Program Listrik Energi Terbarukan Sumba, Bagaimana Perkembangannya?

Duapuluh kincir angin di Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti, Sumba Timur, NTT, menghasilkan daya listrik 10 KW dan menjangkau 22 rumah. Foto: Eko Rusdianto/ Mongabay Indonesia

 

 

Sejak 2010, pemerintah bersama masyarakat sipil dan swasta menggagas Sumba Iconic Island, program melistriki Pulau Sumba. Targetnya, rasio elektrifikasi di pulau seluas 11.153 km2 di Nusa Tenggara Timur ini mencapai 95% pada 2025, dipasok dari 100% energi terbarukan.

Program ini bermula dari inisiatif kerja sama pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda bidang energi pada 2010. Beberapa lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional menindaklanjuti dengan studi kelayakan berbagai potensi energi terbarukan di Pulau Sumba.

Dukungan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) keluar Juni 2015 melalui Kepmen ESDM Nomor 3051 tentang penetapan Pulau Sumba sebagai Pulau Ikonis Energi Terbarukan.

“Kata kunci program ini saat ini adalah perluasan,” kata Sandra Winarsa, Project Manager Green Energy, Hivos dalam diskusi bari-baru ini.

Saat ini, terpasang 16 pembangkit listrik tenaga air (PLTMh), 39 pembangkit listrik tenaga surya terpusat, 14.000 pembangkit listrik tenaga surya tersebar, tiga pembangkit biomassa, 100 pembangkit listrik tenaga angin skala rumah tangga, 1.000 instalasi biogas rumah tangga, 480 penerangan jalan umum (PJU) dan 2.000 tungku masak biomassa.

Capaian ini meningkatkan rasio elektrifikasi Pulau Sumba dari 24,5% pada 2010 jadi 42,67% pada 2016.

Sekitar 12,70% dihasilkan dari energi terbarukan, untuk 5.000 rumah, dengan investasi lebih Rp160 miliar untuk instalasi pembangkit energi terbarukan, pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat yang terlibat serta 30 penelitian.

Kapasitas terpasang 6,7 megawatt dari total 32,57 megawatt yang tercantum pada roadmap program ini.

Hingga 2020, program ini masih memerlukan US$428,4 juta untuk mengembangkan berbagai potensi energi terbarukan.

Hivos mencatat, setidaknya ada 10 megawatt potensi tenaga angin, 8,5 megawatt tenaga surya, satu megawatt energi biomasaa dan 8,9 juta kubik potensi energi biogas yang menunggu realisasi pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.

Karena sebagian besar anggaran program ini merupakan dana hibah, tantangan terbesar, kata Sandra berkaitan dengan keberlanjutan program dan unit listrik yang sudah dihasilkan.

Selain itu,  belum ada kebijakan pemerintah mendukung kapasitas sumber daya manusia terutama kebutuhan teknis. Masalah pengelolaan, pemberdayaan, kesadaran akan kebutuhan hemat energi dan rasa memiliki masyarakat juga masih jadi tantangan tersendiri.

“Kalau alatnya rusak, kemana mereka harus menelpon? Kalau alat masih garansi kemana mereka harus melapor? Training ada tapi sebatas mengajarkan on off alat. Belum ada keharusan pengelolaan,” katanya.

Untuk itu, perlu ada regulasi pemerintah buat listrik off grid atau yang tak terintegrasi dengan jaringan PLN.

 

Pembangkit hybrid

Untuk mempercepat peningkatkan rasio elektrifikasi PLN membangun pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) bagi daerah terpencil termasuk Nusa Tenggara. Namun, penggunaan pembangkit ini tak efisien karena 70% operasional untuk bahan bakar solar. Jadi, pembangkit ini harus digandeng dengan pembangkit lain guna menghemat bahan bakar.

Menurut Aria Witoelar, CEO PT. Arya Watala Capital, salah satu perusahaan pengembangan energi terbarukan, pembangkit listrik dengan tenaga hybrid adalah peluang kompetitif bagi pengembang energi terbarukan.

Saat ini Arya Watala Capital membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 13 titik di Nusa Tenggara, berdampingan dengan PLTD.

“Kalau ada diesel BPP (biaya pokok produksi-red) tinggi,” katanya.

Hasil studi kelayakan perusahaan, katanya, siap menjual listrik ke PLN dengan PLT Hybrid sesuai Permen No 50/2017, sebesar 85% dari BPP.

“Kalau PLTD biasa 24 jam, dengan PLTS minimal siang bisa dimatikan. Biaya investasi (PLTS) terbayar dengan bahan bakar yang dihemat pada siang hari,” katanya.

Dalam komunikasi dengan PLN, katanya, PLN telah memberi sinyal menyetujui proposal PLTS ajuan AWC.  Perusahaan siap termasuk pembiayaan sepenuhnya pakai keuangan internal perusahaan.

Jika PLN menyetujui,  diharapkan tahun depan PLTS sudah bisa mendampingi PLTD selama siang hari.

Meski pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan seringkali terkendala birokrasi rumit, Aria optimis peluang industri ini terbuka lebar terutama di daerah yang masih menggunakan diesel sebagai pembangkit utama misal Bangka Belitung, Maluku dan Papua.

“PLTS bisa dibangun di mana saja. Meski radiasi (matahari) di Indonesia kadang rendah namun negara lain yang radiasinya lebih rendahpun bisa. Indonesia timur malah radiasi tinggi,” katanya.

Selain itu, pengembangan energi terbarukan untuk PLT Hybrid juga tergantung General Manager PLN di masing-masing wilayah dan pemerintah daerah setempat.

Saat ini, katanya,  belum ada regulasi tertentu yang mengikat dari KESDM mengenai PLT Hybrid.

Soal harga, katanya, investasi PLTS dan harga jual listrik dari pembangkit ini akan makin kompetitif dari tahun ke tahun. Dia menjamin lima hingga 10 tahun ke depan 13 PLTS yang dibangun bisa sepenuhnya menggantikan PLTD.

Kini harga jual listrik PLTS US$20 sen, PLTD US$17 sen per Kwh.

“Kalau harga baterai sudah makin murah, malam hari tak perlu lagi PLTD. Kalau nanti sudah sekitar US$14 sen per KwH kita sudah tak butuh PLTD.”

Ridha Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM mengatakan,  pemerintah telah memulai PLT Hybrid sejak 2012 dengan menyebar pembangkit di 22 lokasi. Total kapasitas pembangkit ini 60 megawatt.

Direktur Pengadaan Strategis I PLN Nicke Widyawati menambahkan, PLN menyebar 600 PLTD untuk percepatan peningkatan rasio elektrifikasi.

“Kita memang akan menambahkan PLTS untuk menurunkan konsumsi solar,” katanya.