Ribuan Warga Korban Batubara Laporkan Dugaan Korupsi ke KPK

 

 

Sekitar 2.000-an warga dari berbagai daerah mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Kamis (23/3/17). Mereka memberikan dukungan pengusutan kasus korupsi industri batubara dan mineral lain sekaligus melaporkan kasus terkait bisnis ini ke KPK.

Dari ribuan orang yang mulai aksi berjalan kaki dari Menteng ke Gedung KPK, ada Junainah (36) warga Desa Roban, Batang, Jawa Tengah. Dia datang bersama suami dan anak, serta 600 warga Batang.

Dengan menempuh perjalanan delapan jam dari Batang, Junainah tiba di Masjid Istiqlal menjelang subuh, Kamis (23/3/17). Istiqlal jadi titik temu peserta aksi dari sejumlah daerah di Indonesia termasuk Jepara, Cilacap, Cirebon, Labuan, Pelabuhan Ratu, Indramayu hingga Bengkulu dan Kalimantan. Mereka, warga korban pembangunan PLTU batubara dan pertambangan berada di pesisir utara Jawa.

“Kami terus berjuang menolak PLTU Batang. Sudah lima tahun berjuang. Sudah habis semua lahan (sawah). Suami saya nelayan dan tempat mencari ikan sudah ditutupi lumpur dari galian pembangunan dermaga,” katanya.

Suami Junainah, Karnoto (41) adalah nelayan, biasa mencari kepiting, cumi, ikan dan udang. Daerah tangkapan sekitar tiga mil dari bibir pantai. Sejak pembangunan dermaga PLTU Batang mulai, pantai makin keruh.

“Lumpur (material galian dasar laut) itu dibuang di sana (tempat biaya menjaring kepiting). Dapatnya ya cuma lumpur, tok. Kini makin susah cari makan,” katanya.

Semangat penolakan PLTU batubara juga dating dari Yanto, warga Jepara. Bersama ratusan warga Jepara, mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana ekspansi pembangkit V dan VI.  PLTU Tanjung Jati, Jepara beroperasi sejak 2006 dengan empat pembangkit jalan berkapasitas produksi 2.640 MW. Dengan tambahan dua unit, PLTU ini akan meningkatkan produksi 1.000 MW.

“Anak-anak sudah menderita akibat polusi udara. Kami ingin unit lima dan enam dibatalkan,” katanya.

Dalam laporan Ancaman Maut PLTU Batubara tahun 2005, Greenpeace mengungkapkan, estimasi PLTU Jepara menyebabkan 1.020 kematian dini per tahun. Angka ini termasuk 450 kematian akibat stroke, 400 penyakit jantung iskemik, 60 kanker paru-paru, 90 kematian pernapasan kronis dan 20 kematian anak-anak akibat infeksi akut saluran pernapasan.

Aksi ribuan warga ini didukung sejumlah LSM yang bergabung dalam gerakan global Break Free seperti Walhi, Greenpeace, Jatam, 350 dan Yayasan Auriga Nusantara. Jika tahun lalu mereka memusatkan aksi di Kedutaan Besar Jepang, kali ini mereka berkumpul di Kantor KPK.

“Batubara energi kotor, bukan hanya sosial dan lingkungan, sistem (yang) memberi ruang besar bagi korupsi. Korupsi meliputi segala penyimpangan dalam tata kelola sumber alam yang dapat merugikan Negara,” kata Didit Wicaksono, Juru Kampanye Iklim dam Energi Greenpeace Indonesia.

 

Tinggalkan batubara, beralih ke energi terbarukan. Foto: Andy Pranantyo

 

Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Walhi Nasional mengatakan, kasus-kasus korupsi izin tambang dan PLTU mangkrak merupakan contoh nyata batubara tidak saja mengotori lingkungan juga bisnis kotor.

Perwakilan peserta aksi diterima Wakil Ketua KPK Laode M Syarif secara tertutup. Dalam pertemuan, warga dan LSM menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi sektor batubara.

Laporan kasus-kasus ini diwakili simbolis melalui amplop besar ukuran 4×3 meter berisi dua orang bergelimang abu batubara. Dua orang ini permisalan dari puluhan ribu warga yang terdampak pengembangan energi kotor batubara di Indonesia.

Laode mengatakan, KPK tertarik dengan kasus korupsi sektor pertambangan. “Pengelolaan sumberdaya alam khusus tambang termasuk perkebunan harus dilaksanakan mengikuti kaidah-kaidah hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme,” katanya.

Berdasarkan data Koordinasi dan Supervisi KPK di sektor Minerba, ada 10.332 izin usaha pertambangan di Indonesia per Maret-Oktober 2015. IUP non-Clean and Clear (CnC) 3.948. April 2016, total IUP 10.348 dengan  non-CnC  3.982. Dari data itu sekitar 41% IUP non-CnC tak memiliki NPWP. Jadi, ada begitu banyak IUP tak menjalankan kewajiban keuangan terhadap negara. Sisi lain, pemberian sertifikat non-CnC sarat korupsi.

 

Solidaritas Kendeng

Aksi ribuan massa itu berlanjut ke depan Istana Merdeka dan mereka melebur dengan pendukung warga Kendeng yang melanjutkan menyemen kaki. Aksi solidaritas dari warga korban industri batubara ini membuat silang Monas di Jalan Merdeka Barat tumpah-ruah ribuan orang.

Hindun Mulaika, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace mengatakan, perjuangan rakyat tak bisa berdiri sendiri-sendiri karena industri berkaitan satu sama lain. Menurut dia, jika bicara semen sangat berkaitan dengan batubara. Semen salah satu industri yang menggunakan batubara sangat banyak sebagai bahan bakar utama saat memproduksi semen.

“Keduanya sama-sama merusak lingkungan, lahan sumber air dan berpengaruh pada kehidupan petani sekitar. Masyarakat korban batubara dan korban industri semen telah berjuang dengan segala cara bertahun-tahun. Tapi suara rakyat tidak pernah didengar.”

Dia menyayangkan sikap Presiden tak memberikan simpati terhadap warga Kendeng saat bertemu beberapa hari lalu di Istana Presiden. Kala itu, Jokowi meminta warga bertanya kepada Gubernur Jawa Tengah tentang proses penanganan masalah pabrik semen Rembang.

Aksi lanjutan #dipasungsemen #kendengmelawan terus mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Bahkan dukungan berupa tambahan relawan yang ingin juga ikut disemen, antara lain Adhe dari Greenpeace dan dua mahasiswa Universitas Indonesia.

 

Korban batubara bergabung dengan aksi tolak semen Rembang di depan Istana Negara. Foto: Zamzami

 

 

Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , , , ,