teknis pelaksanaan masih dalam tahap survei tempat. Di Muara Baru, tahapan yakng sedang dilakukan adalah menghadirkan pakar teknis dari Jepang.
Khusus untuk Morotai, Susi menjelaskan, pihaknya tak bisa menghindari Jepang sebagai negara investor, karena Morotai adalah daerah yang berdekatan dengan kawasan perairan penghasil ikan tuna terbesar di dunia.
“Pasokan tuna itu sebagian besar dipasok dari perairan Banda di Maluku. Lokasinya sangat dekat dengan Morotai. Jadi, kita buka Morotai untuk dikembangkan,” tutur dia.
(baca : Menyulap Morotai Jadi Pusat Industri Kelautan dan Kemaritiman)
Jaga Kesegaran Tuna
Untuk menjaga hasil tangkapan tuna bisa tetap segar, Susi menjelaskan, Morotai akan menjadi pilihan yang sangat tepat. Hal itu, karena Morotai lokasinya sangat strategis menghadap ke Samudera Pasifik dan jaraknya cukup dekat dengan Jepang.
Kenapa Jepang lagi, kata Susi, karena negara tersebut adalah importir tuna terbesar di dunia. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut bahwa Negeri Matahari Terbit itu merupakan negara penerima ekspor tuna dari seluruh dunia hingga 90 persen.
“Selain tuna, Jepang juga menerima ikan jenis lain dalam jumlah besar. Jadi, Morotai harus dibuka,” sebut dia.
Jika Morotai tidak dibuka, Susi mengungkapkan, maka hasil produksi perikanan yang ada di sekitar Maluku Utara dan Maluku, itu harus dibawa dulu ke Bitung (Sulawesi Utara), kemudian ke Makassar (Sulawesi Selatan), dan baru diterbangkan ke Jepang.
“Jika seperti itu perjalanannya, ikan akan tidak segar lagi. Jepang itu mengutamakan kesegaran,” tandas dia.
Selain faktor strategis, Susi tak menampik, masuknya Jepang ke Morotai juga karena pertimbangan historis negara tersebut. Di Morotai, kata dia, Jepang pernah punya pangkalan militer pada masa perang dunia II dan itu menjadikan ikatan kuat dengan negara tersebut.
Penolakan Sultan Tidore
Di sisi lain, meski KKP mengumbar rencana pengembangan Morotai dengan menggaet Jepang sebagai salah satu investornya, Kesultanan Tidore di Maluku Utara menyatakan keberatannya dengan berkirim surat secara langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.
Di dalam surat tersebut, Sultan Tidore HusainSjah mempertanyakan rencana Pemerintah untuk mengembangkan Morotai dengan membawa Jepang di dalamnya. Pertanyaan itu, berkaitan dengan posisi Morotai yang sangat strategis dan juga ikatan sejarah yang kuat di masa lalu.
Komisi IV DPR RI yang mengetahui ada permasalahan tersebut, meminta Susi Pudjiastuti untuk segera menyelesaikannya secara baik-baik. Karena, Sultan Tidore merasa pulau Morotai harus dilindungi oleh Negara dan pemanfaatannya harus dilakukan secara bersama dengan masyarakat.
“Jika memang ada rencana kerja sama dengan Jepang, maka itu harus dipastikan dulu kerja samanya seperti apa. Bagi warga Morotai, ini masih sensitif. Harus ada klarifikasi tentang ini kepada mereka,” ucap Anggota Komisi IV Andi Akmal dalam rapat kerja dengan KKP yang digelar Selasa sore (17/01/2017).
Menurut Andi, kerja sama dengan negara mana pun untuk kepentingan pengembangan pulau kecil dan terdepan, pantas untuk dikaji dengan sangat detil dan seksama. Jangan sampai, kerja sama tersebut akan menguntungkan pihak investor asing dan sebaliknya merugikan Indonesia dan khususnya warga lokal.
“Jangan hanya mengejar PNPB (pendapatn negara bukan pajak) saja hingga menghasilkan uang miliaran rupiah, tapi kita dirugikan juga,” ujar dia.
“Hari ini, kita masih punya pulau, tapi nanti suatu saat mungkin anak cucu tidak akan memilikinya lagi. Saya kira Bu Menteri harus tegas memberikan masukan dan arahan terkait proyek di pulau terdepan,” tambah dia.
Seperti diketahui, dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut akan memprioritaskan kerja sama maritim dengan Indonesia. Dia megatakan, Jepang mendorong aktif kerja sama di bidang keamanan laut dan pulau-pulau kecil dan terdepan melalui Forum Maritim Indonesia Jepang yang dibentuk pada Desember 2016.
Sebelumnya, Morotai menjadi pulau terdepan pertama yang mengadopsi energi baru terbarukan untuk memproduksi listrik yang akan dialirkan ke rumah-rumah di seluruh pulau.Untuk keperluan tersebut, KKP menerapkan teknologi ocean thermal energy yang sudah digunakan sejak lama di Jepang. Teknologi tersebut terbukti ramah lingkungan namun bisa menghasilkan suplai listrik yang bagus.
(baca : Pulau Morotai Akan Adopsi Teknologi Ramah Lingkungan, Apa Itu?)
Susi Pudjiastuti mengatakan, teknolog ocean thermal energy ke depannya akan digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan yang menjadi lokasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Selain di Morotai, SKPT dibangun juga di lokasi lain seperti di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Menurut Susi, teknologi tersebut akan dikembangkan di 12 lokasi SKPT yang akan dibangun pada 2017, salah satunya di Morotai. Pembangunan teknologi tersebut akan dibiayai oleh Pemerintah Jepang melalui program dana hibah (grant).
“Jepang sudah clear untuk program deep sea water ini,” tutur dia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang laut KKP Bramantyo Satyamurti Poewardi menjelaskan, Jepang menawarkan pengembangan energi baru terbarukan melalui teknologi ocean thermal energy setelah melalui proses yang lama dan ketat. Proyek tersebut untuk mengalirkan listrik di pulau kecil dan terluar Indonesia.
“Rencananya, mereka akan coba memulainya di Morotai. Ketika nanti kita dapat, nanti akan saya infokan,” ujar Tyo.
Lebih jauh Brahmantyo mengatakan, sebagai bagian dari pengembangan untuk pulau kecil dan kawasan perbatasan, Jepang sudah melihat beberapa lokasi SKPT, salah satunya di Natuna. Menurutnya, dari hasil pantauan tersebut, Jepang menilai Natuna sebagai lokasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi sentra perikanan di Indonesia.
“Kami melihat lokasi SKPT. Biar mereka tahu, pasar ikan di Natuna itu mini-nyaTsukiji (pasar ikan terbesar di dunia). Mereka sempat kaget. Mereka takjub dengan beberapa harga ikan di sini. Mereka sempat nanya, kenapa bulu babi kita tidak diekspor. Di Jepang harga bulu babi sangat mahal,” ungkapnya.
Secara teknis, Tyo mengungkapkan, teknologi yang dikembangkan di Pulau Morotai nanti adalah teknologi yang menggunakan air dingin dari dalam laut yang di dorong ke atas. Perbedaan temperatur yang diangkat ke atas akan menjadi daya listrik. Selain itu, jelas Tyo, air laut dalam yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan tuna.
