Kebakaran hutan dan lahan menambah citra buruk industri sawit di Indonesia. Pemerintah mendorong para pengusaha mengantisipasi kebakaran melalui kolaborasi dengan masyarakat. Awal tahun lalu, dari inisiatif beberapa perusahaan sudah terbentuk aliansi bebas api (fire free alliance).
Prabianto Mukti Wibowo, Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian mengatakan, para pengusaha perkebunan dan kehutanan atau sektor swasta jadi kunci pencegahan karhutla.
“Sembilanpuluh persen karhutla oleh manusia didorong motif ekonomi,” katanya, seusai Fire Free Alliance, di Jakarta (15/3/17).
Seiring perkembangan kebutuhan, katanya, motif ekonomi yang menguat hingga melakukan olah lahan dengan membakar.
Pasca karhutla 2015, praktik bakar lahan dua hektar oleh warga dilarang. Padahal, sebagian masyarakat adat maupun lokal, sudah melakukan tradisi bakar lahan dengan penjagaan turun menurun. Soal kearifan lokal ini, katanya, yang terlarang itu kelola lahan dengan membakar yang tak terkontrol.
Imbauan larang bakar lahan, katanya, juga perlu dukungan pemerintah daerah dan perusahaan, misal, dengan bantuan subsidi benih, pupuk, traktor dan lain-lain.
Kementerian Perekononian, katanya, bahkan berencana memberikan insentif fiskal maupun non fiskal bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu menjaga lahan bebas karhutla.
Bambang, Direktur Perkebunan, Kementerian Pertanian mengatakan, perkebunan identik dengan kebakaran, keamanan pangan dan konflik khusus pangan. Presiden Joko Widodo pun, menginstruksikan kepada Kementan untuk pencegahan dini kebakaran hutan. Pada dasarnya, pencegahan karhutla, katanya, sudah tertuang dalam UU Perkebunan, yakni pelarangan membuka lahan dengan membakar.
Pencegahan penting, katanya, terlebih pada 2017, kondisi cuaca akan lebih kering dari 2016, walau lebih basah dibandingkan 2015.
Kementan, kata Bambang, telah mengantisipasi karhutla dengan membentuk tim antikebakaran atau masyarakat peduli api, melalui pengembangan desa peduli api. Kementerian ini juga menginstruksikan, pelaku usaha menggandeng petani dan pemerintah desa untuk menjaga lahan agar tak ada api.
Senada dengan pelaku usaha. Togar Sitanggang, Sekretariat Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, bersama 12 cabang Gapki di daerah siap mengantisipasi karhutla.
“Kita mengusulkan perbaharui dan meninjau kembali standar sarana dan prasarana kebakaran dari aturan UU Perkebunan,” katanya.
Usulan itu, masih tahap pembicaraan dan mengajak Kementan diskusi bersama soal aturan yang harus ditambah dan kurangi.
“Ini langkah baik dalam kesadaran dari pengusaha mengatasi kebakaran hutan,” kata Bambang.
Inisiatif perusahaan
Perusahaan-perusahaan berinisiatif bikin Fire Free Alliance (FFA). Kini, mereka membina pada 218 desa atau sekitar 1,5 juta hektar lahan untuk pencegahan karhutla berbasis masyarakat.
Langkah ini merupakan gerakan industri bidang kehutanan dan perkebunan, lembaga swadaya masyarakat dan mitra kerja lain.
”Ini berada di zona penyangga wilayah perusahaan, sekitar lima km,” kata Freddy Widjaja, Direktur Asian Agri, anggota FFA.
Dalam keanggotaan ini memuat peta risiko kebakaran yang diperbaharui setiap dua tahun sekali, mulai dari risiko rendah, sedang hingga tinggi.
Inisiatif ini sejak Februari 2016, terdiri dari APRIL, Asian Agri, IDH, Musim Mas, PM Haze dan Wilmar. Sime Darby dan IOI Group baru tergabung jadi anggota baru.
“Tujuan FFA membantu para anggota dalam berbagi pengetahuan dan sumber daya dalam pengembangan strategi efektif pencegahan dan pengelolaan risiko karhutla,” ucap Dorjee Sun, Direktur Carbon Conservation, sekaligus Sekretariat FFA. Dia mengklaim, para anggota FFA melaporkan terjadi penurunan kebakaran antara 50%-90% dari 2015-2016.
Prabianto mengapresiasi langkah FFA. Harapannya, FFA mampu menggandeng para pengusaha lain berperan membina masyarakat sekitar konsesi dalam antisipasi karhutla. Selain itu, mereka juga perlu menaati aturan perundang-undangan berlaku di Indonesia.
