- Perayaan Hari Menanam Pohon Jawa Timur puncaknya di Trenggalek. Pada kesempatan itu, dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga ingatkan soal terus menanam dan jaga lingkungan hidup. Begitu juga, Khofifah Indar Parawansa , Gubernur Jawa Timur, mengajak kepada semua untuk terus menanam pohon. Menanam, sama dengan bersedekah.
- Kendati semangat tanam pohon dikampanyekan, tak terdengar bagaimana pandangan terkait tambang emas PT SMN yang sudah mendapatkan izin operasi produksi di Trenggalek. Kalau beroperasi berapa banyak kerusakan pohon (hutan) dan lingkungan hidup bakal terjadi di Trenggalek.
- Mukti Satiti, Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) mengatakan, rencana masuk tambang emas itu menjadi ancaman paling besar kelestarian alam Trenggalek saat ini. Bahkan, Kecamatan Gandusari, dimana puncak peringatan itu digelar tak luput dari peta konsesi PT SMN.
- Sirjo Nugroho, Direktur Rehabilitasi Hutan: mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah telah membagikan bibit gratis melalui jaringan persemaian mereka. KLHK juga memberikan insentif guna mendukung rehabilitasi lahan melalui kebun bibit rakyat maupun desa.
Puncak perayaan Hari Menanam Pohon di Jawa Timur berlangsung di Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Trenggalek, 10 Desember lalu. Kegiatan dihadiri Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Jempin Marbun, Kepala Dinas Kehutanan Jatim, mengatakan, pemilihan Desa Sukorejo karena sejumlah alasan, seperti topografi desa perbukitan, banyak bekas tambang hingga berpotensi memicu longsor.
“Ada banyak bekas tambang yang berpotensi menyebabkan longsor hingga perlu reboisasi,” katanya. Desa ini juga sebagai desa prokilm yang memiliki sumber mata air hingga perlu dilestarikan.
“Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi momentum lebih peduli pada lingkungan, penyelamatan lingkungan, meningkatkan produksi oksigen, menyimpan air hujan lebih banyak hingga kesuburan juga lebih terjaga,” katanya.
Jempin mengatakan, sebagai rangkaian dari kegiatan sebelumnya mereka telah membagikan bibit ikan gratis kepada masyarakat di Jatim untuk pengayaan sumber daya ikan. Selain itu, juga melakukan penanaman pohon di beberapa lokasi seperti di Pantai Kili-Kili, Trenggalek sebanyak 2.000 pohon. Kemudian, tanaman mangrove 4.000 bibit di Pantai Panggung, serta 8.000 pohon di Desa Gayam, Trenggalek.
Sirjo Nugroho, Direktur Rehabilitasi Hutan: mengatakan, KLHK melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK di daerah telah membagikan bibit gratis melalui jaringan persemaian mereka. KLHK juga memberikan insentif guna mendukung rehabilitasi lahan melalui kebun bibit rakyat maupun desa.
“Kami berharap seruan ini dapat terus digaungkan para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota dengan menggandeng swasta maupun BUMN demi masa depan anak cucu kita,” katanya.
Baca juga: Kala Bupati Trenggalek Surati KESDM (Lagi) Minta Batalkan Izin Tambang Emas
Di Trenggalek, sampai saat ini luas lahan kritis hampir 20.000 hektar. Rinciannya, sekitar 5.500 hektar dalam kawasan hutan dan 15.000 hektar di luar kawasan. Total luas lahan kritis ini setara dengan 16,96% luas Trenggalek.
Pada 2022, KLHK melalui UPT BP DAS Brantas telah merehabilitasi lahan seluas 750 hektar dan mangrove seluas 75 hektar. Selain itu, juga membangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 99 unit, dua kebun bibit desa (KBD), membagikan bibit buah 188.000.
Bibit dari produksi persemaian yang dibagikan mencapai 1 juta batang. “Semoga upaya ini memberikan hasil maksimal terhadap upaya pemulihan lingkungan di Jatim,” katanya.
Ancaman tambang emas
Saat sama, di Trenggalek juga sedang dalam ancaman kehilangan banyak tutupan pohon dan kerusakan lingkungan. Pemerintah melalui KESDM sudah keluarkan izin produksi operasi kepada perusahaan tambang emas belasan rebut hektar.
Bupati Trenggalek, M. Nur Arifin dalam sambutan mengatakan, ekonomi hijau menjadi satu fokus pembangunan Trenggalek ke depan.
Sebagai gambaran, kata bupati, 27% ekonomi warga ditopang dari sektor kehutanan dan perkebunan, 17% dari industri pengolahan hasil hutan dan perikanan; serta 19% dari pariwisata.
“Artinya, ada 69% warga Trenggalek yang menggantungkan hidupnya dari lingkungan. Itulah mengapa menjaga alam lestari di Trenggalek sangat penting,” kata politisi PDIP ini.
Alasan itu pula yang melatari Pemerintah Trenggalek menyelenggarakan lomba Adipura Tingkat Desa. Menurut Bupati, kegiatan itu sebagai upaya Pemerintah Trenggalek merangsang komunitas desa untuk lebih peka lingkungan.
Baca juga: Banjir dan Longsor Landa Trenggalek, Kalau Ada Tambang Emas Bakal Perparah Bencana
Di sela kegiatan itu juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan kepada desa-desa yang meraih piala Adipura Tingkat Desa. Selain itu, juga ada uang pembinaan ratusan juta rupiah kepada para pemenang.
“Ini bagian dari inisiatif kami untuk menjaga supaya alam dan lingkungan Trenggalek tetap lestari.”
Bupati bangga di antara daerah lain di Indonesia, Trenggalek dengan tutupan hutan paling luas, sekitar 60% dari luas wilayah yang mencapai 120.000 hektar lebih ini.
Sayangnya, di tengah situasi itu, alam Trenggalek kini justru menghadapi ancaman serius menyusul izin tambang emas kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Apalagi, konsesi SMN seluas lebih 12.000 hektar lebih itu berasa di kawasan hutan.
Bupati menyindir sikap pemerintah pusat yang tak kunjung mencabut izin operasi produksi perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan tambang asal Australia itu. Dia bilang, luas tutupan hutan di Trenggalek mencapai 60% itu seharusnya dikawal dan jaga.
“Jangan hanya mikir pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh, percuma cost-nya nggak cukup. Disaster cost yang terjadi akibat kerusakan alam terlalu besar. Bertahun-tahun kita membangun infrastruktur, 10 jembatan hilang hanya dalam semalam.”
Dengan memiliki kerapatan hutan cukup baik saja, Trenggalek masih alami bencana, seperti banjir, belakangan ini. Dia pun tidak dapat membayangkan apa yang terjadi bila tambang beroperasi.
“Hari ini kita sedang diuji oleh bencana yang terjadi di Trenggalek Dengan luasan hutan seperti ini saja bencana banyak terjadi. Jadi harus tetap untuk menjaga alam kita.”
Rencana SMN menambang emas di Trenggalek menuai penolakan dari berbagai elemen warga. Pemerintah Trenggalek pun sudah dua kali menyurati KESDM agar cabut izin operasi produksi SMN.
Izin operasi produksi SMN keluar pada 2019. Dalam dokumen itu, perusahaan yang terafiliasi dengan Far East Gold (FEG)– perusahaan pertambangan asal Australia– itu peroleh konsesi 12.813 hektar yang tersebar di sembilan dari 14 kecamatan di Trenggalek. Meliputi, Kecamatan Watulimo, Dongko, Suruh, Pule, Munjungan, Kampak, Trenggalek, Gandusari, dan Pogalan.
Baca juga: Was-was Tambang Emas Rusak Trenggalek [1]
Ironi
Khofifah Indar Parawansa mengajak kepada semua untuk terus menanam. Menanam, katanya, sama dengan bersedekah. “Ayo nandur, nandur, nandur. Karena setiap kita menanam, sebenarnya kita telah bersedekah oksigen,” kata Gubernur.
Gubernur katakan, 2060 merupakan target net zero emission yang dipatok pemerintah. Salah satu upaya mewujudkan hal itu adalah dengan menanam. Termasuk, menanam mangrove yang berdasar beberapa referensi yang dibacanya memiliki kemampuan lebih tinggi dalam menyerap emisi karbon.
Kendati semangat tanam pohon begitu gubernur gelorakan, tak terdengar bagaimana pandangan terkait tambang emas SMN.
“Padahal, rencana itu menjadi ancaman paling besar kelestarian alam Trenggalek saat ini,” sindir Mukti Satiti, Koordinator Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) kepada Mongabay.
Bahkan, Kecamatan Gandusari, dimana puncak peringatan itu digelar tak luput dari peta konsesi SMN. “Kalau mau berbenah, komitmen menjaga lingkungan, ya ayo. Jangan ajak terus menanam, tapi izin tambang tetap dibuka lebar-lebar. Lalu maksudnya kampanye lestarikan alam dan hutan itu apa?” kritik Jhe Mukti.
Gubernur yang ditemui Mongabay sesaat sebelum meninggalkan lokasi tak banyak memberikan keterangan soal rencana tambang SMN. Sambil berlari kecil menuju kendaraan, dia meminta media ke Bupati Trenggalek. “Kan saya sudah tanda tangani suratnya. Silakan ke Pak Bupati.”
