Kappi atau gunung kembar merupakan Zona Inti yang berada di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Taman nasional ini sendiri telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera oleh Komite Warisan Dunia pada 2004 bersama Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Kappi merupakan hutan lebat yang luasnya mencapai 150.000 hektare. Tidak ada perambahan di rimba yang menjadi sumber air masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Gayo Lues, Provinsi Aceh.
Perawan dan hijaunya Kappi ini, diakui sejumlah pihak yang melihat langsung dari udara, Selasa (21 Maret 2017). Dalam penerbangan bersama itu, hadir perwakilan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, Forum Konservasi Leuser, WCS, personil Gakkum KLHK, dan Mongabay Indonesia.
Manager Konservasi Forum Konservasi Leuser (FKL), Rudi Putra mengatakan, Kappi merupakan Zona Inti TNGL yang harus dipertahankan. Tidak boleh diubah menjadi zona pemanfaatan. Kappi adalah hutan datar yang terletak di dataran tinggi Aceh. Posisi potensi panas bumi di Kappi ada dibeberapa titik, salah satunya yaitu pada koordinat 3°49’08.4″N 97°39’46.8″E.
“Hanya Kappi, hutan datar di dataran tinggi tersisa di Sumatera, bisa jadi di Indonesia. Daerah lain, hutan seperti ini telah hancur.”
Menurut Rudi, Kappi merupakan sumber air untuk masyarakat Aceh Tamiang, Aceh Timur dan sebagian Gayo Lues. Sebagian besar sungai di Aceh Timur, maupun Aceh Tamiang, berhulu ke hutan Kappi, atau biasa disebut Daerah Aliran Sungai Tamiang. Saat ini, sepertiga DAS Tamiang rusak, jika hutan Kappi juga dirusak karena perubahan status dari Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan, dipastikan kerusakan DAS Tamiang semakin parah.
“Luas DAS Tamiang sekitar 450.000 hektare. Sekitar 150.000 hektare berhulu ke Kappi, sehingga Zona Inti Leuser ini sangat penting untuk dipertahankan.”
Kappi juga sumber ekonomi yang sangat penting untuk masyarakat Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan sebagian Gayo Lues. Dari sungai, masyarakat menangkap ikan dengan cara menjala, kemuadian diasapkan dan dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Belum lagi aktivitas masyarakat yang mencari rotan.
Hutan lebat Kappi pun menjadi habitat berbagai satwa liar terancam punah. Bahkan, kehidupan gajah sumatera sangat bergantung Kappi. Di Kappi terdapat banyak sumber mineral yang sangat dibutuhkan satwa liar, juga banyak tumbuhan dan sumber makanan lain untuk satwa liar di sana, termasuk empat satwa kebanggaan Indonesia yang ada di sana: gajah, badak, harimau, dan orangutan sumatera. Jika Kappi dirusak karena perubahan status, pupus pula kehidupan satwa liar di sana,” ujar Rudi yang pernah penelitian di Kappi ini.
Penolakan perubahan zona
Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang aktif bekerja di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) telah berkali menyampaikan penolakan mereka terhadap rencana perubahan Zona Inti Leuser menjadi Zona Pemanfaatan yang disusul dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kappi.
“Kappi tidak boleh diubah menjadi Zona Pemanfaatan, hutan tersebut sangat penting untuk masyarakat Aceh dan satwa yang ada disana,” ujar Panut Hadisiswoyo, Direktur Orangutan Information Centre (OIC).
Baca: Gubernur Aceh Terpilih Janji Akan Batalkan Proyek Panas Bumi di Leuser
Panut mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus menolak usulan atau rencana perubahan status Kappi dari Zona Inti menjadi Zona Pemanfaatan. Nasib satwa yang terancam punah di Aceh semakin terjepit akibat perburuan dan pengrusakan habitat.
“Jangan sampai demi kepentingan sesaat, Kappi yang merupakan habitat alami empat satwa kunci Leuser rusak dan memperparah kondisi satwa liar di sana,” tambah Panut.
Kasie Teknis Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL), Rahmat Simbolon, setelah melihat langsung kondisi Kappi mengakui Zona Inti TNGL tersebut masih sangat alami. Hutannya layak dipertahankan agar tidak rusak.
“Dibeberapa kabupaten seperti di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, Provinsi Aceh, TNGL memang rusak. Kita telah berusaha memperbaiki hutan tersebut, bahkan di Kabupaten Aceh Tenggara, sejak tahun 2012, hutan TNGL yang rusak terus direhabilitasi,” tandas Rahmat.
