- Target produksi garam secara nasional mengalami kenaikan sebanyak 100 ribu ton pada 2021 dibandingkan dengan target serupa pada 2020. Rinciannya, target 2020 ditetapkan Pemerintah sebanyak 3 juta ton dan 2021 menjadi 3,1 juta ton
- Namun demikian, cuaca kurang bagus yang memicu curah hujan tinggi, menyebabkan produksi garam nasional pada 2020 mengalami kendala. Hingga awal 2021, jumlah produksi secara nasional baru mencapai 1,3 juta ton atau masih kurang 1,7 juta ton
- Untuk itu, agar target 2021 tidak mengekor target 2020 dalam realisasi produksi, maka berbagai upaya dilakukan Pemerintah agar pengembangan produksi untuk kualitas dan kuantitas bisa tercapai. Proses tersebut melibatkan berbagai instansi dan pihak yang terkait
- Selain strategi yang harus tepat dan efisien, Pemerintah Indonesia juga dituntut untuk bisa menyiapkan fasilitas dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan produksi garam nasional. Kemudian, juga harus ada teknologi yang memadai dan bisa mendukung pengembangan produksi
Produksi garam nasional hingga awal 2021 masih tertahan di angka 1,3 juta ton. Angka tersebut masih jauh dari target produksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada 2020 dengan total mencapai 3 juta ton. Produksi yang masih rendah, disebabkan karena curah hujan yang masih tinggi.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanudin mengatakan, produksi garam nasional sebagian besar masih sangat bergantung cuaca yang bagus dan cerah.
Karenanya, saat kondisi alam kurang mendukung yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, produksi belum bisa mencapai target yang diharapkan. Angka 1,3 juta tersebut berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Target 3 juta ton pada 2020 sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Karena itu, setelah target produksi ditetapkan pada 2020, target berikutnya pada 2021 adalah ditetapkan pada angka 3,1 juta ton.
Dengan jumlah produksi yang baru mencapai setengahnya, berbagai upaya terus dilakukan agar target bisa dicapai. Termasuk, dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk tambak garam, yang diharapkan bisa membantu peningkatan jumlah produksi PT Garam (Persero) dan Garam Rakyat.
baca : Presiden Panen Garam di Kupang, Bisakah NTT Penuhi Kebutuhan Garam Nasional?
Safri mengungkapkan, jika melihat target yang ditetapkan untuk 2021 dengan angka 3,1 juta ton, maka itu merupakan target yang cukup realistis. Namun, melihat hasil produksi yang dicapai pada 2020 dengan angka 1,3 juta ton, maka hasil produksi 2021 diharapkan minimal mencapai 2,5 juta ton.
“Untuk mencapai angka tersebut, paling tidak kita harus konsisten untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari garam nasional ini,” ucap dia belum lama ini di Jakarta.
Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam nasional, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, penerapan strategi yang tepat dari Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saat ini penyusunan strategi dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar produksi bisa meningkat lagi.
Selain Kemenko Marves, penyusunan strategi juga melibatkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berperan sebagai instansi yang menyediakan teknologi produksi garam. Dengan demikian, diharapkan kualitas dan kuantitas produksi garam bisa tercapai sesuai yang diharapkan.
baca juga : Perjuangan Garam Rakyat untuk Bersaing dengan Garam Industri
Pengembangan
Untuk program ekstensifikasi lahan garam, itu menjadi tanggung jawab dari Kemenko Marves. Rencananya ada beberapa tempat yang dipilih, yaitu Teluk Kupang, Malaka, Nagekeo, dan Timor Tengah Selatan (Nusa Tenggara Timur); serta Sumbawa (Nusa Tenggara Timur).
Sementara, untuk intensifikasi lahan garam menjadi tanggung jawab dari KKP melalui program pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR) dan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Saat ini, sudah berdiri mini washing plant sebanyak tujuh unit dengan kapasitas 20 ton per hari.
Ketujuh unit tersebut ada di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Indramayu (Jawa Barat), Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah); Kabupaten Gresik, Pasuruan, dan Kabupaten Sampang (Jawa Timur).
Kemudian, ada juga pabrik pengolahan garam rakyat menjadi garam industri di Manyar, Gresik, Jatim, dengan kapasitas produksi mencapai 40.000 ton per tahun. Juga, ada Gudang Garam Nasional yang sengaja dibangun untuk menampung hasil garam rakyat dengan jumlah 27 unit dengan kapasitas 57.000 ton.
Selain pelibatan KKP, pengembangan produksi garam juga melibatkan BPPT yang tugas utamanya adalah menyediakan teknologi untuk melakukan pemurnian garam atau salt refinery plant. Teknologi tersebut sudah diterapkan di Manyar dan direncanakan akan diuji coba oleh PT Garam.
perlu dibaca : Garam Rakyat Didorong Penuhi Standar Internasional, Bagaimana Caranya?
Di luar fokus untuk pengembangan dan peningkatan produksi garam, Pemerintah juga fokus melaksanakan strategi yang dinilai tepat melalui diversifikasi produk, pengendalian harga garam, dan juga penyerapan garam rakyat.
Safri kemudian menambahkan, pengembangan kualitas dan kuantitas garam nasional juga berkaitan erat dengan masalah biaya. Hal ini, lantaran produksi garam harus mempertemukan lokasi tambak garam dengan pabrik pengolahan garam.
“Ini berkaitan dengan jarak tempuh. Ke depan, diperlukan rencana yang lebih terukur supaya antara tambak dan pabrik tidak terlalu jauh dan tidak memakan biaya yang besar,” ungkap dia.
Perlunya mempertimbangkan biaya, karena Pemerintah sudah berencana untuk menambah lokasi yang banyak pada 2021 ini. Dengan demikian, baik tambak garam ataupun pabrik pengolahan harus dipertimbangkan lokasi, dengan tujuan untuk melakukan efisiensi biaya lebih baik lagi.
“Jangan terlalu jauh, karena nantinya akan memakan banyak biaya. KKP dan BPPT bisa saling koordinasi terkait hal ini, untuk memperhitungkan dan menganalisis terkait sarana dan prasarananya agar lebih efektif,” tambah dia.
Pada dasarnya, Safri menegaskan bahwa hal yang paling penting saat ini, adalah target paling sedikit 2,5 juta ton bisa terpenuhi pada 2021. Kemudian, produksi garam nasional kualitasnya mampu bersaing dengan garam impor untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.
baca juga : Kenapa Harus Impor Garam Lagi?
Fasilitas
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber daya Maritim Kemenko Marves Amalyos Chan menjelaskan, selain tujuh unit mini washing plant yang dibuat oleh KKP dan salt refinery plant yang dibuat BPPT dengan kapasitas 40.000 ton per tahun, ada juga fasilitas salt refinery plant di Sampang dengan kapasitas produksi 60.000 ton per tahun.
Selain di Sampang, fasilitas serupa juga ada di Gresik yang dibangun dengan kapasitas produksi mencapai 30.000 on per tahun. Semua fasilitas di atas tersebut sudah dibangun oleh PT Garam dan semuanya ditujukan untuk memproduksi garam dengan kualitas industri sesuai standar nasional Indonesia (SNI).
“Maka paling tidak sudah ada garam dengan kualitas garam industri sesuai standar SNI,” sebut dia.
Dari semua fasilitas yang sudah terbangun, diharapkan itu bisa meningkatkan kapasitas produksi garam industri menjadi lebih banyak dari sekarang yang jumlahnya sudah mencapai 100.000 ton per tahun. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan garam impor secara bertahap bisa berkurang.
“Diharapkan garam kualitas industri yang sudah dapat diproduksi tersebut secara bertahap dapat didorong menjadi substitusi garam impor yang dalam kurun waktu lima tahun belakang ini tren jumlahnya terus meningkat,” tutur dia.
baca juga : Ada Mikroplastik pada Ikan dan Garam di Bengawan Solo dan Brantas
Sebelumnya, KKP merilis informasi bahwa melaksanakan produksi garam rakyat dengan kualitas garam industri, memang sudah menjadi fokus yang dilakukan KKP. Sejak 2016, program PUGAR sudah digulirkan dan diharapkan bisa menjadi solusi masalah garam rakyat di sektor hulu.
Melalui PUGAR, Pemerintah ingin para petambak garam rakyat tak hanya sekedar bisa mengembangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) saja. Melainkan juga, bagaimana mewujudkan pembangunan infrastruktur yang bisa mendukung usaha garam rakyat, dan iklim usaha yang stabil untuk menjaga keberlangsungan garam rakyat.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah sengaja membangun 24 gudang garam nasional (GGN) dan sekaligus melaksanakan integrasi lahan garam di 24 kabupaten/kota yang menjadi sentra garam rakyat pada lahan seluas 2.971 hektare. Semua upaya tersebut memiliki tujuan satu, yakni untuk meningkatkan kompetensi para petambak garam rakyat.
Setelah dilakukan pembinaan sejak 2016, ada peningkatan signifikan yang terlihat pada garam hasil produksi petambak gara. Peningkatan itu, terlihat pada kualitas garam yang diproduksi menjadi lebih bersih dan peningkatan kandungan natrium klorida (NaCl) menjadi 91 persen.
Pemerintah fokus untuk meningkatkan kualitas garam rakyat, agar bisa menjadi garam untuk industri yang bisa disalurkan kepada industri aneka pangan. Selama ini, industri mengandalkan pasokan garam impor untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mencapai 600 ribu ton dalam setahun.
