Begini pemandangan di Danau TOba. Keramba jaring apung bertebar dimana-mana. Foto: Ayat S Karokaro
Tim litigasi Yayasan Pencinta Danau Toba, menggugat Pemerintah Indonesia mengembalikan dan memulihkan lingkungan Danau Toba yang sudah rusak. Sidang gugatan di PTUN Medan, Sumatera Utara, digelar Senin (20/2/17).
Alasan gugatan, tim ada data temuan penebangan hutan, pembakaran lahan jadi perkebunan sawit dan hutan tanaman industri mengubah hutan alam jadi kebun eukaliptus. Lalu Danau Toba tercemar keramba jaring apung skala besar, penggunaan bahan kimia berbahaya, eksploitasi galian C, cagar budaya hancur, bebatuan peninggalan sejarah rusak, sampai izin pengelolaan kayu (IPK) kepada PT GDS. Buntutnya, kerusakan ekosistem Toba. Atas dasar itulah, mereka menggugat pemerintah memulihkan lingkungan Danau Toba.
Data tim litigasi YPDT, sebagian besar kerusakan lingkungan di Danau Toba karena kegiatan perusahaan hingga berdampak pada kerusakan. Sejumlah perusahaan terdeteksi tim litigasi antara lain PT Toba Pulp Lestari, PT Inalum, PT Aqua Farm Nusantara, PT Suri Tani Pemuka, PT Allegrindo, PT Gorga Duma Sari dan PT Simalem Resort.
Robert Paruhum Siahaan, Ketua tim litigasi YPDT, mengatakan, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan izin di Danau Toba tanpa diawasi ketat hingga menyebabkan kerusakan lingkungan cukup parah.
Sebelum gugatan, tim mencoba menyurati pemerintah pusat maupun daerah, namun tak mendapat respon.
Mereka telah mengirimkan surat notifikasi kepada pemerintah agar segera memulihkan kondisi lingkungan di Danau Toba. Apabila dalam tempo 60 hari tak ada reaksi, mereka akan menuntut perdata dan pidana.
Protes di Jakarta
Jhohannes Marbun, Sekretaris Eksekutif YPDT, mengatakan, sebagai desakan kepada pemerintah agar bekerja cepat, baru-baru ini mereka bersama masyarakat Batak di Jakarta menamakan diri Naposo Batak Jabodetabek menggelar unjukrasa di Ancol.
Peserta menandatangani surat permohonan pencabutan izin usaha KJA sejumlah perusahaan di Danau Toba. Surat ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, ditembuskan kepada Presiden RI, dan Menteri Pertanian yang dianggap pemberi izin pertama kali kepada perusahaan-perusahaan itu.
Dalam surat mereka menuntut cabut izin perusahaan-perusahaan beroperasi di sekitar Danau Toba, seperti TPL dituding menebang hutan, Aquafarm Nusantara dan Suri Tani Pemuka, dianggap mengotori air Danau Toba. Lalu, PT. Allegrindo, perusahaan peternakan babi di Simalungun yang membuang limbah dan kotoran ke Danau Toba.
“Kami meminta perusahaan memulihkan Danau Toba. Presiden Jokowi sudah mengetahui ini dan minta kementerian terkait menindaklanjuti, namun belum ada progres.”
Mangaliat Simarmata, Wakil Ketua Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, mengatakan, aksi YPDT patut didukung, karena bagian upaya jadikan Danau Toba salah satu lokasi pariwisata andalan nasional.
Sasaran wisata andalan, katanya, sulit tercapai kalau banyak masalah seperti kerusakan lingkungan, baik KJA, minim konservasi, sampai konflik penyerobotan hutan adat, tak selesai.
“Secara perdata Februari ini akan ada gugatan di PN Balige terhadap dua perusahaan jaring apung di Danau Toba, yaitu Suri Tani dan Aquafarm. Harus ada gerak cepat mengembalikan lingkungan Danau Toba.”
Geopark Danau Toba
Pada konferensi Geopark Global Unesco (UGG) di Jepang, September 2015, kata Simarmata, Geopark Kaldera Toba belum jadi anggota karena dianggap belum matang. UGG memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia melalui delegasi tim Geopark Kaldera Toba Nasional.
“Inti rekomendasi itu agar Geopark Kaldera Toba harus operasional dulu di lapangan, ada edukasi, pembenahan panel-panel edukasi geosite Geopark Kaldera Toba, konservasi dan promosi budaya kawasan berkelanjutan,” katanya.
Pembenahan 15 geosite utama Geopark Kaldera Toba tahun ini, katanya, sangat urgen, mengingat Oktober-November 2017, akan diusulkan kembali masuk UGG.
Tujuan akhir Geopark Kaldera Toba, katanya, bukan sekadar mendapat sertifikat. Terpenting, konservasi situs super-volcano Toba menyeluruh, dikelola warga lokal, pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjamin kehidupan berkelanjutan.
