Pengadaan moda transportasi massal berbasis rel Light Rail Transit (LRT) menjadi wacana baru di Kota Bandung, Jawa Barat. Pengembangan konsep moda transportasi jenis metro capsule tersebut–sesungguhnya sudah diinisiasi oleh Pemerintah Kota Bandung di tahun 2012 lalu.
Ide tersebut tertuang dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung Tahun 2015 – 2035. Belum lama ini model purwarupa kereta ringan berbasis rel itu diperkenalkan kepada publik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Didi Ruswandi menuturkan rencana awal pembangunan proyek LRT akan dibangun sepanjang 6 kilometer dari Stasiun Hall sampai Alun – Alun Bandung. Namun, karena anggaraan yang terbatas sehingga pengerjaanya akan dilakukan 2 tahap.
“Ini masih nunggu terkait Perpres (Peraturan Presiden). Prosesnya masih terus diupayakan intensif. Sudah ada pertemuan rapat di Jakarta dengan Kemenhub untuk membahas langkah – langkah teknisnya soal proyek LRT ini,” kata Didi saat ditemui di ruang kerjanya, di Bandung, Selasa (17/04/2017).
(baca : Perbincangan Tentang Kemacetan Kota Bandung. Apa Solusinya?)
Didi menerangkan, rancangan pembangunan LRT secara keseluruhan belum ada dalam sebuah roadmap transportasi, tetapi tertuang di masterplan transportasi Dishub tahun 2013 dan diperbaharui 2 tahun berikutnya. Selain itu, LRT juga telah tertuang di RDTR dan RTRW Kota Bandung.
Perpres tersebut penting sebagai rujukan supaya BUMN bisa mengakomodir untuk percepatan pembangunan proyek LRT. Karena dalam mekanismenya pembangunan moda transportasi sebenarnya dibiayai oleh negara.
Lebih lanjut, dia menyebutkan, didalam aturan tersebut dituliskan bahwa rencana LRT akan dibangun di 9 koridor yang terkoneksi seputaran Kota Bandung. Salah satunya adalah rute LRT yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang. Tahun 2013 pernah dilakukan lelang terkait pembangunannya, namun belum ada surat pendatanganan kerjasama karena tidak ada pemenang.
Menurut Didi, persoalan utamannya terletak pada penyediaan anggaran. Baru 2 jalur LRT saja yang sudah dilakukan feasibility study. “Terkait dana, ini yang terus dikomunikasikan. Mulai dari pemeritah daerah, provinsi sampai pusat pun angkat tangan kalau soal biaya. Tentu keterlibatan pihak swasta diharapkan disini,” tuturnya.
Dia mengatakan sejauh ini pihak swasta beranggapan bahwa timbal baliknya margin dari bisnis transportasi relatif tidak menguntungkan. “Jika hanya mengharapkan dari ticketing itu kecil sekali. Sehingga kompensasinya beralih kepada aset,” ucap Didi.
Didi menuturkan koridor Babakan Siliwangi – Leuwi Panjang dilelangkan sebanyak 3 titik. Ketika diujicobakan dilelang terdapat titik yang tidak diminati dengan alasan tidak akan berkembang untuk properti dan memerlukan lahan yang cukup besar.
Koridor tersebut terganjal regulasi aset, sebab masa sewa berlakunya selama 25 tahun dan bisa diperpanjang. Sekarang, kata dia, regulasi itu telah diubah menjadi 30 tahun tapi tidak bisa diperpanjang dan hanya berlaku sekali.
“Sedangkan menurut mereka, sewa lahan properti itu paling sedikit 50 tahun. Tingkat kepastian investasinya masih belum jelas,” ujar dia.
Berdasarkan data Dishub, pembangunan 1 koridor LRT memankan biaya hingga Rp4,5 triliun. Biaya itu sangat sulit bila dibebankan kepada APBD Kota Bandung yang kisaran angkanya Rp6 – 7 triliun. Untuk itu salah satu opsinya adalah dalam waktu dekat akan dibangun jalur LRT di pusat kota sepanjang 3 kilometer dengan biaya Rp500 milar dan jika dilanjutkan maka totalnya Rp1 triliun untuk 6 kilometer. Sedangkan rencananya awalnya akan dibangun 40 kilometer jalur LRT di Kota Bandung.
“Lahannya memanfaatkan lahan pemkot dan untuk stasiunnya akan bekerjasama dengan PT KAI atau Pasar Baru. Boleh dikatakan ini hanya cikal bakal saja. Kalau sudah terbangun network mungkin bisa dikembangkan. Tujuannya agar menarik minat masyarakat untuk beralih ke moda transportasi baru. Keinginannya akhir tahun ini bisa mulai diselesaikan,” katanya.
Didi berujar, di tahun 2017, Dishub Kota Bandung berencana membangun cable car sepanjang 855 meter dengan rute Cihampelas – Dago dan memakan biaya Rp1,6 triliun. Rencana tersebut masih dalam proses, namun belum dilelangkan.
Ditinjau Presiden
Proyek LRT tersebut sebelumnya sempat ditinjau oleh Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja pada Kamis (13/04/2017) lalu. Menurut Presiden sedang disiapkan proses perencanaannya. Pengembangan transportasi massal harus dikembangkan di kota – kota besar.
Walikota Bandung, Ridwan Kamil mengungkapkan desain metro capsule tersebut merupakan produk dalam negeri. Teknologinya dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung sedangkan motornya didatangkan dari Slovenia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Mongabay, Juni mendatang rencananya akan dilakukan groundbreaking sebab sudah ada pihak yang bersedia membiayai awal pengembangan proyek LRT sepanjang 3 kilometer.
Sudah Terintegrasi?
Pemerhati moda transportasi, Ahmad Safrudin mengatakan, dalam sebuah kota dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa sudah seharusnya mengembangkan moda transportasi baru. Pembangunan seperti MRT, LRT dan moda transportasi lainnya memang perlu untuk direalisasikan.
Terkait pengembangan moda transportasinya, kata dia, diperluakan sebuah roadmap yang komprehensif. Apabila sejauh ini pengembangan LRT baru tertuang dalam RDTR saja tentu sulit membangun moda transportasi yang terintegrasi.
“Kita ambil contoh Singapura yang sudah baik dalam mengelola transportasi. Disana moda transportasinya sudah terintegrasi antara MRT, LRT dan moda pendukung lainya. Aturannya tidak bisa hanya rencana LRT saja namun harus juga merancang roadmap secara keseluruhan agar pengembang transportasi bisa optimal,” kata Ahmad saat dihubungi via telepon.
Ahmad mempertanyakan tentang regulasinya. RDTR memang bisa dijadkan sebagai landasan tapi apakah dalam aturan lainnya seperti RTRW sudah selaras dan mencakup secara menyeluruh. “Misal, di dalam RTRW tersebut hanya membahas LRT saja tanpa ada dukungan moda transpotasi lain. Sayang atuh pengembangannya sama saja bohong. Karena LRT itu tidak bisa berdiri sendiri perlu terintegrasi juga. Rencananya bisa ditambah dengan MRT yang terkoneksi dengan wilayah sekitar Bandung Raya. Nah itu bisa dilakukan pemantapan roadmap dulu,” ujarnya.
Dia mengakui dana untuk membangun moda transportasi baru sangatlah mahal sekali. Tetapi juga tidak bisa dipaksakan tercapai hanya dengan waktu 5 tahun. Dia mengatakan bukan masalah jika kemampuan pengerjaannya baru separuh, jangan sampai terlalu ambisius mengejar target hingga proyek berhenti ditengah jalan.
Soal pendanaan sebaiknya jangan parsial. Dalam roadmap yang berdasarkan RTRW dan RDTR bisa mengakomodir itu. Namun syaratnya harus ada peraturan dari walikota soal roadmap agar jelas dan peraturannya tidak mudah diubah.
Nantinya, pada proses pengembangan moda transportasi harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ahmad mencotohkan kawasan yang terdapat ruang terbuka hijau jangan sampai tergerus oleh pembangunan. Jika hal itu terjadi, berarti perencanaan tata ruangnya sudah tidak sesuai.
“Tentu dengan adanya MRT, LRT atau yang lainnya perlu lahan besar. Nah, bagaimana strategi pemerintah untuk merancang itu. Misalkan Kota Bandung RTH-nya 12%, jangan sampai angka itu malah justru berkurang dengan adanya proyek ini. RTH fungsinya juga sangat strategis yaitu bersifat ekologis atau penyeimbang sebuah kota. Jadi tetap kaidah konservasi juga dibutuh dalam pengembangan transportasi,” terang Ahmad.
Pembangunan Tol Dalam Kota
Selain rencana pengembangan moda transportasi, pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) sampai saat ini tak kunjung direalisasikan. Padahal, BIUTR sudah dirancang sejak 2010 silam untuk meminimalisir kemacetan. Proyek ini memang bukan masuk program Pemkot Bandung melainkan Pemprov Jabar.
Berdasarkan data yang dihimpun, BIUTR juga direncanakan akan segera merampungkan perizinan dan rencananya penandatanganan kontrak pembangunan fisik akan digelar tahun ini.
Proses pembangunan BIUTR akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jalur yang direncanakan dan trase pertama seksi satu, meliputi Jembatan Layang Pasupati menuju Underpass Gasibu dengan panjang 5,5 kilometer. Lalu trase pertama seksi dua meliputi Jalan Soekarno Hatta-Gedebage Kota Bandung dengan panjang empat kilometer.
Bila pengembangan moda transportasi dan infrakstruktur gencar dilakukan di Kota Bandung–dapat dipastikan akan banyak terjadi alih fungsi lahan. Apabila tidak terintegrasi dalam hal tata ruangnya maka dikhawatirkan terjadi tumpang tindih proyek pembangunan.
