- Kebocoran gas beracun dari pembangkit panas bumi terjadi berulang di beberapa tempat, seperti belum lama ini di Dieng, Jawa Tengah dan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga jadi korban, masuk rumah sakit bahkan sampai meninggal dunia.
- Jatam mendesak pemerintah evaluasi seluruh kontrak 64 wilayaj kerja panas bumi (WKP), mulai Sorik Marapi di Mandailing Natal, Dieng di Jawa Tengah, serta Mataloko, Ulumbu dan Wae Sano di Flores, guna menjamin keselamatan warga.
- Di Wae Sano, Manggarai Barat, Flores, juga terancam permasalahan sama dengan Mataloko dan Ulumbu. Pada 28 September 2021, ditandatangani perjanjian kerja sama pengadaan lahan untuk proyek panas bumi antara Pemerintah Manggarai Barat dengan PT Geo Dipa Energi, perusahaan pengelola PLTP Dieng, yang sudah berkali-kali mengalami kecelakaan.
- Masyarakat di sekitar PLTP juga meminta pembentukan tim independen melibatkan Komnas HAM, ahli, masyarakat sipil dan korban, untuk menyelidiki secara transparan dan akuntabel akar masalah serta dampak di proyek panas bumi Mandailing Natal dan Dieng ini.
Kebocoran gas dari sumur pengeboran panas bumi untuk aktivitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) kembali berulang. Lagi-lagi, memakan korban jiwa.
Setidaknya delapan orang dirawat intensif di RSUD Wonosobo dan satu orang meninggal dunia dalam peristiwa kebocoran gas H2S dari lokasi pengeboran sumur Pad 28 milik PT Geo Dipa Energi di Dieng, Banjarnegara, Jawa tengah, 12 Maret lalu.
Pada 6 Maret lalu, puluhan warga Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga keracunan dari kebocoran gas di PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP). Warga keracunan karena aktivitas pembangkit panas bumi di Sorik, juga bukan kali pertama.
Kejadian di Geo Dipa, bermula saat para pekerja tengah melakukan persiapan pengeboran di sumur Pad 28.
“Saat pengecekan relief valve dari sumur Pad 28 itulah, para pekerja terpapar gas hydrogen sulfida (H2S) dan mulai mual hingga pingsan,” kata Ki Bagus Hadikusuma, Kepala Divisi Simpul Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).
Kejadian ini bukan kecelakaan pertama pada proyek PLTP Dieng. Setidaknya sudah dua kali terjadi kecelakaan serius di PLTP Dieng sebelumnya.
Pertama, pada 30 Juni 2007 terjadi ledakan keras dari pipa brand water unit 9 milik PLTP Dieng. Peristiwa ini menyebabkan 14 orang di sekitar pipa mengalami luka serius. Kedua, pada 13 Juni 2016, ledakan di sumur Pad 30 saat para pekerja sedang pembersihan rutin. Akibat ledakan ini, enam pekerja mengalami luka bakar serius dan harus dirawat intensif di RSUD Wonosobo.
Tidak hanya di Dieng, lanjut Bagus, peristiwa kecelakaan dari proyek PLTP kerap kali terjadi dan terus berulang, mulai dari kebocoran gas H2S, ledakan sumur dan pipa, hingga semburan lumpur panas yang mirip dengan semburan lumpur Lapindo.
“Peristiwa bencana ini tidak jarang menyebabkan korban jiwa hingga merugikan warga yang sudah sejak lama beraktivitas di sekitar tapak itu,” katanya.
Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, contohnya, dalam dua tahun terakhir, terjadi tiga kali kecelakaan di proyek PLTP milik SMGP di Desa Sibanggor Julu.
Baca juga: Kebocoran Gas Beracun di Pembangkit Panas Bumi Sorik Marapi, 5 Orang Tewas
Akhir Januari tahun lalu, terjadi peristiwa kebocoran gas H2S dari salah satu wellpad SMGP di Desa Sibanggor Julu.
“Peristiwa yang terjadi di tengah persawahan dan pemukiman warga terjadi saat warga menggarap lahan,” kata Saptar Nasution, warga Puncak Sorik Marapi.
Kebocoran gas H2S ini menyebabkan lima warga meninggal, dua anak-anak, serta setidaknya 49 warga dirawat di rumah sakit.
Beberapa bulan kemudian, pada Mei, terjadi ledakan dan kebakaran pada proyek PLTP milik SMGP yang hanya berjarak 300 meter dari pemukiman hingga warga harus mengungsi hingga api bisa dipadamkan.
Terbaru, pada Minggu, 6 Maret lalu, kembali kebocoran gas H2S di Sibanggor Julu dari salah satu sumur milik SMGP. Dari peristiwa ini, setidaknya 58 warga dirawat karena mengalami mual, pusing, muntah hingga pingsan.
Di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, potretnya pun tidak jauh lebih baik. Di proyek panas bumi Mataloko, berulang kali terjadi semburan lumpur panas dan gas yang muncul tiba-tiba di tengah perkebunan warga sejak 2009.
Menurut Toni Anu, warga Mataloko, Ngada, daya rusak semburan lumpur panas disertai gas H2S ini dirasakan setidaknya oleh warga di 11 desa yang tersebar di sekitar wilayah PLTP Mataloko. Mulai dari atap seng yang kini lebih cepat berkarat dan bolong, tren penyakit infeksi saluran pernafasan makin meningkat, lahan persawahan dan ladang hancur karena terendam lumpur, sampai gagal panen warga karena kebun tak berbuah.
“Mulai dari kakao, kopi, cengkih, alpukat, vanili, kemiri, dan jagung,” katanya.
Pun begitu di tapak PLTP Ulumbu di Manggarai, NTT, yang beroperasi sejak 2011. Uap panas yang keluar dari sumur-sumur geothermal di PLTP Ulumbu mengandung gas yang juga mempercepat korosi di atap-atap seng warga. Juga penurunan produktivitas pertanian warga sejak hadirnya PLTP Ulumbu.
“Bahkan elang dan nuri yang kerap ditemui warga kini mulai menghilang,” kata Ernest Teredi, warga Ulumbu, Manggarai.
Baca juga: Temuan ESDM soal Gas Beracun Sorik Marapi
Selain itu, katanya, aktivitas PLTP Ulumbu 6 juga menimbulkan permasalahan sosial, saling curiga antar warga kampung, karena pasokan air kini diambil untuk PLTP Ulumbu.
Di Wae Sano, Manggarai Barat, Flores, juga terancam permasalahan sama dengan Mataloko dan Ulumbu.
Pada 28 September 2021, telah ditandatangani perjanjian kerja sama pengadaan lahan untuk proyek panas bumi antara Pemerintah Manggarai Barat dengan PT Geo Dipa Energi, perusahaan pengelola PLTP Dieng, yang sudah berkali-kali mengalami kecelakaan.
“Jelas saja rencana proyek PLTP Wae Sano ditolak keras oleh warga, karena titik-titik rencana pengeboran berada di ruang hidup warga, mulai dari pemukiman, lahan pencaharian, sumber air, rumah adat, gereja, dan sekolah,” kata Yoseph Erwin, warga Wae Sano.
Saat ini, ada 64 wilayah kerja panas bumi (WKP) yang sedang dan akan dieksploitasi untuk PLTP. Artinya, kata Bagus, ada 64 ancaman krisis dan teror sama dengan potret di tapak-tapak yang ada saat ini.
“Lagi-lagi rakyat yang ditumbalkan untuk pembangkitan energi yang diklaim bersih, rendah karbon, tapi menimbulkan banyak korban ini,” katanya.
Setidaknya, terdapat 22 tapak WKP yang ditolak warga, baik yang sudah beroperasi maupun dalam tahap eksplorasi.
Masyarakat sekitar PLTP, katanya, mendesak setop seluruh tahap operasi proyek PLTP di seluruh daratan Indonesia. Pengurus negara, katanya, harus melakukan langkah hukum tegas menindak pengabaian keselamatan oleh perusahaan selama ini.
Jatam juga desak evaluasi seluruh kontrak 64 WKP, mulai Sorik Marapi di Mandailing Natal, Dieng di Jawa Tengah, serta Mataloko, Ulumbu dan Wae Sano di Flores, guna menjamin keselamatan warga.
Masyarakat di sekitar PLTP juga meminta pembentukan tim independen melibatkan Komnas HAM, ahli, masyarakat sipil dan korban, untuk menyelidiki secara transparan dan akuntabel akar masalah serta dampak di proyek panas bumi Mandailing Natal dan Dieng ini.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kepolisian tengah menginvestigasi laporan dugaan kebocoran gas H2H pada PLTP Sorik Marapi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Langkah ini juga didukung penuh SMGP selaku penanggung jawab proyek.
“SMGP terus memberikan dukungan penuh terhadap proses investigasi yang sedang berlangsung,” kata Head of Corporate Affairs SMGP, Yani Siskartika dalam pernyataan resmi perusahaan beberapa waktu lalu.
Penyelidikan internal SMGP, katanya, menyimpulkan tidak ada kebocoran gas H2S selama pengujian sumur AAE-05 yang saat itu diduga mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat di Desa Sibanggor Julu.
“Pantauan terakhir, tidak ada lagi warga yang dirawat di rumah sakit. Kami berkomitmen selalu memberikan dukungan kepada masyarakat, termasuk bantuan kesehatan.”
Pada 10 Maret, katanya, SMGP berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara dan pemangku kepentingan terkait lain termasuk pihak berwenang. SMGP mendukung keputusan Pemerintah Sumut dan Mandailing Natal untuk menghentikan sementara uji sumur AAE-05 hingga penyelidikan selesai. Sedangkan kegiatan lain berjalan normal sesuai anjuran KESDM.
Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) KESDM mengatakan, pemerintah masih menginvestigasi insiden kebocoran gas itu.
“Pemerintah tengah menginvestigasi dengan membentuk tim gabungan tediri dari Direktorat Jenderal EBTKE dan Kepolisian Sumatera Utara,” katanya.
Agung mengatakan, SMGP merupakan pemegang sah hak mengelola dan mengembangkan sumber daya panas bumi di WKP Sorik Marapi-Roburan-Sampuraga di Mandailing Natal.
Izin usaha SMGP pada 2010 dan izin panas bumi (IPB) sejak 2015, dengan wilayah seluas 62.900 hektar dan potensi sumber daya panas bumi mencapai 240 megawatt.
Pada 2016, KS Orka Renewables Pte. Ltd. mengambil alih 95% saham SMGP dari sponsor terdahulunya. Hingga kini, SMGP mencapai commercial operating date (COD) untuk unit I 45 megawatt tahun 2019 dan unit II 45 megawatt pada 2021.
********