- Sebagian kampung di Kabupaten Merauke, Papua, seperti Kampung Kaliki, berada di lahan gambut. Suku Marind, di Kampung Kaliki, Merauke, Papua, menggunakan praktik-praktik tradisional dalam mengelola lahan gambut untuk tanam sagu.
- Sayangnya, ekosistem gambut ini mulai menghadapi ancaman seperti yang pernah terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Terjadi alih fungsi lahan ke dalam izin konsesi dan kebakaran lahan gambut terjadi setiap tahun.
- Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan, untuk memastikan perubahan yang terjadi mengakomodir keperluan masyarakat, beberapa peraturan di desa atau kampung memakai sistem hybrid law, termasuk di Kampung Kaliki.
- Dalam setiap proses perencanaan dan perumusan peraturan kampung para pihak yang bekerja dalam desa peduli gambut memfasilitasi pertemuan tokoh adat hingga pengelolaan lahan pertanian selalu berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah.
Suku Marind, di Kampung Kaliki, Merauke, Papua, menggunakan praktik-praktik tradisional dalam mengelola lahan gambut untuk tanam sagu. Rata-rata produksi sagu 113-158 kg per batang. Saat sagu mencapai usia produktif, Suku Marind dapat panen 7-11 ton sagu per hektar dan jual Rp50.000-Rp150.000 per kilogram.
Sayangnya, ekosistem gambut ini mulai menghadapi ancaman, terjadi alih fungsi lahan ke dalam izin konsesi dan kebakaran lahan gambut terjadi setiap tahun.
“Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Juli sampai Desember setiap tahun, belum lagi areal konsesi non-aktif di dalam dan sekitar Kampung Kaliki jadi potensial kebakaran hutan dan lahan,” kata Timotius Balagaize, Kepala Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke, Papua dalam webinar, belum lama ini.
Baca juga: Ramai-ramai Berkomitmen Selamatkan Sagu Papua
Hampir seluruh bentang Kampung Kaliki yang dikelola Suku Marind ini merupakan lahan gambut yang sebagian besar belum terjamah. Berdasarkan pemetaan partisipatif Desa Peduli Gambut pada 2019, ada 33.000 hektar gambut di Kaliki, 13.000 atau 42% merupakan tutupan hutan rawa primer.
“Masyarakat adat Marind sudah lama hidup di ekosistem gambut, sumber penghidupan ada di ekosistem gambut. Saat ini, terdapat beberapa persoalan model pembangunan ekstraktif dan belum melihat komunitas adat sebagai subjek,” katanya.
Sejauh ini, uluran tangan pemerintah melalui pengembangan program Kampung Peduli Gambut dilakukan Badan Restorasi Gambut (BRG) sejak 2017. Sejak itu, BRG intervensi berbasis bentang.
“Tema utamanya, pengembangan pertanian tanaman pangan yang sesuai ekosistem, kearifan lokal dan nilai-nilai dari masyarakat adat. Karena itu, sagu tetap menjadi sebuah prioritas,” kata Myrna Safitri, Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG.
BRG tahun lalu meluncurkan program penanaman 1.000 sagu di kampung ini sebagai salah satu cara merestorasi gambut.
Timotius menyatakan, program itu sudah berjalan dan sudah penanaman meskipun budidaya sagu di kampung mereka belum dikerjakan secara teratur.
Mencegah kebakaran
Untuk mengedepankan perbaikan tata kelola gambut, kata Myrna, ada serangkaian program menyasar perubahan pola, seperti pembakaran untuk kepentingan berburu. Upaya perbaiki tata kelola di 12 desa lahan gambut di Papua, termasuk Kampung Kakiki, yang masuk Program Desa Peduli Gambut BRG.
Ada praktik membakar oleh warga dengan tujuan melokalisir area berburu rusa, tetapi perlu secara terkendali. Hingga kini, katanya, belum ada solusi mengubah praktik ini, tetapi semangat mencegah kebakaran hutan sudah dimiliki masyarakat dan tokoh masyarakat.
“Perubahan pola memang tidak bisa terhindar, tapi yang penting bagaimana pastikan perubahan itu terjadi dalam proses sukarela, tidak ada paksaan dan manipulasi.”
Hybrid law
Untuk memastikan agar perubahan yang terjadi dengan mengakomodir keperluan masyarakat, kata Myrna, beberapa peraturan di desa atau kampung memakai sistem hybrid law, termasuk di Kampung Kaliki.
“Bajunya hukum negara, beberapa konten dari hukum negara dan beberapa diadopsi dari hukum adat,” kata Myrna.
Senada dikatakan Project Manager Desa Peduli Gambut (DPG) di Kemitraan, Yesaya Hardyanto. Dia bilang, pendekatan kultural juga dilakukan di Kabupaten Merauke dan Mappi, Papua.
“Di Papua, bagian selatan ini, proses pelembagaan tata kelola kampung yang diamanatkan Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 dengan mengadaptasi pendekatan kultural dan adat berbasis kolektivisme marga baik di kampung asli maupun transmigran.”
Dalam setiap proses perencanaan dan perumusan peraturan kampung para pihak yang bekerja dalam DPG memfasilitasi pertemuan tokoh adat hingga pengelolaan lahan pertanian selalu berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah.
“Yang terpenting, prinsip perlindungan gambut lewat sagu bisa terus didorong.”
Keterangan foto utama: Sagu Papua, sumber pangan yang makin tergerus karena alih fungsi lahan. Foto: Lusia Arumngtyas/ Mongabay Indonesia
