- Pelabuhan Teluk Lamong di Surabaya, Jawa Timur dipilih oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan ekspor raya untuk produk hasil perikanan yang berasal dari 35 unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan (UPT IKPM)
- Kegiatan tersebut diklaim menjadi simbol keberhasilan Negara melakukan sinergi pada industri perikanan nasional. Sinergi itu, terutama terjadi antara pelaku usaha, Pemerintah, dan juga nelayan yang menjadi pemasok produk hasil perikanan
- Agar sinergi bisa terus berlangsung dan mendukung perbaikan kinerja ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah kembali berjanji untuk menyederhanakan sistem perizinan untuk melaksanakan ekspor atau impor
- Di sisi lain, agar bisa menjamin produk perikanan dari Indonesia bisa aman dikonsumsi di negara tujuan, Pemerintah harus menjamin kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan. Semua tugas rumit dan berat itu, harus dilakukan dengan rapi dan bertanggung jawab
Catatan minor yang ditorehkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kinerja ekspor, terus berupaya diperbaiki di masa kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Upaya itu, di antaranya dengan melaksanakan hajatan ekspor raya yang dipusatkan di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan lalu.
Dalam kegiatan tersebut, KKP melaksanakan ekspor produk perikanan yang dikirim dari 35 unit pelaksana teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan (UPT IKPM) yang ada di seluruh Indonesia. Total, ada 20.151 ton produk perikanan yang dikirim secara serentak dari berbagai provinsi ke 43 negara tujuan ekspor.
Edhy Prabowo pada kesempatan tersebut menyatakan, kegiatan ekspor raya menjadi bagian yang penting dari upaya Pemerintah untuk mengembangkan industri kelautan dan perikanan. Komoditas yang dikirim untuk pasar ekspor, juga menjadi pertimbangan untuk mengembangkan industri perikanan sesuai dengan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Kegiatan ekspor raya sendiri, menjadi yang kedua untuk tahun ini. Kegiatan pertama, dilaksanakan pada medio Juli lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada pelaksanaan yang pertama itu, Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya, Susi Pudjiastuti yang langsung memimpin.
baca : Ekspor Raya Perikanan Simbol Kebangkitan Sektor Kelautan?
Untuk kegiatan yang kedua, komoditas yang diekspor di antaranya sebanyak 34,7 persen berasal dari hasil perikanan budi daya dan sebanyak 65,3 persen dari perikanan tangkap. Seluruh komoditas tersebut bernilai USD137,6 juta atau setara Rp1,79 triliun dan diketahui berasal dari 238 unit pengolahan ikan (UPI) yang ada di seluruh Indonesia.
Adapun, seluruh komoditas yang dikirim melalui 1.004 unit kontainer itu, di antaranya adalah rumput laut, tuna, tongkol, cakalang, rajungan, cumi, ikan terbang, surimi, kerang, kepiting, bawal, sidat, bekicot, paha kodok, kakap, kerapu, nila, dan udang.
Selain melakukan ekspor dari UPT IKPM, pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan ekspor di wilayah kerja Pelindo II yang meliputi Surabaya (Jawa Timur), Semarang (Jawa Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Denpasar (Bali), dan Bima (Nusa Tenggara Barat). Total komoditas yang diekspor dikemas dalam 456 kontainer.
Kegiatan ekspor raya yang berlangsung di Teluk Lamong, bagi Edhy menjadi gambaran betapa sinergi yang baik sudah terbangun pada industri perikanan nasional. Sinergi diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dan sekaligus meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
Semua itu, dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dan stakeholder, termasuk di dalamnya adalah para pelaku usaha. Tanpa ragu, dia menyebut peran pelaku usaha sangat penting dan dominan dalam mewujudkan sinergi kinerja dari perikanan budi daya dan perikanan tangkap secara bersamaan.
“Tanpa keberadaan Anda-anda semua pelaku usaha, upaya hari ini tak akan pernah ada,” ucap dia.
baca juga : Negara Butuh Pelaku Usaha untuk Kembangkan Potensi Laut
Penyederhanaan
Pujian dan pengakuan dari Edhy Prabowo kepada para pelaku usaha kemudian dipertegas lagi dengan menyebut mereka sebagai ujung tombak perekonomian Negara. Dengan demikian, keberadaan pelaku usaha wajib mendapatkan pelayanan terbaik untuk kelangsungan usaha mereka.
“Salah satunya, melalui penyederhanaan dan percepatan proses berbagai perizinan usaha. Tugas saya bagaimana melakukan upaya agar hal-hal yang buntu tidak terjadi, untuk melepaskan bottlenecking yang terjadi di mana-mana,” tambah dia.
Edhy mengungkapkan, sinergi yang sudah dilakukan banyak pihak untuk mewujudkan kinerja ekspor yang baik, pantas untuk didukung oleh banyak pihak, terutama Pemerintah. Hal itu, karena semakin baik kinerja, maka itu menegaskan kalau geliat industrialisasi sektor perikanan semakin tinggi dan bergairah.
Mengingat sektor perikanan sudah berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, maka perlu didorong industrialisasi sektor tersebut dengan maksimal. Terlebih, dari catatan yang dimiliki KKP, kontribusi PDB perikanan terhadap PDB nasional sudah meningkat dari 2,32 persen pada 2014 menjadi 2,60 persen pada 2018.
Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina di kesempatan yang sama mengatakan, untuk bisa mendapatkan nilai ekspor yang lebih baik dari waktu ke waktu, harus ada upaya untuk menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Semua tugas rumit dan berat itu, diakuinya menjadi beban dan tanggung jawab dari lembaga yang dipimpinnya.
Bentuk penjaminan yang dilakukan tersebut, di antaranya adalah dengan melaksanakan pengendalian penerapan cara karantina ikan yang baik (CKIB) pada unit usaha pembudi daya ikan, penerapan sistem hazard analysis and critical control points (HACCP) pada unit UPI, dan penerbitan health certificate (HC) untuk menjamin produk yang diekspor sehat dan aman untuk dikonsumsi manusia.
perlu dibaca : Pelaku Usaha Harus Hidup Berdampingan dengan Nelayan Tradisional
Melalui penjaminan seperti disebut di atas, Rina menyebutkan kalau produk hasil perikanan dari perairan Indonesia saat ini sudah bisa diterima di 158 negara. Di antaranya, adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura, Vietnam, Italia, dan Hong Kong.
“Sementara, komoditas utama ekspor hasil perikanan Indonesia antara lain udang, tuna dan jenis pelagis lainnya, cumi-cumi/gurita, rajungan, ikan demersal, tilapia, serta rumput laut,” papar dia.
Dengan sistem perlindungan seperti itu, Rina mengatakan bahwa ekspor produk perikanan dari Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Contohnya, pada triwulan III 2019, ekspor hasil perikanan ke berbagai negara tujuan sudah mencapai 842.357 ton dengan nilai sebesar USD3,52 miliar. Angka tersebut meningkat hingga 6,81 persen dibandingkan periode yang sama pada 2018.
Sinergi
Untuk itu, Rina mendorong agar Pemerintah Indonesia bisa terus menyempurnakan penerapan layanan berbasis single-submission, single inspection, dan single profile melalui sinkronisasi dan harmonisasi data penerbitan HC dari BKIPM dengan pemberitahuan ekspor barang (PEB) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.
“Semoga kegiatan Ekspor Raya Hasil Perikanan ini dapat menjadi momentum bagi kebangkitan industri kelautan dan perikanan serta sinergi secara bersama sama untuk memberikan layanan yang optimal guna mendukung peningkatan ekspor hasil perikanan Indonesia,” pungkasnya.
Sedangkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu RI Heru Pambudi menuturkan, ekspor raya yang digelar oleh KKP menjadi langkah positif untuk memperbaiki kinerja ekspor dari sektor kelautan dan perikanan. Kinerja yang positif tersebut juga akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia yang saat ini masih defisit di angka sekitar USD1,9 juta.
Menurut Heru, untuk memperkuat sinergi demi mendorong kegiatan ekspor, Kementerian Keuangan bersama KKP dan Kementerian Pertanian, telah menyepakati penerapan sistem online single submission (OSS). Dengan sistem tersebut, eksportir tidak akan lagi dipusingkan dengan rumitnya perizinan untuk melaksanakan ekspor.
Tak hanya itu, Heru menambahkan, untuk bisa memperkuat sinergi, proses verifikasi dan analisis juga akan terus ditingkatkan bersama tiga lembaga yang terlibat tersebut. Tujuannya, agar proses yang dilaksanakan untuk mempersiapkan kegiatan ekspor bisa lebih efisien dan singkat.
“Dengan single dokumen ini, tidak perlu lagi impor atau ekspor mereka pergi ke kantor Bea Cukai satu, ke kantor karantina pertanian satu, karantina ikan satu, karantina hewan satu, dan seterusnya. Cukup mereka lakukan secara elektronik, kemudian semuanya akan langsung didistribusikan secara otomatis real time, tidak ada hambatan,” jelasnya.
baca juga : Optimisme Para Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dengan Program Menteri Baru
Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan menilai bahwa kegiatan ekspor raya yang dilaksanakan oleh KKP menjadi cermin adanya upaya perbaikan yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk ekspor produk perikanan. Upaya tersebut, bisa memperbaiki kinerja ekspor dan juga menaikkan cadangan devisa Negara dalam waktu bersamaan.
“Itu signifikan untuk devisa Negara, di tengah menurunnya pendapatan Negara dari ekspor,” ucapnya.
Akan tetapi, walau sudah dinilai sebagai langkah yang positif, Abdi tetap memberi kritikan untuk Pemerintah Indonesia yang dinilai masih belum bisa mengatasi persoalan mahalnya biaya logistik yang membuat kinerja ekspor terhambat. Bagi dia, Negara harus memberi perhatian khusus terkait masalah tersebut sampai ada solusi yang bisa memecahkan masalah tersebut.
“Sebab, stok dan produksi ikan saat ini sedang naik,” sebutnya.
Abdi menambahkan, khusus untuk kargo udara, Pemerintah perlu turun tangan langsung mempertemukan pihak maskapai penerbangan dan pengelola bandara untuk melakukan tinjauan komponen biaya yang bisa ditekan. Dia menilai masih ada peluang untuk menurunkan biaya logistik melalui efisiensi tarif gudang yang dikelola oleh pihak Angkasa Pura dan anak perusahaannya.
