Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meresmikan Sekretariat Interim Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional (International Tropical Peatland Center/ITPC), Selasa (30/10/18). Pusat gambut itu bakal jadi tempat penelitian, pengembangan dan inovasi, serta berbagi pengalaman dalam melakukan tata kelola gambut berbagai negara di dunia.
Asia termasuk Indonesia dengan wilayah dan volume gambut tropis terdalam di dunia. Berdasarkan data KLHK, luas ekosistem gambut nasional sekitar 24 juta hektar, fungsi lindung 12.398.482 hektar dan budidaya 12.269.321 hektar.
”Kami melihat kebutuhan mengumpulkan pengetahuan dan mengembangkan kapasitas lebih lanjut untuk dapat meningkatkan aksi berbasis sains tak hanya di Indonesia, juga negara-negara tropis lain,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pidato peresmian di Jakarta.
Dia berharap, pusat penelitian nanti mampu mengembangkan penelitian interdisipliner antarnegara dalam pembangunan berfokus pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
Pada 2015, katanya, jadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi Indonesia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama gambut. Sejak itu, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan guna melindungi gambut di Indonesia.
Inisiatif pusat penelitian ini, kata Siti, berasal dari Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, selain mendirikan Badan Restorasi Gambut pada Januari 2016.
”Arahan Presiden dan Wapres, tata kelola gambut harus bisa diterima dan diakui internasional dan berkelas dunia. Karena ini (gambut) bukan hanya persoalan Indonesia tapi internasional,” katanya.
Upaya ini, katanya, hendaknya bisa menjadi rujukan pengelolaan dan perlindungan lahan gambut.
Robert Nasi, Direktur Jenderal Center for International Forestry Research (CIFOR) mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman tata kelola gambut. Tantangan utama saat ini, katanya, melestarikan gambut dan mengembalikan yang terdegradasi. Memulihkan gambut perlu biaya besar hingga lebih baik menjaga.
”ITPC ini akan memastikan, dunia memiliki alat atau sarana untuk melestarikan dan mengelola lahan gambut tropis, didukung penelitian dan analisa berbasis science, kredibel dan independen,” katanya.
Nantinya, Pusat Lahan Gambut Tropis Internasional akan bertempat di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi KLHK dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) di Bogor, Jawa Barat.
Pemerintah Indonesia pun akan mengundang negara-negara gambut tropis lain, mitra sumber daya serta ilmuwan, pembangunan dan kolaborator lain bergabung ITPC. “Ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan memperkuat upaya perlindungan ekosistem gambut di dunia.”
ITPC merupakan kelanjutan dari Inisiatif Lahan Gambut Global (Global Peatland Initiative) digagas 2017 oleh negara-negara berlahan gambut luas dan organisasi internasional. Negara-negara itu, terdiri dari Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo serta UN Environment, Pusat Penelitian Kehutanan Internasinal (CIFOR), dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).
Deklarasi kelola gambut
Dalam peresmian awal pusat gambut, sekaligus deklarasi pengelolaan lahan gambut berkelanjutan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Republik Kongo, dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo.
Pemerintah Indonesia diwakili Menteri LHK Siti Nurbaya, Pemerintah Republik Kongo oleh Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Arlette Soudan-Nonalaut, dan Pemerintah Republik Demokratik Kongo oleh Direktur Jenderal Kehutanan dan Pembangunan Berkelanjutan Ilanga Lofonga.
Deklarasi ini menyebutkan, pihak yang tergabung dalam ITPC akan mendukung negara-negara dalam pengelolaan gambut berkelanjutan; membangun kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lahan gambut. Juga mempromosikan kerjasama bersama banyak pihak kepentingan, termasuk bersama industri berbasis lahan gambut.
Pada kesempatan sama, Erik Solheim, Kepala Program Lingkungan PBB (UNEP) menyebutkan, penting ada percepatan kolaborasi antar negara dalam menjaga lahan gambut. ITPC ini, katanya, jadi instrumen strategis memastikan lahan gambut berkelanjutan.
”Lahan gambut menyimpan kekayaan keragaman hayati dunia dan harus dijaga. Tekanan antara konservasi atau pemanfaatan untuk pembangunan, yang bisa mengakibatkan terlepasnya simpanan karbon dalam lahan gambut dapat menigkatkan emisi gas tumah kaca dan rentan kebakaran lahan,” katanya.
Belajar dari Indonesia
Arlette Soudan-Nonalaut, Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Arlette Soudan-Nonalaut Pemerintah Kongo mengatakan, mereka melihat bagaimana pengetahuan dan pengalaman Indonesia dalam mengelola gambut terutama di Kalimantan Barat. Pada akhir Oktober lalu mereka lakukan kunjungan kerja di Indonesia.
Dia mengapresiasi pengelolaan gambut oleh masyarakat dalam melawan kebakaran. ”Tentu menandalkan pengetahuan lokal. Jadi banyak hal di masyarakat lokal yang bisa digali jika wilayah itu hanya ada gambut. Ini sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya,” katanya.
Ke depan, ada dua hal harus diperhatikan dalam pengelolaan gambut, penggunaan teknologi tepat, pengelolaan sumber daya manusia dan juga regulasi yang mendukung.
Soudan menyambut baik kerjasama melalui peresmian ITPC ini. “Ini bisa jadi ruang mencari tahu apa yang kita perlu tahu dalam manajemen gambut. Beberapa hal akan kami terapkan, seperti perlindungan hak masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahan gambut tanpa merusak lahan. Potensi yang kami amati seperti kayu-kayuan dari rawa gambut, kopi gambut, karet, dan nanas.”
Ilanga Lofonga, Direktur Jenderal Kehutanan dan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Republik Demokratik Kongo mengatakan, Indonesia memiliki pengelolaan gambut lebih maju.
Dia berharap, dengan ITPC ada ruang konservasi dan pelestarian gambut lintas negara.
Keterangan foto utama: Menteri LHK Siti Nurbaya, bersama Menteri Pariwisata dan Lingkungan Hidup Repulik Kongo, Arlette Soudan-Nonalaut, dan Direktur Jenderal Kehutanan dan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Republik Demokratik Kongo Ilanga Lofonga usai peresmian ITPC di Manggala Wanabhakti Jakarta. Foto: Humas KLHK
