Sejauh mana isu lingkungan menjadi menu utama kampanye calon kepala daerah dalam Pemilu? Barangkali untuk kali pertama dalam Pemilu di Bali, ancaman pengurugan laut atau reklamasi mendapat porsi utama untuk menarik perhatian publik.
Dua pasang kandidat akan berkompetisi meraih suara terbanyak warga Bali. Sebelum musim kampanye resmi dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum, situasi sudah menghangat karena kedua pasang memberi perhatian pada gerakan tolak reklamasi di laut yang direncanakan sekitar 700 hektar untuk kompleks akomodasi dan wisata eksklusif ini.
Ini beralasan karena isu tolak reklamasi sudah menggema hampir 5 tahun dengan meningkatnya keterlibatan massa yang rutin turun ke jalan serta bersuara lewat media sosial. Misalnya longmarch terakhir akhir pekan kemarin.
baca : Komnas HAM Rekomendasikan Rencana Reklamasi Teluk Benoa Dibatalkan
Gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang dikomando ForBALI dan Pasubayan Desa Adat Tolak Reklamasi memasuki tahun ke-5 saat ini. Untuk meneguhkan sikapnya, ribuan warga kembali turun ke jalan, aksi longmarch mengelilingi Lapangan Perjuangan Rakyat Bali dan melewati kantor DPRD serta Gubernur Bali, pada Sabtu (13/1) di Denpasar. Gemuruh suara penolakan ini makin bergema karena aksi makin atraktif dengan beragam parade budaya dikombinasikan musik rock.
Dimulai dengan barisan warga membentangkan “lelancingan” atau kain berwarna merah, putih, hitam simbol tridatu, tiga warna sakral mewakili manifestasi dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Kain ratusan meter yang menjadi ekor layangan tradisional Janggan ini diarak bersama kain putih dan bendera raksasa ForBALI. Barisan massa ini hampir 1 km karena mengelilingi jalan raya sekeliling lapangan.
ForBALI juga menyiapkan sebuah mobil bak terbuka posko penerimaan bantuan untuk disumbangkan ke pengungsi dampak erupsi Gunung Agung sejak 27 November hingga kini. Jumlah pengungsi makin berkurang karena zona evakuasi dikurangi dari 12 km menjadi 6 km dari puncak kawah gunung.
baca : Kala Bendesa Adat Bali Ngadu ke DPR Soal Reklamasi Teluk Benoa
Saking panjangnya barisan massa, grup seniman musik tradisional disebar. Ada yang memainkan tektekan dari bambu di bagian depan. Sementara di bagian belakang ada grup Baleganjur. Kelompok tektekan berisi belasan anak-anak dari Desa Kelan, Badung yang kemudian tampil memainkan aransemen jingle penyemangat longmarch menggunakan instrumen bambu dan gamelan Bali.
Dilanjutkan atraksi Baleganjur dari Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar. Kelan dan Sanur adalah kawasan pesisir dekat Teluk Benoa yang sejak awal konsisten menyuarakan penolakan. Jelang bubar, ada grup band rock Rollfast menyemangati dan memandu lagu wajib Bali Tolak Reklamasi.
I Wayan “Gendo” Suardana, Koordinator ForBALI dalam orasinya mengingatkan gerakan ini harus bebas dari mobilisasi dukungan ke salah satu pasang calon. Karena selama hampir 5 tahun ini toh pemimpin pemerintahan dan parlemen tidak aktif terlibat dalam aksi-aksi penolakan yang dilakukan warga.
Sementara keempat kandidat Gubernur dan Wakil yang ikut Pilkada adalah mereka yang berpengaruh di kebijakan publik dan pariwisata selama isu reklamasi bergulir. Yakni pasangan Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (Walikota Denpasar) dengan Ketut Sudikerta (Wakil Gubernur) dan I Wayan Koster (anggota DPR RI) dengan Cokorda Artha Ardhana Sukawati (Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Bali). Disingkat pasangan Mantra-Kerta dan Koster-Cok Ace.
“Tunggu kita bersikap karena 5 tahun jadi orang termarjinalkan, karena politik isu reklamasi jadi penting di hadapan Pilgub. Jaga barisan ini, apa pun warna kita di luar barisan tetap teriakkan tolak reklamasi,” teriak Gendo. Menurutnya lima tahun gerakan ini yatim piatu berjalan dengan tekad warga sendiri.
baca : Kenapa Reklamasi Teluk Benoa Semata Putusan Politik?
Berbagai proses dilalui dari upaya merebut peluang bersuara di forum-forum konsultasi publik yang didominasi pihak pendukung reklamasi sampai membuat analisis tandingan dampak reklamasi. Menurut Suriadi Darmoko Direktur Walhi Bali, pada 25 Agustus 2018 merupakan batas akhir dari berlakunya izin lokasi yang diberikan oleh Kementerian Kelautan kepada PT.TWBI. Sehingga tahun 2018 ini merupakan tahun penentuan, apakah rencana reklamasi Teluk Benoa akan terus berlanjut atau tidak. Kalau sampai 25 Agustus 2018 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sekarang diproses di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan izin lingkungannya tidak keluar maka investor dinilai tidak bisa mereklamasi.
Jika kedua pasangan benar-benar serius menyatakan tolak reklamasi, menurut Gendo harusnya segera buat surat ke presiden, batalkan Perpres. Misalnya Rai Mantra sebagai Walikota Denpasar bersurat ke Presiden Jokowi minta Perpres dibatalkan. Calon wakilnya Sudikerta atas nama Wagub dan Ketua DPD Golkar batalkan Perpres. Demikian juga Koster lewat fraksi PDIP di Senayan bisa minta pembatalan Perpres dan Cok Ace lewat PHRI.
Peraturan Presiden (Perpres) No.51/2014 dibuat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di akhir masa jabatannya untuk mengubah status kawasan Teluk Benoa dari kawasan konservasi menjadi kawasan pemanfaatan. Pintu masuk upaya mereklamasi laut seluas 700 hektar.
baca : Susi Sarankan Review Perpres Sarbagita Menyangkut Reklamasi Teluk Benoa
“Gerakan ini tak kita gadaikan hanya untuk konstestasi Pilkada, ini gerakan independen dan mandiri dan tak ditarik kanan kiri hanya karena Pikada atau Pilpres. Bukan kuda tunggangan. Kita adalah barisan ingin memenangkan Teluk Benoa,” ingat Gendo. Satu-satunya cara kongkrit bagi peserta Pilgub adalah buat surat resmi segera pernyataan ke Jokowi mencabut Perpres.
Rai Mantra lewat unit pemerintah terkait bidang lingkungannya beberapa kali menyatakan menolak ide reklamasi. Denpasar dan Badung adalah dua daerah yang mewilayahi kawasan Teluk Benoa. Namun Rai Mantra berpasangan dengan Sudikerta dan didukung salah satunya Partai Demokrat dan mendapat rekomendasi SBY.
Dalam aksi Sabtu kemarin, Rai Mantra terlihat hadir namun berada di luar kumpulan massa dan tidak ikut longmarch. Ia didampingi beberapa pendukungnya yang mengenakan kaos bergambar dirinya dan didatangi sejumlah simpatisan termasuk yang ikut aksi. Iamengatakan hadir untuk berartisipasi saja. Karena aksi ini undangan terbuka untuk masyarakat. “Saya dari dulu kan menolak,” katanya.
Sementara Koster dikutip dari Kompas saat mendapat rekomendasi DPP PDIP di Jakarta menyatakan akan menolak jika merusak alam. Ia menyebut visi dan misinya akan mengedepankan tata kelola sumber daya alam.
baca : Ada Konflik Sosial-Budaya, Amdal Reklamasi Teluk Benoa Belum Bisa Putus
Paket Mantra-Kerta ini terlihat paling semangat menyuarakan tolak reklamasi untuk memastikan keraguan simpatisannya karena sejak deklarasi sudah menandatangani Pakta Integritas. Isinya seperti ini : Dengan ini, kami, partai-partai politik yang berkoalisi dalam Koalisi Rakyat Bali (KRB) bersama pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE, MSi. dan Drs Ketut Sudikerta dengan tegas menyatakan sikap politik sebagai berikut.
Pertama, kami mendukung hasil studi kelayakan Universitas Udayana dan Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang menyatakan menolak perencanaan proyek pembangunan reklamasi Teluk Benoa. Bagian ini dibuat dengan font kapital, seperti menjadi hal paling penting. Poin kedua, kami mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) dan terbebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Mereka yang menandatangani Pakta Integritas itu adalah Ketua dan Sekretaris parpol pendukung Rai Mantra-Sudikerta di Bali antara lain Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem Bali, PKS, PBB, dan Perindo.
Gus Dark, peserta aksi dan seniman kartun mengajak publik tak mudah termakan janji politik jelang Pilkada melalui karyanya. “Tahun politik dimulai, aspirasi rakyat Bali menolak reklamasi menjadi isu penting bagi kandidat meraup suara. Waspadalah,” serunya.
