PLN Gandeng Sarana Multi Infrastruktur Danai Pembangkit Panas Bumi

 

Potensi energi listrik dari pembangkit panas bumi (PLTP) yang sudah dimanfaatkan saat baru 1.700 Mw (11,3%) dari total potensi sekitar 29.000 Mw. Pengembangan energi panas bumi masih terkendala besaran investasi untuk eksplorasi sumber daya.

PLN menggandeng PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Penandatanganan kerjasama pendanaan untuk pengembangan wilayah kerja panas bumi (WKP) antara PLN dan SMI dilakukan di sela perhelatan Indo EBTKE Conex di Jakarta pertengahan September lalu.

SMI adalah BUMN pembiayaan infrastruktur didirikan Februari 2009. Selain bergerak di pembiayaan dan investasi, SMI juga masuk ke jasa konsultasi dan pengembangan berbagai proyek infrastruktur. Manajemen SMI di bawah Kementerian Keuangan.

“SMI membiayai risiko mitigasi di enam WKP yang sudah diberikan penugasan kepada PLN,” kata Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan kata lain, SMI memberikan pinjaman kepada PLN buat eksplorasi panas bumi di enam WKP yang sudah ditugaskan pemerintah kepada PLN.

Dana SMI dari Geothermal Fund Facility (GFF) gagasan Kemenkeu sejak 2011 namun tak kunjung terpakai hingga kesepakatan ini dibikin.

Jumlah pinjaman akan digelontorkan untuk eksplorasi, menurut Yunus, sekitar Rp3 triliun. Selain itu, ada dana Bank Dunia US$55,25 juta. Dana ini semacam dana abadi.

Ketika PLN berhasil melakukan apa yang disebut dengan government drilling, terutama di Indonesia Timur, hasil eksplorasi dikembalikan ke pemerintah untuk lelang tender.

Pemenang tender lantas harus mengganti biaya eksplorasi yang kemudian bergulir ke wilayah lain.

“Ini baru untuk eksplorasi. Kalau berhasil mereka (investor) akan datang berduyun-duyun (untuk eksploitasi),” kata Yunus.

Enam WKP ini berada di Atedei, Gunung Sirung dan Oka Iliange NTT, Songa Wayaua di Maluku Utara, Tangkuban Perahu di Jawa Barat dengan total kapasitas 160 Mw dan investasi US$640 juta.

“Nanti di Ungaran (Semarang) dan Kapahiang (Bengkulu),” katanya.

Meski belum bisa merinci besaran biaya eksplorasi masing-masing wilayah, kata Yunus, akan ada delapan WKP lain ditugaskan kepada PLN.

Masing-masing WKP digarap dengan kapasitas kecil antara 10-55 Mw karena permintaan sedikit.

Di Flores, misal, dalam kaitan Flores Geothermal Island, ada cadangan sekitar 143 Mw. “Karena demand kecil dikembangkan sedikit-sedikit dulu.”

Mulai operasi

Salah satu PLTP yang mulai operasi, Pembangkit Sarulla diklaim terbesar di dunia telah beroperasi Unit I pada Maret 2017. Sarulla Unit I berlokasi di Silangkitang (SIL-1) Tapanuli Utara dengan kapasitas 1×110 Mw menyusul Sarulla Unit II Namora Langit (NIL-1), kapasitas sama dan Sarulla unit III (NIL-II) rencana beroperasi pertengahan 2018.

“Tahun ini ada 2×110 Mw dari Sarulla menambah kontribusi bauran energi dan wujud komitmen kita pada Paris Agreement,” katanya.

PLTP Sarulla dioperasikan Sarulla Operations Ltd dengan sebagian saham Itochu Corp (25%) dan Kyushu Electric Power (25%). Sisanya PT. Medco Power Indonesia (18,9%), Inpex Corp (18,25%) dan Ormat International (12,75%).

Sarulla Unit I menjual listrik ke PLN seharga US$6,79 sen per Kwh. Pembangkit yang menambah suplai listrik di Sumatera Utara ini dibangun pakai sistem combine cycle dengan tiga metode pembangkitan yakni condensing, bottomic dan binary.

Secara sederhana, sisa buangan uap panas bumi diolah kembali jadi tambahan kapasitas energi listrik. KESDM menilai, PLTP paling efisien karena hampir tak ada uap dan menginjeksikan kembali uap air sisa ke dalam tanah.

Dari segi regulasi Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah No 7/2017 soal panas bumi untuk pemanfaatan tak langsung, atau sebagai sumber energi pembangkit listrik.

PP ini merupakan aturan pelaksanaan UU No 21/2014 tentang Panas Bumi, yang mengatur WKP, termasuk penawaran, kegiatan pengusahaan, hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi (IPB), usaha penunjang, dan harga energi panas bumi.

Dalam PP penetapan WKP dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Setelah WKP ditentukan pemerintah dapat lelang atau penunjukan langsung kepada BUMN, misal PLN.

Badan usaha yang survei pendahuluan dapat keistimewaan untuk lelang terbatas asal menunjukkan komitmen eksplorasi yang akan ditagihkan ke pemenang lelang.

Komitmen ini minimal US$10 juta untuk pengembangan PLTP di atas 10 Mw dan US$5 juta untuk PLTP kurang 10 Mw. Jika dalam lima tahun tak mengebor maka 5% komitmen eksplorasi jadi milik negara.

Setelah pemenang lelang ditentukan pemerintah lantas mengeluarkan IPB untuk ekplorasi selama lima tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing satu tahun, dalam pengawasan pemerintah.

Dalam pengawasan, IPB bisa saja diakhiri, dikembalikan baik seluruhnya maupun sebagian, digeser, ditambah atau dikurangi.

Dalam PP pengganti PP No 59/2007 ini studi kelayakan dilakukan pada masa eksplorasi. Jika dinilai ekonomis, terbit izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL) diikuti perjanjian jual beli listrik (PJBL) maksimal 37 tahun.

 

Tantangan pembangkit panas bumi

Selain menghadapi tantangan investasi, eksplorasi pembangkit listrik yang memanfaatkan campuran uap dan air ini juga terkendala resistensi masyarakat dan lingkungan.

Dia contohkan, PLTP Bedugul, Bali sempat ditolak karena dibangun di tanah sakral masyarakat sekitar dan khawatir menyebabkan kekeringan Danau Beratan. Resistensi juga datang dari pemerintah daerah.

Selain itu, PLTP yang dikelola melalui kontrak operasi bersama (joint operation contract) antara Pertamina Geothermal Energy dan Bali Energy Limited ini juga terjadi sengketa kepemilikan saham kemudian selesai di ranah hukum.

“Kita sedang menunggu hasil pengadilan. Kalau sudah inkracht baru mereka datang ke pemerintah untuk percepatan,” kata Yunus seraya bilang konflik terjadi saat pengeboran eksplorasi tiga sumur.

Riset pengembangan

Selain kerjasama PLN dan SMI, dalam perhelatan Indo EBTKE Conex juga ditandatangani kesepakatan antara Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Trisakti, PLN dan BUMN pembangkit panas bumi Geo Dipa Energi– berganti nama jadi PT. Geothermal Nusantara.

Kerjasama ini fokus untuk mengetahui potensi cadangan panas bumi yang bisa dikembangkan di Indonesia.

Berbagai kerjasama bidang panas bumi ini, katanya, diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan target bauran energi 23% pada 2025. Khusus panas bumi ditargetkan memberikan kontribusi 7,2 Gw, setara 7.200 Mw.

Hingga April 2017, pemerintah menetapkan 70 WKP, dengan rincian 10 WKP berproduksi, 25 tahap eksplorasi dan eksploitasi, satu proses penerbitan IPB dan 35 penugasan pada BUMN dan pelelangan.

Pemerintah, katanya, melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi. Mulai penugasan survei pendahuluan, pengeboran eksplorasi oleh pemerintah, pelelangan WKP diutamakan di Indonesia timur, penugasan pengusahaan panas bumi kepada BUMN dan penyederhanaan perizinan di bidang panas bumi.

 

 

 

(Visited 1 times, 2 visits today)
Artikel yang diterbitkan oleh
, , , , , , ,