- Kabupaten Natuna adalah primadona di Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Cina, dan Hong Kong. Keberadaannya selalu mengundang perhatian banyak orang dari negara-negara tersebut
- Sebagai wilayah terdepan Indonesia, Pemerintah Indonesia tak hanya ingin menjadikan Natuna sebagai pusat pertahanan Negara saja. Lebih dari itu, Natuna harus bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Negara
- Sebagai pusat ekonomi baru, kehadiran sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) Natuna di Selat Lampa diharapkan bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Meskipun, sampai sekarang masih ada sejumlah kendala yang menghalangi perkembangan SKPT
- Salah satu solusi agar perkembangan ekonomi bisa cepat berlangsung, SKPT Natuna harus bisa mengadopsi konsep digitalisasi dalam pengembangannya. Konsep tersebut dinilai bisa mempercepat proses, karena akan menarik minat generasi milenial di Indonesia untuk bertransaksi di Natuna
Sejak 2015, Kabupaten Natuna di Provinsi Kepulauan Riau disiapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Negara. Selain ekonomi, Natuna juga menjadi pusat pertahanan Negara di wilayah pulau terdepan Indonesia.
Bentuk keseriusan membangun Natuna menjadi pusat ekonomi baru itu, di antaranya adalah dengan pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di kawasan Selat Lampa. Sejak lima tahun lalu, kawasan tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas kegiatan ekonomi.
Akan tetapi, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ridwan Mulyana mengakui kalau hingga sekarang masih ada sejumlah kendala yang menjadi tantangan untuk dihadapi dan dicarikan solusinya.
Di antara kendala itu, adalah belum terwujudnya kegiatan pemasaran melalui sistem pelelangan ikan, belum optimalnya aktivitas bongkar muat kapal perikanan yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 711 di Pelabuhan Selat Lampa.
Kemudian, kendala lain yang juga masih ada sampai saat ini, adalah belum adanya kelembagaan resmi pengelolaan SKPT Natuna karena masih dalam proses pembentukan, belum tercapainya target ekspor langsung dari Natuna untuk produk ikan segar dan beku yang bernilai tambah.
“Kita terus berbenah dan melakukan pengembangan SKPT Natuna dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa ini,” ucap Ridwan saat berada di Natuna pekan lalu.
baca : Butuh Upaya Sangat Keras untuk Mengembangkan Industri Perikanan Natuna
Menurut dia, selain melengkapi fasilitas di SKPT Natuna, Pemerintah juga akan membangun pasar ikan di ibu kota Natuna, Ranai. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan bisa ikut membantu untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi warga lokal.
Terlebih, pasar ikan sudah lama dinantikan oleh masyarakat yang tinggal di Kabupaten Natuna. Seluruh pembangunan fasilitas terbaru itu akan dibiayai penuh oleh Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA)
Ridwan menerangkan, selama lima tahun SKPT Natuna berjalan, berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan terus dikembangkan dengan cepat. Kegiatan itu terutama berlangsung di sekitar Pelabuhan Perikanan Selat Lampa.
“Lokasi ini menjadi salah satu pusat kegiatan perikanan tangkap di WPP 711 yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara,” tutur dia.
Dibandingkan saat SKPT Natuna dibangun pada tahun-tahun awal, Ridwan menyebutkan bahwa saat ini kegiatan ekonomi perikanan di Natuna sudah jauh mengalami peningkatan dari sisi produksi perikanan, nilai ekonomi, dan rintisan kegiatan ekspor hasil perikanan Natuna.
“Dan juga peningkatan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, tidak hanya di perikanan tangkap termasuk juga perikanan budi daya,” tambah dia.
baca juga : Penguatan Industri Perikanan, Solusi untuk Natuna
Kesenjangan
Meski demikian, Ridwan memastikan bahwa segala kendala yang masih ada sampai sekarang, akan dicarikan solusi terbaik untuk mendorong kelancaran kegiatan ekonomi di Natuna, khususnya SKPT Natuna. Untuk itu, pembangunan fisik akan terus dilakukan, walau saat ini sudah beroperasi.
Jika melihat latar belakang pembangunan Natuna sebagai pusat ekonomi baru di perbatasan Negara, Ridwan menjelaskan bahwa itu dilakukan karena Pemerintah melihat ada kesenjangan kawasan dan kemiskinan di daerah kepulauan tersebut.
Kesenjangan itu, terutama muncul di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan yang pembangunannya masih belum maksimal. Kondisi itu bisa terjadi, karena lokasi yang jauh, keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya yang masih sangat minim dan belum optimal.
“Potensi inilah yang dapat lebih didayagunakan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas dia.
Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing dan Nilai Tambah Industri Kelautan dan Perikanan Rina Saadah menjelaskan, keberadaan SKPT Natuna memang harus bisa menjadi pusat baru untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.
Menurut dia, SKPT Natuna sangat layak untuk terus dikembangkan sebagai pusat ekonomi di Natuna dan pulau sekitarnya. Untuk pengembangannya, SKPT Natuna bisa dilakukan dengan konsep digitalisasi dengan menyesuaikan kemajuan zaman seperti sekarang.
Dengan dilakukan digitalisasi, Rina meyakini SKPT Natuna akan berkembang lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Kemudian, digitalisasi juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyebarluas di seluruh Natuna.
“Pembangunan SKPT Natuna harus didukung dengan pengembangan digitalisasi untuk menyasar (generasi) milenial. Jangan mengembangkan fisiknya saja, tapi juga melalui pendekatan digital dan milenal,” tutur dia.
perlu dibaca : SKPT Natuna, Pusat Ekonomi Baru di Ujung Utara Indonesia
Rina merasakan kebutuhan dengan pengembangan digital tersebut saat dia berkunjung ke pulau Sedanau yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bunguran Barat. Dengan segala potensi ekonomi yang ada di pulau tersebut, dia menilai jika pengembangan Sedanau harus dengan digitalisasi.
“Potensi di sini sangat luar biasa, namun sayangnya masih belum dapat bersaing dengan sektor perdagangan dan perindustrian,” ungkapnya.
Kedaulatan Negara
Di sisi lain, Penasihat Mentari Kelautan dan Perikanan Bidang Daya Saing SDM, Inovasi Teknologi dan Riset Rokhmin Dahuri menilai bahwa pembangunan SKPT Natuna sangat penting dilakukan, karena bisa menjadi ujung tombak daerah perbatasan untuk mempertahankan kedaulatan Negara.
Selain itu, SKPT Natuna juga menjadi sangat penting, karena kehadirannya akan bisa mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan. Kemudian, SKPT Natuna juga selaras dengan keinginan Pemerintah Pusat dalam membangun wilayah perbatasan.
Di luar itu, Rokhmin menyebutkan juga ada lima aspek penting yang harus ada dalam pembangunan SKPT Natuna. Kelima aspek tersebut diyakini akan bisa mewujudkan cita-cita untuk menjadikan Natuna sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan sekaligus pusat pertahanan kedaulatan Negara.
Kelimanya adalah, potensi kelautan dan perikanan yang belum dimanfaatkan optimal, integrasi pembangunan dan jumlah penduduk rendah sehingga terbelakang dan miskin, dan mengatasi perbedaan pembangunan antar wilayah.
“Juga untuk pusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru, serta apabila maju dan makmur maka menjadi posisi strategis memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI,” papar dia.
Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan SKPT Natuna sudah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian di wilayahnya. Ia berharap akan terus ada sinergitas antara Pemkab Natuna atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Indonesia.
perlu dibaca : Penambahan Armada Kapal Ikan Jadi Solusi Menjaga Kedaulatan di Natuna
Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengungkapkan bahwa penguatan industri perikanan di Natuna memang menjadi tugas penting yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia.
Penguatan itu menjadi penting, karena potensi sumber daya ikan yang ada di kawasan perairan Laut Natuna dan sekitarnya yang masuk dalam WPP-NRI 711 masih sangat besar. Menurutnya, estimasi potensi ikan lestari yang ada di Laut Natuna Utara dan sekitarnya saat ini mencapai 767 ribu ton.
Estimasi potensi ikan yang masih banyak, katanya, harus dimanfaatkan optimal oleh kapal-kapal ikan yang beroperasi di kawasan perairan Natuna. Terlebih, saat ini sudah ada kapal-kapal ikan berukuran di atas 30 gros ton (GT) yang jumlahnya mencapai 811 unit.
“Belum lagi ditambah dengan izin yang dikeluarkan oleh daerah untuk kapal ukuran di bawah 30 GT. Jadi sebenarnya dari segi jumlah kapal sudah cukup banyak,” ungkapnya kepada Mongabay di awal 2020.
Selain cukupnya jumlah kapal ikan, Suhufan menyebutkan kalau sarana dan prasarana pelabuhan dan unit pengolahan ikan (UPI) juga sudah tersedia saat ini di Natuna, tepatnya di dalam kawasan SKPT Natuna yang berlokasi di Selat Lampa.
“Ada dermaga, pabrik es, cold storage dan bengkel nelayan. Sarana dan prasarana sudah cukup lengkap,” tambahnya.
