- Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk mengembangkan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah
- Selain itu, pendangkalan juga menjadi masalah yang harus segera diselesaikan
- Potensi perikanan di Cilacap cukup menjanjikan, dari Januari-Juni 2020, nilai transaksi mencapai Rp135,8 miliar dari penjualan 6.763,09 ton ikan jenis cakalang, tuna, tongkol, udang dan jenis ikan lainnya
- Nelayan berharap beberapa hal di antaranya adalah kemudahan dalam mengurus dokumen dan izin kapal
Kapal-kapal dengan bobot di atas 30 grosston (GT) hingga 100 GT terlihat berjajar di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah (Jateng).
Kelihatan begitu berjubel, karena memang antara jumlah kapal dengan kapasitas PPS sudah tidak seimbang. PPS Cilacap hanya mampu menampung sekitar 250 kapal, padahal pada kenyataannya sampai sekarang jumlahnya sudah lebih dari itu.
Begitu menerima laporan soal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mendukung upaya pengembangan PPS Cilacap. Ia mengatakan bahwa PPS di Indonesia hanya ada enam, salah satunya adalah di Cilacap. “Jadi ini potensi besar. Kalau dimaksimalkan dan bisa diberdayakan di Jawa, maka Jakarta tidak akan kesulitan ikan,” ungkap Menteri Edhy saat berkunjung di PPS Cilacap pada Senin (20/7).
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah merestui adanya pengajuan penggunaan tanah seluas 18.136 meter persegi (m2) milik TNI Angkatan Darat (AD) untuk pengembangan PPS. Terlebih tanah tersebut berada di area pelabuhan dan akan digunakan untuk pembangunan satu kolam pendaratan kapal-kapal nelayan.
“Baik Pangdam Diponegoro serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga telah bersepakat untuk menyerahkan tanah tersebut. Ahamdulillah secara prinsip sudah deal, tinggal kita bersurat. Tidak sulit karena ini untuk urusan negara,”ujarnya.
baca : Rob dan Gelombang Tinggi Akibatkan Bencana, Nelayan Juga Kian Terpuruk
Selain itu, Menteri juga telah meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perikanan Tangkap KKP Aryo Hanggono untuk melakukan pendataan pelabuhan-pelabuhan perikanan yang mengalami pendangkalan. Sebab, berdasarkan laporan dari Kepala PPS Cilacap Imas Masriah, bahwa pendangkalan telah terjadi di PPS Cilacap, sehingga kerap ada kapal yang kandas. “Saya minta kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk segera mendata seluruh kondisi PPS agar dapat ditangani secara simultan,”tandasnya.
Adapun tanah TNI AD, selain untuk pembangunan kolam juga akan dimanfaatkan untuk membangun sejumlah fasilitas lain seperti pos jaga, mushola, shelter nelayan, instalasi pengolah limbah, dan kios pesisir. Kemudian akan dibangun fasilitas break water, dermaga parkir dan bongkar muat kapal ukuran 30-100 GT serta pasar ikan higienis.
Pranata Humas PPS Cilacap Cucu Supari yang dihubungi Mongabay pada Rabu (22/7) mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan PPS Cilacap. “Memang, kondisi PPS Cilacap tidak lagi memadai untuk menampung kapal-kapal yang merapat. Kapal yang masuk memiliki bobot 30 GT hingga 100 GT, sehingga membutuhkan tempat parkir yang lebih luas. Saat sekarang kapasitasnya hanya mampu menampung 250 kapal saja. Padahal, saat sekarang jumlah kapal lebih dari itu. Sehingga terlihat sangat berhimpitan,” jelas Cucu.
Cucu juga mengatakan bahwa kondisi PPS Cilacap juga makin dangkal, sehingga tidak sedikit kapal yang sempat kandas, karena kolam setempat mengalami pendangkalan. “Sedimentasi dari Kali Yasa cukup cepat, sehingga saat sekarang kolam makin dangkal. Kedalaman saat ini hanya sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Padahal idealnya, kolam PPS Cilacap sekitar 2,5 meter. Sehingga diperlukan upaya pengerukan supaya tidak ada kapal yang kandas lagi,” katanya.
baca juga : Memanen Ikan dan Lobster di Tengah Ancaman Gelombang Tinggi dan Angin Kencang
Ia mengatakan secara ideal membutuhkan lahan seluas 20 hektare (ha) sehingga mampu menampung lebih banyak kapal, bahkan bisa sampai 1.000 kapal. “Potensi perikanan di wilayah Samudra Hindia sebelah selatan Jawa cukup besar, terbukti dengan tingginya frekuensi lalu lintas kapal yang masuk PPS Cilacap. Tahun 2018 silam, misalnya, ada 38.056 kapal yang masuk dan keluar. Kemudian pada 2019, jumlahnya mencapai 32.364 kapal. Sedangkan pada 2020, sejak Januari hingga Mei, sudah ada 12.232 kapal yang masuk keluar di PPS Cilacap,” katanya.
Menurutnya, berbagai jenis tangkapan yang dibongkar di PPS Cilacap di antaranya adalah tuna, tongkol, cakalang, udang, dan jenis ikan lainnya. Berdasarkan catatan PPS Cilacap, Januari hingga Mei, ada transaksi sebanyak 6.763,09 ton dengan berbagi jenis ikan. “Data terakhir yang kami peroleh, nilai transaksi untuk tuna, tongkol, cakalang, udang dan ikan lainnya Januari hingga Juni mencapai Rp135,8 miliar,”ungkapnya.
Harapan Nelayan
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cilacap Sarjono mengaku telah menyampaikan harapan nelayan pada saat kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. “Saat bertemu dengan Pak Menteri, saya mewakili nelayan telah menyampaikan berbagai hal menyangkut harapan nelayan Cilacap,”jelas Sarjono kepada Mongabay, Rabu (22/7).
Menurutnya, setidaknya ada empat hal yang disampaikan di antaranya adalah meminta adanya percepatan pengerukan pendangkalan di kolam PPS Cilacap.
“Beberapa waktu lalu, saya ikut evakuasi kapal yang telah tenggelam lama. Ternyata benar, saat ini kedalaman hanya berklisar 1,1-1,2 meter, sudah terlalu dangkal. Menurut saya, idealnya kedalaman pada saat air paling surut antara 2-3 meter. Sehingga kapal-kapal tidak lagi kandas. Kami meminta agar masalah pendangkalan dapat diselesaikan secepatnya,”ujar Sarjono.
menarik dibaca : Ini Skema Jaring Pengaman Sosial untuk Nelayan dan Pekerja Perikanan
Masalah kedua adalah meminta pembangunan pelabuhan yang baru. Sebab, dengan kondisi PPS Cilacap yang sekarang, sudah tidak mampu menampung kapal. Apalagi pada periode 2019-2020, sudah ada tambahan ratusan kapal lagi, sehingga kian tidak dapat menampung.
“Ada dampak yang ditimbulkan, diantaranya adalah munculnya gesekan antara pemilik kapal dengan nelayan karena berebut tempat parkir. Hal itu harus segera diatasi supaya tidak muncul konflik yang luas. Dampal lainnya adalah banyak pemilik kapal dan nelayan yang kemudian memarkir hingga sampai ke Kali Yasa. Hal itu menimbulkan soal baru yakni tidak lancarnya alur pelayaran nelayan kecil karena kanan kiri ada kapal yang terparkir. Misalnya nelayan kecil dari Kemiren dan Tegalkatilayu,” jelasnya.
Sarjono mengatakan item ketiga yang disampaikan adalah usulan dari 1.000-an lebih nelayan dengan jumlah kapal sekitar 300 unit, mulai dari Rawajarit, Lengkong hingga Kemiren.
“Ketiga kelompok nelayan tersebut mengusulkan adanya pemecah gelombang, agar ombak lebihg bersahabat dengan nelayan. Sebab, saat sekarang gelombang di ketiga pantai cukup tinggi dan berisiko bagi nelayan. Jadi, dengan tidak adanya pemecah gelombang, maka saat berangkat dan pulang benar-benar menantang maut. Bahkan, dari catatan HNSI sejak 2018-2020 ini, sudah ada beberapa nelayan yang meninggal karena kapal dihempas gelombang pada saat beranglat atau pulang. Inilah yang kami usulkan, supaya dipikirkan pembangunan pemecah gelombang seperti yang ada di Teluk Penyu,” katanya.
Yang keempat, kata Sarjono, HNSI meminta adanya penyamaan masa berlaku dokumen kapal yakni SIPI, PAS besar dan Sertifikat Kelaiklautan. “Harapan kami bisa ada SKB Menteri. Dan Pak menteri sudah merespons, saya sudah puas,”katanya.
baca juga : Terdampak COVID-19, Nelayan Harus Diberi Perhatian Khusus
Sementara pengusaha perikanan tangkap yang memiliki kapal dengan bobot 60 GT hingga 100 GT, Heri Hermanto meminta kemudahan dalam pengurusan izin kapal. Dengan berdialog langsung sama Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya lega bisa langsung mengeluarkan usulan dan apa yang dirasakan selama ini.
Dengan berbagai macam usulan itu, Menteri Edhy mengatakan akan menindaklanjuti dengan menugaskan kepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk melakukan kajian. “Dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan, saya mengajak nelayan untuk turut terlibat di sektor budidaya. Jika terkendala modal, KKP memiliki bantuan dana melalui Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit usaha rakyat (KUR). Sampaikan ke teman-temannya. Bapak juga harus mulai berpikir untuk buka tambak. Saya ada bantuan untuk buka tambak tapi harus dikembalikan uangnya,”imbuhnya.
