- Sumatera Barat yang luasnya sekitar 4,2 juta hektar, merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang tidak lepas dari bencana alam. Mulai banjir, banjir bandang, longsor, hingga bencana alam seperti gunung meletus dan gempa bumi.
- Korem 032 Wirabraja yang dipimpin Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo peduli dengan persoalan bencana alam. Selain terlibat dalam berbagai upaya penyelamatan bencana, juga melakukan upaya mitigasi melalui berbagai program di masyarakat terkait pertanian, peternakan dan perikanan, melalui penggunaan Bios 44.
- Menjaga lingkungan hidup, khususnya mencegah bencana alam ke depan, dibutuhkan komitmen bersama antar-pihak di Sumatera Barat, termasuk para tokoh adat. “Alam terkembang menjadi guru”, harus kembali menjadi pijakan dalam setiap perilaku manusia di Sumatera Barat.
- Komitmen untuk mengembalikan falsafah “alam terkembang menjadi guru” pada akhirnya akan membentuk mindset di masyarakat, agar tidak memandang alam sebagai sumber ekonomi semata.
Sumatera Barat yang luas wilayahnya mencapai 4,2 juta hektar, sebagian besar daratannya di bagian timur masuk lanskap Bukit Barisan. Sumatera Barat pun memiliki lautan yang masuk Lautan Hindia dengan 391 pulau besar dan kecil. Provinsi dengan penduduk 5,134 juta jiwa yang sebagian besar beretnis Minangkabau ini, tidak bebas dari bencana alam. Apa yang harus dilakukan guna mengatasi persoalan yang juga melanda di berbagai wilayah Indonesia?
Mongabay Indonesia selama sepekan, melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah di Sumatera Barat, 15-20 Januari 2020. Mongabay Indonesia melihat upaya mitigasi telah dilakukan para prajurit Korem 032 Wirabraja di provinsi yang memiliki 29 gunung yang sebagian masih aktif, seperti Gunung Kerinci, serta memiliki banyak danau seperti Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Talang, Danau Kembar, dan lainnya.
Sumatera Barat juga dikenal sebagai daerah rawan gempa karena letaknya di Patahan Semangko, pertemuan dua lempeng benua besar, Eurasia dan Indo-Australia.
Artikel pertama, Mongabay Indonesia menayangkan hasil wawancara khusus dengan Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo, Komandan Danrem 032 Wirabraja, jenderal bintang satu yang dikenal peduli lingkungan hidup.
Selain menulis berbagai persoalan lingkungan hidup di media massa, termasuk di Mongabay Indonesia, Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo menemukan produk Bios 44 dan Nusantara Foam 44. Dia juga mendapat penghargaan Innovative Government Award 2017 kategori Inovasi Kemitraan Pengelolaan Landscape atau Restorasi Gambut, serta memaparkan pemikirannya sebagai wakil Pemerintah Indonesia pada COP 22 di Marrakesh, Maroko pada 7-18 November 2016 dengan judul makalah ”Local Innovative Forest Fire Prevention and Land Supression”.
Wawancara dilakukan di ruang kerjanya di Makorem 032 Wirabraja, Padang, Sumatera Barat, Rabu [15/1/2020].
Mongabay: Bagaimana persoalan bencana alam secara umum di Sumatera Barat?
Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo: Sepanjang 2019, tercatat 746 kali bencana alam terjadi di Sumatera Barat. Yang paling dominan yakni banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Selain itu, ancaman gempa bumi dengan istilah megathrust, terus mengintai, yang setiap waktu dapat menyapu Ranah Minang. Itu tidak dapat dianggap remeh atau sesuatu yang biasa, sebab taruhannya, nyawa manusia.
Memasuki awal 2020, musim penghujan terus berlangsung, beberapa titik tetap berjibaku atau waspada terhadap banjir, longsor, pohon tumbang, angin puting beliung, abrasi, dan sebagainya.
Mongabay: Apa yang telah dilakukan Korem 032 Wirabraja?
Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo: Unsur militer dari jajaran Korem 032 Wirabraja, melalui perangkat kodim di daerah, siang malam coba mengatasi bencana tersebut. Termasuk upaya pencegahan, yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan komponen lainnya. Sasaran terdekat, jika terjadi bencana, kami coba meminimalisir jatuhnya korban dan menyelamatkan yang ada.
Tetapi kita tentu yakin dan percaya, bencana bukan terjadi kali ini saja. Tahun-tahun sebelumnya hal yang sama juga terjadi, dan diprediksi jika tidak ada penanganan serius, hal tersebut akan terus kita rasakan.
Kita percaya, bencana bukan datang dengan sendirinya, apalagi bencana yang berhubungan dengan respon dari alam. Campur tangan manusia sangat mungkin terjadi, baik sebagai penyebab maupun sebagai obat penawar agar kebodohan serupa tak terulang.
Berbagai upaya mitigasi lingkungan dilakukan Korem 032 Wirabraja, seperti melakukan penghijauan lahan kritis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat [pertanian, peternakan, perikanan] yang lestari melalui penggunaan Bios 44.
Mongabay: Apa yang harus dilakukan bersama untuk mencegah dan mengantisipasi bencana alam tersebut?
Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo: Dilihat dari tipologinya, bencana yang rutin menimpa Sumatera Barat sebetulnya merupakan kolaborasi antara faktor manusia dan alam. Misalnya banjir, banjir bandang dan longsor. Ini merupakan fenomena alam yang banyak memakan korban, dan dapat dipastikan bukan karena fenomena alam semata, seperti gempa bumi atau gunung meletus.
Artinya, banjir, banjir bandang dan longsor, jenis yang dapat dicegah dan diantisipasi, asalkan ada upaya bersama yang komprehensif. Pengalaman saya di berbagai daerah yang rawan bencana [Sumatera Selatan], menunjukkan bahwa aspek manusia dan kebijakan adalah hal mendasar dalam mensikapi bencana jenis ini.
Menurut saya, agar kedepannya masalah serupa tidak berulang, kita harus kembali ke gagasan awal, yaitu komitmen. Kunci penting ada pada kata-kata tersebut, seberapa kuat komitmen para pihak untuk sadar bahwa masalah ini adalah ulah manusia. Selagi komitmen ini masih dikaburkan atau “dipolitisir” dengan berbagai macam alasan, selama itu pula masyarakat akan menerima deritanya.
Mongabay: Apa yang harus dilakukan guna membangun dan menjalankan komitmen tersebut?
Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo: “Alam terkembang jadi guru”, sudah sangat dipahami dalam masyarakat Minangkabau. Bumi yang kita tempati adalah guru terbaik, dan jangan sesekali berbuat jahat terhadap guru. Kemarahan guru akan senantiasa datang. Rumitnya pula, manusia seringkali mencari alasan untuk mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Ini kunci awal, yang kemudian perlu diturunkan menjadi aspek konkrit dari komitmen yang ada.
Pertama, lakukan restrukturilisasi lahan dan wilayah yang menjadi titik-titik sumber bencana. Daerah ini biasanya juga menjadi wilayah terdampak serius. Faktanya banyak praktik-praktik negatif dan bahkan ilegal dilakukan di wilayah ini. Kalaupun praktik tersebut legal, tapi tetap saja memberikan dampak serius.
Kasus longsor di Solok Selatan, salah satu buktinya. Pertanyaannya, seberapa kompak unsur yang ada untuk mengatakan bahwa yang terjadi disitu karena ulah manusia?
Karena itu, lakukan restrukturasi. Artinya, mengembalikan struktur lahan dan wilayah pada posisi yang aman. Ini bisa dilakukan jika ada komitmen dan implementasi kebijakan serius dan berani. Bisa saja akan ditentang, karena bersinggungan dengan kepentingan banyak pihak. Disitulah keberanian dan komitmen dibutuhkan.
Kedua, harus menemukan dan menciptakan alternatif-alternatif pembukaan objek perekonomian masyarakat yang tidak bertentangan dengan keinginan mengamankan wilayah dari bencana. Hampir semua kasus banjir dan longsor bermula dari rusaknya tatanan hutan dan ekosistem. Ini berhubungan dengan aspek ekonomi masyarakat.
Melarang, bukan solusi. Perlu larangan dengan mencari jalan keluar. Lamak di awak, katuju di urang [Enak di saya, orang lain setuju] begitu orang Minang berkata. Siapa yang bisa melakukan itu? Tangan pertama adalah pemerintah dan jajarannya, selanjutnya unsur lain termasuk masyarakat sendiri.
Ketiga, komitmen semua pihak untuk mencari alternatif teknologi terapan yang bisa membantu masyarakat mencari solusi ekonomi mereka. Ini belum tergali dengan baik, walau potensi sangat besar.
Kita bisa pertanyakan, dimanakah dan kemanakah hasil riset para akademisi, lembaga riset, program pendidikan dan latihan, komitmen ormas, untuk menciptakan teknologi terapan menghadapi bencana? Sudah saatnya, kembali ke bumi karena permasalahan ada di situ. Karena itu, perlu dibangkitkan marwah lembaga riset untuk menciptakan ragam teknologi yang bisa diterapkan membantu semua pihak agar tetap eksis kehidupannya, tanpa merusak alam.
Keempat, kita percaya pemerintah melalui SKPD dan dinas-dinas yang ada, punya kapasitas dan sumber daya untuk melakukan semua itu. Tetapi unsur tersebut tak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan politik dan dorongan publik secara luas.
Saya mengistilahkan, pendampingan terhadap para SKPD dan dinas-dinas, agar konsisten dan terarah pada strategi pencegahan bencana. Keterbatasan teknis maupun nonteknis harus didukung pihak lain. Dalam hal ini, saya bisa tekankan, TNI khususnya Korem 032 Wirabraja siap melakukannya. TNI punya sumber daya untuk itu, dan siap kolaborasi serius.
Kelima, kekuatan utama di Sumatera Barat dan Ranah Minang sejak dulu adalah institusi adat yang begitu kuat dan dihormati. Ini harusnya jadi tonggak bersandar dan kekuatan besar yang perlu dimaksimalkan. Ribuan hektar tanah ulayat, puluhan suku, ribuan ninik mamak, adalah komponen penting yang bisa digunakan.
Mari kita dorong dan dukung bersama agar komitmen terhadap keselamatan alam dan kesejahteraan anak kemanakan tetap membahana. Karena itu, jauhkanlah kepentingan individu dan termasuk kepentingan politik terhadap kelompok ini. Jangan sampai Tungkek Membawa Rabah [Tongkat yang membawa runtuh; artinya seharusnya pemimpin menjadi panutan]. Kalau sampai adat dijadikan alat politik, di sanalah bencana tak akan selesai. Adat dan komponennya untuk semua pihak, kawal itu.
Melalui penguatan tersebut, persoalan yang mengikutinya, seperti tata ruang, tata kelola lahan, termasuk konflik lahan dan batas wilayah bisa diminimalisir. Menguatkan unsur adat, demi kepentingan semua masyarakat, sebagai panglima.
Mongabay: Perubahan mindset?
Brigjen TNI Kunto Arief Wibowo: Sasaran strategis dari semua itu adalah lambat namun pasti, dan bahkan bisa cepat terukur, yakni perubahan mindset. Kerusahakan alam sangat dominan karena pola pikir selalu memandang alam sebagai sumber ekonomi. Padahal, di situ juga titik awal bencana yang terjadi.
Semua itu tak akan bisa terwujud tanpa adanya kebersamaan dan kesatuan semua pihak. Masyarakat dan wilayah memang plural, beragam, sulit untuk disamakan. Tetapi dengan menganut prinsip kepentingan orang banyak yang paling utama, maka perilaku negatif satu atau dua pihak, harus dihentikan. TNI siap mengawal ini.
Cara terbaik adalah melakukan mekanisme integrasi sistem pengawasan yang bertanggung jawab. Semua pihak saling mengawasi, lembaga hukum jadi pedoman. BPBD bisa mengawali dengan membuat institusi pengawasan bersama, yang didukung pemerintah daerah. Jika ada yang melanggar, hukum bicara dan bersama kita selesaikan. Pemahamannya, perilaku negatif satu orang akan membunuh ribuan orang lain. Ini yang harus dijaga.
Dukungan semua pihak harus muncul dan diikat oleh aturan yang jelas. Oleh sebab itu, lembaga semacam Baznas, termasuk program-program CSR dari berbagai perusahaan, bisa jadi backup metode itu. Semua butuh arah yang sama, dan komitmen adalah kuncinya. Jika tidak, jangan mengeluh jika tahun depan alam akan ngamuk lagi!
