- Lima tahun ke depan, Pemerintah Indonesia telah memutuskan akan mengembangkan dan menggenjot sub sektor perikanan budi daya sebagai salah satu program prioritas untuk sektor kelautan dan perikanan
- Salah satu yang menjadi target dari pengembangan tersebut, adalah produksi budi daya udang untuk mengejar produksi perikanan budi daya secara nasional. Target itu akan dilakukan dengan melaksanakan program ektensifikasi budi daya udang di kawasan pesisir
- Tetapi program tersebut ditentang oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), karena dinilai hanya akan membiarkan ancaman kerusakan untuk kawasan pesisir semakin besar. Padahal, pesisir menjadi habitat alami untuk tanaman bakau yang menjadi penjaga alami kawasan pesisir
- Di sisi lain, untuk bisa menggenjot produksi perikanan budi daya, perlu ada sistem data yang baik dan juga produksi pakan ikan mandiri yang menjamin harga lebih murah bagi para pembudi daya ikan. Tanpa pakan mandiri, maka produksi akan selalu bergantung pada pakan impor dengan harga yang mahal
Memperbaiki komunikasi dengan masyarakat perikanan menjadi misi yang harus dijalankan dengan sangat baik oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk lima tahun mendatang. Misi tersebut harus berjalan beriringan dengan misi lainnya yang diberikan Presiden Joko Widodo, yaitu mengembangkan sub sektor perikanan budi daya.
Saat berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke di Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Edhy Prabowo kembali menegaskan keinginannya untuk mengembangkan perikanan budi daya sampai ke level tertinggi. Pengembangan tersebut, akan sejalan dengan keinginan Presiden RI.
“Budi daya sudah dilakukan, tapi belum optimal. Padahal peningkatan produktivitas ikan nasional dapat dilakukan melalui budi daya,” ucapnya, pekan lalu.
Pernyataan itu kemudian ditegaskan lagi saat dia menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian di Jakarta, akhir pekan lalu. Dengan tegas, dia menyebut bahwa jika Indonesia ingin menggenjot produksi perikanan budi daya dengan baik, maka perlu beragam cara dan upaya dilakukan untuk mewujudkannya.
baca : Janji Edhy Prabowo untuk Sektor Kelautan dan Perikanan
Salah satunya, adalah dengan belajar langsung kepada Tiongkok yang dinilai sudah sukses mengembangkan produksi perikanan budi daya dalam beberapa tahun terakhir. Tanpa ragu, dia menyebut bahwa Tiongkok diharapkan bisa membagi ilmu dan teknologi pada sub sektor perikanan budi daya.
“Tiongkok adalah salah satu negara yang memiliki teknologi dan ilmu untuk mencegah penyebaran virus penyakit udang. Kami perlu belajar dari negara Anda terkait teknologi di bidang budidaya ini,” ungkapnya.
Dari data yang dirilis resmi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2018, produksi perikanan budi daya pada 2017 mencapai 16.114.991 ton dengan nilai produksi mencapai Rp187.148.975. Dari semua komoditas, tercatat komoditas rumput laut menjadi penyumbang produksi terbesar dengan 9.746.045 ton dan nilai produksi mencapai Rp21.189.049
Setelah rumput laut, dari data yang dirilis itu, diketahui kalau produksi dari kolam air tenang menyumbang produksi terbesar kedua setelah rumput laut, yakni 2.681.959 ton dengan nilai produksi mencapai Rp61.290.946.
Diketahui, perikanan budi daya kolam air tenang, dilaksanakan pada kolam tradisional yang menggunakan material kolam dari tanah, kolam semi intensif dengan material kolam dari tanah pada bagian dasar dan material semen dan pasir pada dinding. Kemudian, ada juga kolam intensif yang semuanya menggunakan tembok untuk material kolam.
Di sisi lain, antusiasme Pemerintah Indonesia untuk mengenjot produksi perikanan budi daya tersebut, dinilai harus bisa dilakukan dengan hati-hati. Mengingat, ada program perikanan budi daya yang tidak bisa dilaksanakan dengan masif dan bahkan harus dihentikan segera produksinya.
baca juga : Menyerap Aspirasi dari Pesisir Utara Jakarta
Intensifikasi
Penilaian itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati menanggapi 100 hari kerja Edhy Prabowo memimpin KKP. Menurutnya, jika memang Edhy sangat peduli dengan perikanan budi daya, maka dia harus bisa menghentikan program ektensifikasi budi daya udang.
Susan mengatakan, program ektensifikasi budi daya udang adalah program yang mengancam keberlangsungan kawasan pesisir yang menjadi habitat alami untuk tanaman bakau (mangrove). Di pesisir, bakau bisa tumbuh dengan subur dan membentuk kawasan hutan yang akan berfungsi sebagai penjaga alami ekosistem pesisir.
“Sebaliknya, Edhy Prabowo harus melakukan intensifikasi, yaitu meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas budi daya udang nasional,” jelasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dengan ancaman seperti itu, Susan menilai kalau program ektensifikasi bukan menjadi program yang baik untuk dilaksanakan di kawasan pesisir. Selain itu, rencana ektensifikasi juga dinilai sangat tidak sesuai dengan kondisi budi daya udang yang sudah ada di Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya KKP pada 2018, Susan menyebutkan bahwa pengembangan budi daya air payau memiliki potensi hingga mencapai 2,8 juta hektare. Tetapi, dari jumlah tersebut diperkirakan baru 21,64 persen atau seluas 605.000 ha saja yang sudah dimafaatkan.
Dari luas yang sudah dimanfaatkan, pemanfaatan lahan tambak produktif untuk budi daya udang diperkirakan mencapai 40 persen atau baru 242.000 hektar saja. Dengan demikian, masih ada 60 persen luasan kawasan untuk budi daya udang yang belum dikelola dengan baik di Indonesia.
“Jadi, yang dibutuhkan adalah intensifikasi bukan ekstensifikasi,” tegasnya.
perlu dibaca : Bagaimana Cara Manfaatkan Tambak Udang Non Aktif?
Dengan potensi yang masih besar itu, Pemerintah Indonesia perlu untuk melaksanakan program intensifikasi budi daya udang dan memberikan prioritas kepada kawasan budi daya yang sudah ada sebelumnya. Salah satu contohnya, adalah Bumi Dipasena di Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
Di Bumi Dipasena, saat ini terdapat 17 ribu ha kawasan budi daya yang harus dikembangkan kembali. Cara tersebut, diyakini akan bisa mengembalikan reputasi Dipasena sebagai poros budi daya udang di dunia dan menjadi kawasan budi daya terbesar di Asia.
“Di kawasan ini harus dilakukan intensifikasi, supaya produksi udang bisa memenuhi kebutuhan saat ini,” tutur dia.
Agar program intensifikasi di Dipasena bisa dilakukan, Susan meminta KKP untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait lain untuk memastikan pembangunan jalur distribusi sepanjang 80 kilometer bisa dilakukan. Selain itu, juga untuk membangun fasilitas listrik serta sanitasi dan infrastruktur dasar untuk akses air bersih bagi lebih dari 6500 keluarga pembudidaya.
perlu dibaca : Cerita Erna Leka, Petambak Udang dari Dipasena
Budi daya Udang
Pembangunan jalur distribusi, fasilitas listrik, sanitasi dan infrastruktur dasar untuk akses air bersih tersebut menjadi mandat dari Undang-Undang No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudiaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Jika intensifikasi budi daya udang di Bumi Dipasena segera dilakukan, maka tak menutup kemungkinan Indonesia menjadi poros udang dunia yang kuat. Tak hanya itu, masyarakat pembudi daya udang pun akan meningkat kehidupan sosial dan kehidupan ekonominya,” pungkas dia.
Sementara, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan berpendapat, agar sub sektor perikanan budi daya bisa dikembangkan dan digenjot produksinya dengan cepat, maka Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan database komoditas budi daya unggulan per provinsi/kabuupaten/kota.
Menurut dia, setiap wilayah mestinya ada komoditas tertentu yang dikembangkan sesuai potensi masing-masing dan juga kegiata eksisting budi daya yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat. Dengan kata lain, satu wilayah untuk satu komoditas akan terasa lebih realistis untuk dilakukan dan dipantau implementasinya.
“Selanjutnya, Pemerintah mesti bekerja sama dengan industri pakan dalam negeri, agar dapat memenuhi kebutuhan pakan kegiatan budi daya. Jika pakan bisa diatasi dari dalam negeri dan bukan impor, maka kegiatan budi daya akan berkembang dan bersaing. Tapi jika bergantung pada impor seperti selama ini, maka budi daya tidak akan berkembang,” tegasnya.
baca juga : Jalan Panjang Konflik Petambak Dipasena
Senada dengan Abdi Suhufan, Analis Pusat Kebijakan Transformasi Abdul Halim juga berpendapat sama bahwa program budi daya untuk masa kepemimpinan Edhy Prabowo sebagai Menteri KP, harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. Terutama, harus ada kepastian tata ruang dan wilayah untuk usaha budi daya udang.
Selain memastikan tata ruang dan wilayah, Pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan dana sebagai cadangan resiko usaha (CRU) dan dikelola oleh koperasi pembudi daya. Dalam melaksanakan pengelolaan, Pemerintah juga harus memfasilitasi kebijakan dan penguatan kelembagaan untuk koperasi pembudi daya tersebut.
Menurut Halim, CRU sudah diterapkan di Koperasi Petambak Udang Bumi Dipasena dan terbukti mampu mengatasi ancaman kegagalan budi daya udang. Dengan kata lain, kehadiran CRU akan bisa membantu pembudi daya untuk bisa lepas dari ancaman utang yang berkepanjangan.
“Penggunaan single scheme of product certification, misalnya CBIB (cara budi daya ikan yang baik). Terkait hal ini, kerja-kerja diplomasi dengan negara-negara pasar perlu diperkuat agar akses pasar terhadap produk budidaya udang dan yang lainnya asal Indonesia jauh lebih accessible,” ungkap dia.
