Ada pernyataan mengejutkan dari perajin purun di Desa Perigi Talang Nangka, Kecamatan Pangkalan Lampan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang disampaikan kepada sejumlah anggota Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan dan Badan Restorasi Gambut (BRG), pada pertengahan Oktober 2017 lalu.
Salah satunya, sebagaimana disampaikan Yahun (50). Menurutnya, masih banyaknya purun di gambut justru membuat para perajin tidak bisa memenuhi pesanan. “Saat ini, kami belum butuh modal produksi karena kami masih mampu,” tuturnya.
Lalu, apa yang dibutuhkan? “Kami sudah tua, sudah tidak sanggup lagi menumbuk seharian. Kami senang jika dibantu alat yang membuat kami tidak capek menumbuk. Kami juga butuh mesin jahit, saat ini di kelompok kami hanya ada satu mesin jahit, itu pun sering rusak,” lanjutnya.
Pernyataan Yahun ini, diiyakan perajin purun lainnya, para perempuan yang usianya tidak lagi muda. “Sebenarnya dalam satu hari, kami dapat menganyam satu tikar, kemudian beberapa jam dijahit. Tapi yang paling lama itu proses menjemur, menumbuk, dan mewarnai yang butuh waktu sekitar dua minggu. Sehingga, dalam sebulan kami hanya mampu memproduksi 3-4 tikar purun per orang,” kata Yatini.
Dengan produksi sebanyak itu, pendapatan kami berkisar Rp300-350 ribu per bulan. “Harga pasaran tikar purun di sini Rp60-80 ribu per lembar, tergantung motif atau pewarnaannya,” lanjutnya.
Baca: Sepucuk, Lahan Gambut yang Kini Dipenuhi Nanas dan Tidak Terbakar Lagi
Kemampuan produksi sebanyak itu, sangatlah sulit jika ada pihak yang memesan 500 lembar tikar purun per bulan. Sebab, saat ini tersisa 55 perajin tikar purun di Desa Perigi Talangnangka yang terbagi dalam tiga kelompok usaha. “Bisa saja, tapi kami kerja siang-malam, tidak menyadap karet. Habis memenuhi pesanan, kami sakit, tangan kami bengkak,” ujar Yahun tertawa.
Kecilnya penghasilan dari kerajinan purun ini, membuat sejumlah perajin lebih suka masuk ke lahan gambut mencari ikan, bersonor, atau mencari kayu bersama suami atau anaknya. “Sejak lebak (gambut) terus diawasi pemerintah, dan kami dilarang dan ditangkap jika bersonor di lebak, ya kami terpaksa menenun purun lagi. Harganya tidak dapat dinaikan lagi, sebab kalau harganya mahal orang lebih suka membeli tikar plastik,” jelas Yahun.
Baca: Menyelamatkan Potensi Kerbau Rawa dari Dampak Kerusakan Gambut, Bagaimana Caranya?
Sementara para pembeli barang-barang organik juga terkadang tidak mau membeli dengan harga tinggi. “Katanya tikar buatan kami tidak rapi, karena purunnya ditumbuk tidak rata atau sama. Ya, benar juga alasannya, tapi itu kan karena mintanya mau cepat jadi menumbuknya juga cepat. Susah kami,” kata Yahun.
Desa Perigi Talang Nangka merupakan satu dari lima desa di Kecamatan Pangkalan Lampan, Kabupaten OKI, yang selama ini warganya mengakses lahan gambut di sekitar maupun di kawasan Bentang Alam Sugihan Sebokor. Selain mencari ikan, kayu, mereka juga bersonor, yang diduga menyebabkan kerusakan lahan gambut dan kebakaran. Wilayah ini masuk KHG (Kawasan Hidrologis Gambut) Sugihan-Saleh yang menjadi target restorasi gambut.
Mesin pipih dan mesin jahit
Dengan gambaran para perajin purun tersebut, Deputi II BRG akhirnya membantu beberapa mesin pipih dan mesin jahit kepada tiga kelompok perajin purun di Desa Perigi Talangnangka.
“Jika memang kami akan diberi bantuan peralatan tersebut, mungkin inilah bantuan yang paling tepat kami rasakan. Selama ini memang ada bantuan, tapi sifatnya modal atau pembelian. Kalau modal, ya akhirnya habis juga sebab produksi dan pemasaran kami terbatas, sementara kebutuhan rumah tangga kian besar,” kata Yahun. Selain peralatan tersebut, para perajin juga akan diberi pelatihan yang didatangkan dari pemerintah dan profesional.
“Jika hidup kami lebih baik, seperti saat harga getah karet tinggi dulu, kami pasti akan menjaga lebak. Masuk lebak itu sulit, karena terpaksa kami masuk ke sana,” jelasnya.
Baca juga: Berharap Petambak Tradisional di Pantai Timur OKI Peduli Gambut. Mungkinkah?
Terkait adanya wacana pembudidayaan purun, kata Edi Rusman, seorang tokoh petani setempat, menyatakan hal tersebut belum begitu mendesak. “Purun yang ada saja belum termanfaatkan. Persoalannya mungkin para perajin agak malas mengambil purun sehingga kalau tidak ada uang buat upah pengambill purun, mereka bilang habis stok, seolah bahan bakunya terbatas, padahal tidak. Purun tumbuh sendiri, tidak perlu ditanam. Mungkin, beberapa tahun ke depan ketika purun sudah banyak digunakan, seperti menjadi kebutuhan industri, baru dibudidayaka,” jelasnya.
Kerajinan bambu
Potensi bambu di Desa Perigi Talangnangka pun cukup besar. Hampir di setiap kebun karet warga, pasti terdapat rumpun bambu. Selama ini bambu ditanam karena digunakan untuk pagar, kandang ayam, jemuran pakaian, dan lainnya.
“Dulu memang ada perajin bambu di sini, tapi setelah perajin itu meninggal dunia tidak ada yang meneruskannya. Jadi bambu sudah jarang dimanfaatkan sebagai kerajinan di sini,” kata Yandri, salah seorang warga.
Melihat fenomena penggunaan bambu di berbagai wilayah di Indonesia mulai marak, sejumlah warga di desa tersebut berminat mengolah bambu. “Baik sebagai kerajinan maupun sebagai papan. Tapi, karena belum punya ilmu dan pengalaman, pada tahap awal ini kami mencoba belajar membuat kerajinan bambu,” kata Yandri.
Mereka yang berminat menjadi perajin bambu, umumnya eks pekerja HPH. Yang artinya sudah terbiasa mengolah kayu. “Bantuan berupa mesin pembelah bambu dan pemotong bambu dari BRG sudah cukup pada tahap awal ini. Minimal bambu yang ada di desa ini dapat dimanfaatkan, dan jika memungkinkan juga dijual hasil kerajinan atau berupa belahan bambu,” jelasnya.
Joni Saputra, Sekretaris Desa Perigi Talangnangka, menjelaskan jika memang sejumlah warganya sudah mampu mengelola bambu, seperti kerajinan dan papan bambu atau bambu laminasi, beberapa warga desa siap membuat perkebunan bambu. “Setahu saya tidak begitu lama menanam bambu hingga dapat dimanfaatkan, sekitar 5-6 tahun, dan setelah 40 tahun baru ditanam yang baru,” katanya.
Untuk itu, Joni berharap pemerintah, baik melalui TRG dan BRG, dapat memberikan berbagai pelatihan dan bantuan alat yang tentunya sesuai kebutuhan. “Jika menjanjikan pasti banyak warga yang mau mengelola bambu,” tandasnya.
