- Pencemaran limbah padat di pelabuhan perikanan berdampak pada kenyamanan dan kesehatan pengguna pelabuhan.
- Limbah padat mengandung aktivitas enzim, bakteri, dan kimiawi yang bisa berpengaruh terhadap kualitas hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di pelabuhan perikanan
- Tidak hanya mencoreng wajah pelabuhan perikanan itu sendiri, kurangnya perhatian dalam mengelola limbah padat itu dampaknya juga bisa mencemari wilayah pesisir lain.
- Akumulasi limbah padat ini juga sangat mengganggu sumber pangan nelayan di laut yang akhir-akhir ini terus mengalami tekanan.
Tingginya aktivitas manusia di tempat pendaratan ikan sebanding dengan limbah padat yang dihasilkan. Bila limbah padat yang dihasilkan dari kesibukan pelabuhan tersebut tidak terkelola dengan baik, secara kasat mata tentu dapat merusak pemandangan, pun menimbulkan bau yang tidak sedap.
Dampaknya, kenyamanan dan kesehatan pengguna fasilitas pelabuhan jadi terganggu. Selain itu, pencemaran limbah padat juga mempengaruhi kualitas mutu hasil tangkapan nelayan yang didaratkan karena adanya aktivitas enzim, bakteri, dan kimiawi.
Hal itu dijelaskan Retno Muninggar, peneliti dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Institut Pertanian Bogor dalam jurnalnya tentang Pengelolaan Limbah Padat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke Jakarta.
Dari penelitiannya yang menggunakan pendekatan studi kasus itu menunjukkan, estimasi limbah padat yang mencemari pelabuhan yang diresmikan sejak tahun 1977 tersebut per harinya mencapai 278,31 kilogram.
Sedangkan, total berat limbah padat yang diteliti bersama tim selama 8 hari yaitu sebesar 2.226,50 kilogram. Terdiri dari, sampah kayu dan plastik yaitu sebanyak 642,6 kilogram atau 28,86 persen dari total sampah yang dikumpulkan, dan sampah plastik sebesar 602,7 kilogram atau 27.07 persen.
“Jika tidak ditangani dengan baik sampah plastik akan terbawa ke sungai dan laut sehingga berpotensi mencemari perairan,” papar Retno dikutip jurnal IPB.
Selain itu, sampah potongan ikan juga turut berkontribusi terhadap pencemaran di pelabuhan dengan keluasan sekitar 73 hektare tersebut, beratnya 15 kilogram. Lain-lainnya yaitu kertas, sisa makanan, kaca, jaring, alumunium, besi dan baja.
Baca : Menangani Sampah Laut dari Pelabuhan
Minim Sosialisasi
Hasil riset yang dituliskan Retno merupakan salah satu cerminan buruknya tata kelola pelabuhan perikanan di negara dengan kekuatan dan potensi berbasis di laut ini. Termasuk minimnya perhatian terhadap kebersihan dan kesadaran dalam memanfaatkan limbah padat.
Tidak hanya mencoreng wajah pelabuhan perikanan itu sendiri, kurangnya perhatian dalam mengelola limbah padat itu dampaknya juga bisa mencemari wilayah pesisir lain.
Teresia Salhuteru, Direkur Yayasan Moluccas Coastal Care yang bergerak di bidang perikanan dan lingkungan di Ambon, Maluku mengungkapkan, saat melakukan aksi bersih-bersih pesisir pantai ia dan tim juga kerapkali mendapati limbah padat berupa plastik dari aktivitas perikanan di Pelabuhan Perikanan Banda.
Utamanya adalah sampah plastik transparan bekas pembungkus es batu yang digunakan untuk pengawetan ikan. Usai diambil es batunya, sampah-sampah ini kerapkali dibuang begitu saja ke laut.
Selain plastik bekas es batu, sampah jaring maupun limbah tulang ikan tuna yang belum termanfaatkan dengan baik juga kerapkali ia jumpai ketika melakukan aksi bersih-bersih. Kesadaran produktif itu muncul karena ia dan tim mendapati bahwa sampah plastik sudah sangat mengganggu ekosistem penting bagi ikan, seperti mangrove, lamun dan terumbu karang.
Menurut Teria, perilaku buruk yang dilakukan para pelaku utama garda pangan sektor perikanan ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak berwajib.
Padahal, regulasi sudah banyak dibuat oleh pemerintah pusat. Namun, bila aturan itu tidak sampai ke telinga masyarakat level bawah, maka kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya ini masih rendah.
“Seharusnya itu masuk dalam sistem kelola sampah di pelabuhan perikanan, dan pemerintah lebih gencar lagi mensosialisasikan,” tegas Teria kepada Mongabay pekan lalu.
Baca juga : Perlukah Pelabuhan Ikut Tangani Sampah Laut?
Tidak hanya itu, Teria juga berpandangan mestinya fungsi monitoring terkait kebijakan tersebut juga sering dilakukan. Karena bila komoditas hasil laut sudah terkontaminasi potongan-potongan mikroplastik maka dampaknya juga barangkali akan berpengaruh terhadap nilai ekspor.
“Kami berharap ikan-ikan yang dari Indonesia, khususnya Maluku tetap pada kualitas ekspor terbaik,” pungkasnya.
Bijak Mengelola
Tidak bisa ditampik bahwa limbah padat yang mencemari pesisir dan laut salah satunya adalah berasal dari tingginya aktivitas pendaratan ikan, baik itu dari pelabuhan yang berkapasitas kecil maupun besar. Saat ini, mengacu pada data Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan, untuk sebaran pelabuhan perikanan dari Aceh hingga Papua jumlahnya mencapai 452.
Rinciannya, 7 Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS), 18 Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), 42 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 49 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), Pelabuhan Perikanan (PP) 336. Sedangkan calon pelabuhan perikanan yang akan dibangun jumlahnya 234.
Hery Gunawan Daulay, Ketua Tim Kerja Restorasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ditemui dalam agenda Kampanye Resik #StopPencemaranPlastik di Jakarta menyadari bahwa pencemaran limbah padat termasuk plastik memang berasal dari kegiatan masyarakat pesisir, salah satunya yaitu aktivitas di pendaratan ikan.
Meskipun begitu, ia menilai presentasenya hanya 10-20 persen. Jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan yang berasal dari darat yang bisa mencapai 80-90 persen.
Kendati demikian, sebagai upaya untuk mengatasi persoalan limbah ini KKP telah mengeluarkan regulasi Nomor 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.
Salah satu poin dari regulasi tersebut, KKP menargetkan setiap tahunnya bisa mensosialisasikan tata cara pengelolaan sampah di kapal di 22 Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, kurun waktu 2023 hingga 2025.
Selain itu, kampanye pengurangan kemasan sekali pakai juga akan dilakukan di 47 Unit Pelaksana Teknis KKP lainnya. “Kami juga akan melakukan sinergitas antara bank sampah dengan pelabuhan perikanan,” ucapnya.
Baca juga : Sampah Laut Malut Tak Terkendali, Tingkatkan Potensi Mikroplastik di Tubuh Ikan
Menanggapi hal tersebut, Manajer Pesisir dan Laut Walhi Nasional, Parid Ridwanudin menilai, walaupun pemerintah pusat sudah membuatkan regulasi rencana aksi, namun penekanannya masih sangat umum yaitu kebiasaan masyarakat dan pemberian intensif kepada pemerintah daerah yang berhasil menyediakan fasilitas publik, termasuk sampah.
Padahal, poin penting dalam penanganan limbah ini adalah tanggung jawab produsen, terutama korporasi besar. “Supaya pelabuhan perikanan kita itu punya komitmen terhadap isu lingkungan saya rasa kedepan isu ini penting untuk terus didorong,” katanya saat dihubungi pekan lalu.
Sebab, akumulasi limbah padat ini juga sangat mengganggu sumber pangan nelayan di laut yang akhir-akhir ini terus mengalami tekanan. (***)
Apakah Mungkin Pelabuhan di Indonesia Bisa Ramah Lingkungan?
