Pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) membutuhkan dana Rp2,16 triliun untuk project cost pembangunan sisi darat. Namun, saat ini PT BIJB selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk melalui Perda No.22 Tahun 2013 terkendala masalah anggaran. Selama 84 pekan mulai dari pengerjaan akhir Desember 2015 lalu, PT BIJB telah menerima setoran dana Rp808 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Awalnya pembiayaan pinjaman akan dilakukan secara konvensioanal untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Namun, karena adanya dinamika terutama dalam persyaratan pencairan, maka terjadi perubahan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dilakukan oleh Sindikasi Perbankan Syariah terdiri dari 7 bank dan telah mengucurkan dana senilai Rp906 miliar untuk menuntaskan pembangunan bandara.
Direktur Utama BIJB, Virda Dimas Ekaputra mengatakan, akselerasi sangat dibutuhkan guna mengejar target pembangunan sisi darat yang diprediksi selesai akhir Desember 2017. Mayoritas pendanaan tadi, lebih difokuskan pada penyelesaian pembangunan kontruksi. Meskipun, biaya operasional selama 3 tahun dan cost overhead sebagai cadangan belum dimasukan.
“Jadi kira – kira pembiayaan total Rp2,5 triliun. Untuk pembiayaannya 70% dimodali oleh Pemprov dan rencanannya akan ada juga RDPT (reksa dana penyertaan terbatas). Lalu 30% loan,” kata Virda, seusai pendatanganan akad pembiayaan anatara PT BIJB dengan Sindikasi Perbankan Syariah di Aula Gedung Sate, Jalan Diponogoro, Kota Bandung, Selasa (13/06/2017).
Pengembangan sisi udara seperti diketahui pengerjaannya langsung oleh Kementerian Perhubungan. Pengembangan sisi udara hampir selesai meliputi 2 unit runway dengan panjang dan lebar 4000 meter x 60 meter. Kemudian taxiway 1.360 meter x 23 meter dan Appron (parkir pesawat) 1300 meter x 317 meter. Ditaksir nilai proyek sendiri mencapai Rp16,6 triliun dari APBN.
Sedangkan untuk sisi darat dikerjakan oleh BUMD. Pada pelaksanaan pengembangan sisi darat dilakukan dengan 3 paket pembangunan diantarannya pengerjaan infrakstruktur Rp355 miliar, terminal utama Rp1,3 triliun serta gedung pendukung koperasi Rp46 miliar.
(baca : Pembangunan Bandara BIJB Dikebut, Permasalahan Pun Merunut)
Virda berujar, bila pembangunan Tahap I BIJB selesai sesuai rencana, maka soft opening akan dilakukan pada quartal pertama sekitar bulan Febuari 2018 mendatang. Sejauh ini prospek pengerjaan kontruksi dan insfrakstruktur telah mencapai 46%.
Disinggung mengenai rencana pembangunan kawasan Aerocity, dia mengatakan, terkait perizninannya sedang dalam proses. Dia menambahkan, perizinan sudah masuk ke Dinas Bina Marga Cipta Karya, Bappeda dan Pemda Kabupaten Majalengka.
“Termasuk juga izin lingkungan internasional sedang diproses. Pembebasan lahan belum. Karena BIJB hampir beres, kami harapkan jangan sampai ketinggalan. Pembangunannya akan pararel,” paparnya.
Masterplan pengembangan kota bandara tersebut telah mendapat persetujuan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriyawan. Bahkan PT Dirgantara Indonesia telah memesan 200 Ha lahan di Kertajati. “Tinggal tunjuk sebelah mana penetapan lokasinya. Pergub terkait penentuan keputusan lahan Aerocity seluas 3200 ha sudah keluar,” kata Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan.
(baca : Derita Petani Desa Sukamulya Kala Terkena Pembangunan Bandara)
Menurut Aher, keberadaan BIJB diharapkan mampu mendorong pengembangan wilayah Jabar. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional berbasis potensi daerah, daya saing global dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan investasi.
BIJB juga ditargerkan dapat mengakomodasi lebih dari 24-30 juta penumpang per tahun. Sekaligus meningkatkan investasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman dan perluasan lapangan kerja.
Berdasarkan Peta Rencana Induk BIJB, 18.000 Ha diperuntukan untuk kawasan bandara dan akan terintegrasi dengan Kawasan Aerocity seluas 3.200 Ha. Sebuah kota bandara yang meliputi Kawasan Permukiman, bisnis, komersil, pariswisata serta Industri dan Jasa. Sehingga total lahan yang diperlukan 5000 Ha.
Berbagai kalangan menilai pembangunan BIJB berdampak pada pertanian. Mengingat pertanian menjadi sumber mata pencaharian yang umum di Kertajati. Apalagi dengan luasan lahan sebesar itu, dirasa sulit pada proses pembebasannya. Hingga kini pun lahan BIJB baru terbebaskan 930 Ha.
Dari data Kecamatan Kertajati, keseluruhan lahan produktif berupa sawah dan perkebunan luasnya 11.637 Ha. Pembangunan Kawasan Aerocity ini juga akan menggusur 5 desa yang dihuni 48.113 jiwa.
Berdasarkan masalah dan potensi, terdapat gap diantara keduanya, yaitu rencana untuk menumbuhkan perekonomian melalui investasi yang tinggi terhambat dengan harga lahan yang meningkat di kawasan yang akan dibangun Aerocity.
Dalam hal ini, stakeholder harus menjamin pembebasan lahan, perizinan, kajian dengan rencana tata ruang, serta bentuk administrasi lainnya yang mengatur proyek ini dapat berjalan sesuai prosedur dan tidak menyalahi aturan.
(baca : Begini Bentrok Warga Saat Pembebasaan Lahan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati)
Tol dan Kereta Baru
Dalam rangka menunjang kebutuhan BIJB, direncanakan berbagai proyek infrakstruktur seperti pembangunan Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dan Jalan Tol Cikapali (Cikampek-Palimanan), sampai pembangunan jalur kereta api Bandung-Cirebon akan dilakukan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, BIJB Majalengka akan terkoneksi dengan jalur kereta api dari daerah Arjawinangun Cirebon. Koneksi BIJB dengan kereta api merupakan salah satu langkah menunjang infrastruktur, agar transportasi menuju bandara semakin mudah.
“Rencana akan ada koneksi antara BIJB dengan jalur Kereta api. Sebagai bentuk dukungan moda transportasi, dimana dengan terkoneksinya bandara, maka akan mempermudah transportasi di BIJB,” kata dia.
Dia menjelaskan, pemrov juga berencana membangun jalur koneksi untuk wilayah Jabar, baik transportasi udara, darat maupun laut. Penataan kawasan BIJB dan Aerocity serta sarana dan prasana pendukungnya memerlukan koordinasi yang lebih sinergis dari semua pihak. Ditargetkan semua transportasi akan menyatu dan saling berkaitan tahun 2025.
Dikutip dari situs resmi BIJB, bahwa Kertajati Aerocity akan mempromosikan dan memperkuat penciptaan mesin pertumbuhan ekonomi.
Meski BIJB dan Kertajati Aerocity ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, Presiden Joko Widodo harus konsisten dengan janji politiknya serta agenda prioritas nasional untuk menjalankan reforma agraria. Melindungi hak petani dan menyelesaikan konflik agraria dengan berkeadilan.