- Hilirisasi adalah kebijakan yang mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri. Sehingga, produk perikanan yang nantinya diekspor akan berbentuk produk turunan atau barang jadi.
- Kebijakan hilirisasi perikanan disebut akan meningkatkan nilai tambah produk perikanan, memperkuat struktur industri perikanan dari hulu hingga hilir, meningkatkan peluang usaha dalam negeri dan membuka lapangan kerja.
- Semangat program hilirisasi perikanan, dinilai harus seiring dengan penguatan di sisi hulu. Sebab, hingga saat ini, pelaku usaha mengaku masih menghadapi sejumlah persoalan seperti ketersediaan pakan, kualitas sumber daya manusia hingga perizinan.
- Struktur ekonomi perikanan nasional yang didominasi nelayan kecil, menunjukkan bahwa semangat hilirisasi mustahil terwujud tanpa sehatnya ekosistem di sektor hilir
Kebijakan hilirisasi di sektor kelautan perikanan dipercaya akan memberi nilai tambah pada produk perikanan yang dihasilkan. Pelaku usaha berharap, semangat hilirisasi perikanan, harus diiringi penyelesaian masalah di sisi hulu.
Dalam diskusi bertajuk “Hilirisasi: Kunci Optimalisasi Potensi Perikanan Nasional?” di Jakarta, Senin 20 Februari 2023 terungkap bahwa hilirisasi yang kebijakan yang mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri, akan meningkatkan produk perikanan yang nantinya diekspor akan berbentuk produk turunan atau barang jadi.
Ishartini, Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, hilirisasi di sektor kelautan dan perikanan adalah kunci agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Sebab, selain meningkatkan nilai tambah produk perikanan, juga akan memperkuat struktur industri perikanan dari hulu hingga hilir, meningkatkan peluang usaha dalam negeri dan membuka lapangan kerja.
Potensi nilai tambah melalui hilirisasi produk perikanan, lanjutnya, bisa dilihat dari kontribusi produk olahan sebesar 55% atau setara US$7,7 miliar dalam ekspor komoditas Tongkol, Tuna dan Cakalang tahun 2021.
Untuk mengakselerasi kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menyediakan informasi pasar serta akses pasar, meningkatkan pasokan bahan baku bermutu, hingga membangkitkan industri pengolahan ikan untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah.
baca : Potensi Besar, Tuna di Morotai Belum Tergarap Optimal
“Kemudian pembinaan pelaku usaha perikanan, baik itu nelayan, pembudidaya maupun petambak garam, untuk bisa mengikuti standar mutu dan standar industri. Kami juga akan melakukan pendampingan teknis dan pelatihan,” terangnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan memfasilitasi sarana dan prasarana hilirisasi, mengintegrasikan berbagai subsistem dalam rantai produksi perikanan, hingga melakukan sinergi dan kolaborasi dengan para stakeholders.
Perlunya Memperkuat Hulu
Semangat program hilirisasi perikanan, dinilai harus seiring dengan penguatan di sisi hulu. Sebab, hingga saat ini, pelaku usaha mengaku masih menghadapi persoalan yang perlu diselesaikan dengan dukungan pemerintah.
Darwis Ismail, pelaku usaha budidaya udang mengatakan, salah satu masalah dalam budidaya di sektor ini adalah ketersediaan pangan. Harga pakan yang terbilang tinggi dan keberadaan industri pakan yang mayoritas sebarannya di pulau Jawa disebut menyulitkan pengusaha di sejumlah daerah.
“Mudah-mudahan ke depan KKP bisa bantu program semacam subsidi pakan, karena permasalahan utama di budidaya ini ada di pakan, 60% dari biaya operasional ada di pakan,” ujar Darwis.
baca juga : Perjuangan Industri Perikanan Tangkap Keluar dari Jurang COVID-19
Janti Djuari, Direktur PT Ocean Mitramas dan Ketua Asosiasi Perikanan Pole and Line dan Handline Indonesia (AP2HI) menambahkan, program hilirisasi perikanan juga perlu memperhatikan sumber daya pelaku penangkap ikan dalam memenuhi ketentuan dan regulasi internasional, semisal kualitas mutu dan traceability (ketertelusuran) komoditas ataupun produk perikanan.
“Tanpa itu kita tidak bisa jual ikan ke manapun, kecuali kita makan sendiri,” terang Janti. “SDM kita harus handal, berpengalaman dan secara konsisten mengikuti standar internasional. Juga perlu dukungan teknologi pengolahan sebagaimana diinginkan pasar.”
Riza Damanik, Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) membenarkan, kualitas sumber daya manusia, inovasi dan teknologi di sektor kelautan dan perikanan adalah pekerjaan rumah yang harus dirampungkan.
Sebab, struktur ekonomi perikanan nasional yang 96% di antaranya adalah nelayan kecil, menunjukkan bahwa semangat hilirisasi mustahil terwujud tanpa sehatnya ekosistem di sektor hilir.
Karena itu, kebijakan terkait hilirisasi harus bisa memperkuat nelayan-nelayan kecil. “Kita sudah punya instrumen melalui UU Perlindungan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Ini dikawal saja agar berjalan dengan baik,” kata Riza.
Dia menambahkan, pemerintah harus bisa memastikan ketersediaan pakan yang sehat, mudah didapat dan murah, agar produk-produk olahan atau turunan perikanan budidaya bisa lebih kompetitif.
baca juga : Nelayan Kecil dan Pesta Korporasi di Laut
Sementara, di sektor perikanan tangkap yang didominasi kapal-kapal kecil, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan utama. Pemerintah sebenarnya sudah memberi subsidi pada kapal-kapal kecil. Tapi masih harus memperbaiki sistem penyalurannya. “Misalnya melalui koperasi-koperasi nelayan, sehingga bisa dilakukan audit yang lebih baik,” katanya.
Dia optimis, sektor perikanan akan menjadi tulang punggung ekonomi kelautan Indonesia. Karenanya, pemerintah masih punya kesempatan untuk memperbaiki persoalan-persoalan di hulu. Agar, perikanan rakyat dapat menjadi penopang industri perikanan nasional di kemudian hari.
