- Rapat koordinasi kementerian dan lembaga di Jakarta, membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan 2020. Bahasan pertemuan antara lain soal perlu persiapan antisipasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar air tetap tersedia sepanjang tahun, sampai perlunya pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan satu komando yang berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.
- BMKG memprediksi sepanjang 2020, musim di Indonesia akan bervariasi, wilayah Kalimantan, Jambi, Sumsel, Aceh, dan Babel cenderung memiliki musim kemarau pendek (1-4 bulan). Sedangkan, Riau dan Papua, diprediksi memiliki kemarau lebih empat bulan.
- Perkiraan iklim 2020, tak sekering 2019. Umumnya, kemarau terjadi mulai April-Mei 2020, namun perlu ada kewaspadaan wilayah yang memiliki dua kali periode kemarau seperti Aceh dan Riau untuk kemarau pertama, pada Februari dan Maret.
- Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengatakan, perlu pemberian penghargaan kepada pemerintah, aparat TNI/Polri, relawan dan masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Juga meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB).
Kementerian dan lembaga rapat koordinasi guna mengantisipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2020. Bahasan pertemuan antara lain soal perlu persiapan antisipasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar air tetap tersedia sepanjang tahun, sampai perlunya pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan satu komando yang berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.
Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengatakan, secara umum kebakaran hutan dan lahan 2019 tertangani baik dibandingkan negara lain yang memiliki masalah kebakaran hutan dan lahan.
”Tahun 2020, menurut BMKG, tidak akan terjadi perubahan iklim ekstrem, Insya Allah lebih mudah diantisipasi,” katanya dalam Rapat Gabungan Kementerian/Lembaga tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Jumat (6/12/19).
Rapat ini dipimpin Menko Polhukam, dihadiri Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri; Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI; Kapolri Jendral Idham Aziz. Ada juga Doni Monardo, Kepala BNPB; Nazir Foead, Kepala BRG; Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG, dan intansi terkait lain serta pemerintah daerah rawan karhutla, seperti Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan.
Rafles B. Panjaitan, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK mengatakan, sesuai arahan dari Menkopolhukan, sepanjang tahun perlu persiapan antisipasi untuk operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) agar air tetap tersedia. ”Jadi TMC dilakukan tidak menunggu kering dahulu.”
Langkah ini, katanya, lebih prioritas di Riau yang sudah mengalami kemarau pada Februari.
BMKG memprediksi sepanjang 2020, musim di Indonesia akan bervariasi, wilayah Kalimantan, Jambi, Sumsel, Aceh, dan Babel cenderung memiliki musim kemarau pendek (1-4 bulan). Sedangkan, Riau dan Papua, diprediksi memiliki kemarau lebih empat bulan.
”Untuk 2020, tidak ada indikasi aka ada El-Nino kuat dan prediksi ini sesuai analisis NOAA, NASA, dan Jamstec. Jadi, sampai Agustus 2020 kondisi akan netral,” kata Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG.
Adapun, perkiraan iklim 2020 tak sekering 2019. Umumnya, kemarau terjadi mulai April-Mei 2020, namun perlu ada kewaspadaan wilayah yang memiliki dua kali periode kemarau seperti Aceh dan Riau untuk kemarau pertama, pada Februari dan Maret.
Dengan prediksi ini, Rafles yakin luas kebakaran hutan dan lahan tahun ini turun dibandingkan 2019. Berdasarkan data Sipongi KLHK, areal terbakar per Oktober 2019 seluas 942.465 hektar, terdiri dari lahan mineral 672.708 hektar (71%) dan gambut 269.777 hektar (29%).
Dia memprediksi luasan kebakaran 2019, sekitar satu jutaan hektar angka verifikasi akan menjadi baseline bagi KLHK untuk langkah selanjutnya.
Untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan 2020, katanya, pencegahan dengan menggerakkan seluruh potensi di tingkat tapak. Pemerintah akan memberikan intensif kepada daerah atau desa rawan karhutla. Mereka, katanya, akan jadi fokus, mulai mata pencarian dari perikanan, peternakan, pengembangan jenis-jenis tanaman baru.
Dengan begitu, desa rawan kebakaran menjadi mandiri dan siaga karhutla.
Selain desa peduli gambut, KLHK pun akan mengefektivkan aktualisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), perhutanan sosial dan perhutanan sosial di gambut.
Siti Nurbaya mengatakan, juga perlu pemberian penghargaan kepada pemerintah, aparat TNI/Polri, relawan dan masyarakat yang berkontribusi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Juga meningkatkan program pengolahan lahan tanpa bakar (PLTB).
Doni Monardo, Kepala BNPB mengatakan, pencegahan merupakan langkah terbaik dalam penanganan karhutla. Satgas karhutla, katanya, telah melakukan pemadaman baik melalui waterbombing ataupun petugas darat namun api tidak kunjung padam.
“Karhutla hanya bisa dipadamkan total dengan ada hujan.”
Untuk itu, katanya, perlu mengubah perilaku masyarakat agar tak membakar lahan dengan penyuluhan terpadu dan terintegrasi terkait pemahaman dan peningkatan kapasitas dalam mengelola hutan dan lahan. Juga mengembangkan potensi ekonomi dengan cara mengolah hasil produksi hutan dan lahan jadi bernilai ekonomis tinggi.
Selain itu, katanya, perlu pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan satu komando yang berisikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.
Tito Karnavian mengatakan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera melakukan mitigasi bencana. Senada dengan Doni, dia bilang, pencegahan karhutla merupakan jalan terbaik dibandingkan memadamkan kebakaran.
Untuk itu, kata Tito, pemerintah perlu pendekatan ke daerah yang sering karhutla agar tak membakar lahan untuk membuka lahan-lahan mereka.
Menurut Hadi Tjajanto, Panglima TNI, pangdam dan kapolda diharapkan bisa memetakan daerah rawan karhutla hingga kala kemarau tiba, sudah bisa pencegahan. “Ditambah patroli udara di daerah-daerah tertentu untuk memantau adanya titik api.”
Kapolri Idham Azis, mengatakan, polri telah penegakan hukum para pembakar hutan pada 2019, Sampai 5 desember 2019, ada 363 kasus, 191 kasus pemberkasan sudah lengkap di kejaksaan, 165 proses sidik, tujuh proses penyelidikan. Jumlah tersangka 416, dengan rincian, 393 perorangan dan 23 korporasi.
Dia bilang, strategi kedepan membentuk satgas di daerah yang mungkin karhutla, “Kami sudah berkordinasi dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung agar para pelaku dihukum seadil-adilnya dan tidak ada penghentian untuk kasus ini.”
Keterangan foto utama: Kebakaran hutan dan lahan di konsesi PT Globalindo Agung Lestari di Mantangai, Kapuas, Kalimantan Tengah. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace
