Peluang untuk meningkatkan kampanye ilmu kelautan semakin terbuka lebar menyusul terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif dalam Komisi Oseanografi Antar Pemerintah (Intergovernmental Oceanographic Commission/IOC). Komisi tersebut ada dalam naungan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).
Asisten Deputi Bidang Iptek Maritim Kemenko Kemaritiman Nani Hendiarti menjelaskan, terpilihnya Indonesia menjadi penanda bahwa perjuangan dalam beberapa tahun ini dalam mengamankan wilayah laut mulai mendapat apresiasi. Selain Indonesia, kata dia, masuk dalam anggota Dewan Eksekutif, adalah Australia, Jepang, Korea, Filipina, Pakistan, Thailand, dan Tiongkok.
Pertemuan tersebut digelar di Paris, Perancis, pada akhir Juni lalu. Selain diwakili Kemenko Maritim, Indonesia juga diwakili delegasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Perwakilan Tetap RI di UNESCO, Paris.
“Dengan terpilihnya Pemerintah Indonesia menjadi anggota Executive Member Council IOC of UNESCO untuk periode 2017 – 2019, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta program riset kelautan straregis,” ungkap Nani di Jakarta, awal pekan ini.
Menurut dia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia perlu mempertimbangkan pentingnya data bagi pembangunan kemaritiman serta pertumbuhan ekonomi kelautan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat untuk bisa mewujudkan Pusat Data Kelautan Indonesia di bawah koordinasi Kemenko Maritim.
“Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia dan Pasifik, posisi Indonesia sebagai Anggota Dewan Eksekutif akan membuka peluang semakin lebar dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia,” tutur dia.
Pusat Data Kelautan
Tentang pembangunan Pusat Data Kelautan Indonesia, Nani menyebut, itu diperlukan koordinasi yang kuat di antara pihak terkait yang memiliki kepentingan sama. Tujuannya, agar pembangunan bisa mewujudkan peningkatan tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) kelautan, serta program riset kelautan strategis.
“Dengan membangun Pusat Data Kelautan, nantinya Indonesia menjadi kontributor untuk pertukaran data dan informasi oseanografi internasional. Kontribusi itu akan mendorong peningkatan kemampuan pengetahuan dan keterampilan, serta literasi kelautan bagi peneliti muda,” papar dia.
Nani memaparkan, riset kelautan bisa didorong dan ditingkatkan melalui rencana induk riset nasional (RIRN) dan juga grand strategy riset kelautan nasional yang sedang disusun bersama akademisi atau Universitas dengan berkoordinasi bersama Kemenko Maritim.
“Bisa dilakukan melalui dua cara itu,” ucap dia.
Terpilihnya Indonesia dalam keanggotaan Dewan Ekskutif, diyakini Direktur Jenderal UNESCO Irina Bukova akan menjadi awal yang cerah. Baginya, kemitraan dalam the Decade of Oceans akan semakin mendorong pemahaman tentang laut dan manfaatnya lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
Seperti halnya Bukova, Sekretaris Jenderal IOC Vladimir Ryabinin juga menyatakan perlunya sinkronisasi antara kebutuhan regional dengan sasaran global untuk lebih mengintegrasikan sumberdaya kelautan.
Akurasi Data
Sebelum berjuang di UNESCO, Indonesia lebih dulu berjuang di lembaga PBB lainnya, lembaga pangan (Food and Agriculture Organization/FAO). Di lembaga tersebut, Indonesia meminta negara-negara anggota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data sektor perikanan dan kelautan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, dengan meningkatkan pengelolaan kualitas data di masing-masing negara, maka selanjutnya FAO akan mendapatkan data yang lebih akurat dan lebih baik lagi. Jika demikian, maka program peningkatan ketahanan pangan di seluruh dunia, khususnya Indonesia bisa berjalan dengan lebih bagus lagi.
“Indonesia sangat mendorong negara-negara anggota FAO untuk meningkatkan kualitas data yang disampaikan ke FAO dengan lebih akurat, terbaru, dan bertanggung jawab,” ucap dia.
Susi menjelaskan, karena data global yang akurat menjadi rujukan utama dalam mengelola sektor perikanan dan kelautan, maka sudah seharusnya setiap negara bisa mengelola sumber daya perikanan dan kelautannya dengan lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
“Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan data perikanan yang lebih baik kepada Food and Agriculture Organization (FAO) untuk penyusunan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA),” tutur dia.
Perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, itu menilai, mustahil bagi Indonesia dan negara-negara lain di dunia untuk bisa membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan, sementara data perikanan dan kelautan secara global tidak ada yang akurat dan kredibel.
“Saat ini, Indonesia sedang mencanangkan program Satu Data. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan proses pengumpulan data perikanan dengan tiga pendekatan, yaitu sumber daya manusia, proses, dan teknologi,” jelasnya.
Susi juga mengungkapkan tentang pentingnya implementasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dan International Plans of Action on IUU Fishing dalam sektor kelautan dan perikanan di semua semua negara. Menurutnya, itu bisa mendorong terciptanya pasar dunia yang lebih baik lagi dan bisa dipertanggungjawabkan.
“FAO telah melakukan perbaikan dalam penerapan kuesioner untuk mengawasi implementasi FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries dan Internasional Plans of Action on IUU Fishing. Kemudian, ada juga laporan dan dokumen SOFIA. Ini harus diapresiasi,” ungkap dia.
Susi menambahkan, perikanan menjadi salah satu faktor pendorong yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi dunia, inklusivitas sosial, dan pelestarian lingkungan. Bagi dia, semua elemen ituada dalam perikanan dan kelautan di Indonesia.
“Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat serius menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dengan mendasarkan tiga pilar, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” tambahnya.
Untuk diketahui, FAO Committee on Fisheries (COFI) merupakan lembaga dibawah FAO yang merupakan forum internasional untuk membahas berbagai permasalahan perikanan global. sementara, dari laporan SOFIA, pada 2014 lalu stok ikan dunia yang dieksploitasi mencapai total 90,1 persen.
Sedangkan, pada 2015, Bank Dunia juga sudah merilis data bahwa pengelolaan stok ikan sepanjang tahun sudah tidak berjalan efektif. Salah satu penyebabnya, karena faktor adanya penangkapan ikan ilegal melalui IUU Fishing.
Pada 2015, kata Bank Dunia, potensi uang yang hilang karena IUU Fishing dari total produksi perikanan dunia mencapai USD75 miliar sampai USD125 miliar atau ekuivalen Rp980,625 miliar sampai Rp1,634 triliun.
Untuk Indonesia sendiri, Susi pernah menjelaskan, akibat perikanan tangkap yang ilegal, negara kehilangan pendapatan sebesar USD20 miliar atau ekuivalen Rp261,500 miliar.
