Hutan mangrove dunia diperkirakan hanya 15 juta hektar. Tak seberapa, tapi terbukti berkontribusi tinggi menjaga stok pangan pesisir dan benteng alami dari tsunami. Hampir seperempat bagian mangrove dunia atau sedikitnya 3,5 juta hektar lahan mangrove ada di Indonesia. Sementara tekanan dan ancaman makin meningkat.
Chan Hung Tuck dari International Society for Mangrove Ecosystem (ISME) memimpin diskusi rumusan aksi dengan serius jelang sesi akhir Konferensi International Ekosistem Mangrove Berkelanjutan (International Conference on Sustainable Mangrove Ecosystem) yang dihelat di Sanur, Bali pada 18-21 April 2017. Dokumen draft bertajuk Bali Call to Action for Sustainable Mangrove Ecosystem ditayangkan dilayar untuk dibedah.
Tak hanya membacakan rumusan, Chan juga membahas tiap bagian dengan contoh-contoh action plan yang sudah dilakukan sejumlah komunitas dan berdampak penting disarikan dari 3 hari diskusi konferensi ini.
Dalam draft tertulis 272 peserta konferensi dari 24 negara pengelola lahan mangrove mendorong pembuat kebijakan, perencana lahan, praktisi dan ilmuwan bidang mangrove, serta organisasi lainnya menggandakan usaha untuk bekerja dengan komunitas pesisir. Untuk memastikan konservasi, restorasi, perlindungan, dan pengelolaan berkelanjutan sisa ekosistem mangrove dunia.
Ancamannya jelas, karena 50% mangrove dunia sudah habis dalam 40 tahun ini. Perlu menunggu berapa lama sampai sabuk pengaman pesisir ini hilang? Sejumlah poin usulan rekomendasi adalah memprioritaskan ekosistem mangrove berkelanjutan di kebijakan nasional dan penegakan hukum untuk mengurangi degradasi.
Kemudian melibatkan dan memberdayakan komunitas dengan lebih efektif, terutama perempuan. Restorasi mangrove dilakukan dengan pembuatan keputusan berdasar kajian ilmiah dan pengalaman praktis lokal. Misalnya pemantauan dan perawatan pasca penanaman.
Usulan rekomendasi lainnya adalah akses pendanaan global seperti Green Climate Fund, the Global Environment Facility, dan lainnya untuk program mitigasi dan adaptasi daerah pesisir. Selain itu produksi pengetahuan terkait perubahan ekosistem mangrove perlu terus dilakukan misalnya laporan rutin status mangrove.
Chan membahas rekomendasi berdasar tema-tema yang dibahas dalam konferensi. Yakni 1) promosi pengelolaan ekosistem mangrove; 2) mengatasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 3) pemulihan hutan mangrove dan ekosistem terdegradasi; 4) meningkatkan mata pencaharian masyarakat terkait mangrove; 5) penguatan tata kelola, penegakan hukum dan sistem pemantauan; 6) valuasi jasa lingkungan; dan 7) penelitian dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ekosistem mangrove.
Yus Rusila Noor dari organisasi Wetland Indonesia yang mendampingi Chan menyebut area hutan mangrove makin menurun hampir di seluruh negara. “Sangat sedikit mangrove yang masih alami. Kebanyakan jadi tambak ikan,” katanya.
Konferensi internasional ini dilaksanakan bersama oleh International Timber Trade Organization (ITTO), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan International Society for Mangrove Ecosystem (ISME). Berkolaborasi dengan the Center for International Forestry Research (CIFOR), the Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet), AFoCo, dan lainnya.
Dorongan usaha perlindungan dan perbaikan ekosistem juga muncul di Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dari 17 tujuan, beberapa yang terkait dengan usaha-usaha pelesatrian mangrove diantaranya tujuan 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tujuan 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Kemudian tujuan 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
Konferensi ini juga mengaitkan rencana aksi sesuai konteks target 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan khususnya SDGs, dan Perjanjian Paris terkait aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam sambutan pembukaan, dikutip dari siaran pers KLHK, Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDAS HL), Dr. Hilman Nugroho mewakili Menteri LHK menyampaikan, saat ini luas ekosistem mangrove di Indonesia adalah 3,49 juta Ha. Seluas 1,7 juta ha (48%) berada dalam kondisi baik dan 1,8 juta ha (52%) lainnya dalam kondisi rusak (One Map Mangrove KLHK, 2015). Hal ini disebabkan konversi lahan untuk pembangunan, pembuatan arang, serta budidaya pertambakan pada masa lampau yang menyisakan bencana.
“Saat ini KLHK bersama beberapa instansi terkait sedang menyusun Strategi Nasional (Stranas) Mangrove dan berkoordinasi dengan BUMN, BUMS, BUMD, agar dapat menyisihkan minimal 10% dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kegiatan rehabilitasi mangrove, yang diketahui rusak sebesar 200.000 ha setiap tahunnya. Ini dapat menjadi target rehabilitasi mangrove,” tutur Hilman.
Tujuh langkah yang perlu ditempuh dalam pengelolaan mangrove, menurut Hilman yaitu, menetapkan kebijakan sesuai kearifan lokal; mendorong promosi manfaat mangrove untuk perkonomian masyarakat; meningkatkan kesadaran masyarakat; menetapkan moratorium penebangan kayu mangrove; meningkatkan produksi mangrove melalui teknologi; menjalin kerjasama rehabilitasi mangrove; serta meningkatkan upaya penegakan hukum.
Hal serupa juga diamini oleh Gubernur Bali yang diwakili Wakil Gubernur, Ketut Sudikerta, yang menegaskan bahwa pengelolaan mangrove memerlukan komitmen seluruh stakeholder, khususnya dalam program rehabilitasi. Sedangkan Presiden ISME, yang juga menjabat sebagai Senator Thailand, Prof. Sanit Aksornkoae, berharap agar dapat dihasilkan suatu rumusan atau peningkatan kolaborasi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan dari konferensi ini.
Jelang sesi akhir, satu kelompok pelajar SMA Negeri 1 Kuta diundang di tengah konferensi. Belasan remaja ini memecah keseriusan diskusi. Panitia mengapresiasi mereka dengan menghadiri konferensi karena menjadi pemenang pengumpul sampah terbanyak saat sesi clean-up dan tanam mangrove di Tuban, Badung.
Devina, Gilang, dan Anggi mengaku senang dengan kejutan ini. Sekitar 100 pelajar dibagi dua kelompok melakukan pembersihan di area luar dan dalam taman hutan rakyat (Tahura) mangrove Ngurah Rai.
KEHATI tanam 1000 mangrove
Di sela-sela pelaksanaan konferensi, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) menanam 1.000 bibit mangrove di Kampung Kepiting, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (21/4).
Penanaman 1.000 bibit mangrove tersebut didahului dengan penanaman 30 bibit mangrove secara simbolik yang diikuti oleh perwakilan peserta Konferensi Mangrove Internasional (KMI) 2017 di Tahura Ngurah Rai, Bali. Mereka yang terlibat dalam penanaman secara simbolik di antaranya perwakilan peserta dari Amerika Serikat, Thailand, Madagaskar, Srilanka, Filipina, Brazil, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.
Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, MS Sembiring, seperti dikutip dari siaran pers mengungkapkan luas hutan mangrove di Indonesia diperkirakan mencapai 3.489.140,68 hektar atau meliputi 23 persen ekosistem mangrove dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekayaan mangrove terbesar di dunia.
Dengan kondisi tersebut, maka sudah sepatutnya negeri ini menjadi pemimpin ataupun pionir dalam hal pelestarian dan pembangunan berkelanjutan dalam ekosistem mangrove. “Kekayaan mangrove yang sedemikian luas semestinya dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pembangunan pesisir berkelanjutan di mata dunia,” kata Sembiring.
Namun, tantangan Indonesia tak mudah. Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia. Pada dekade pertama abad ke-21 saja tak kurang dari 40 persen hutan mangrove telah musnah.
Pada 2015, deforestasi mangrove Indonesia terhitung sebesar 6 persen dari total kehilangan hutan tahunan. Jumlah ini setara 0,05 juta hektar dari total 0,84 juta hektar deforestasi tahunan di Indonesia.
