- Konflik antara warga Loeha Raya Luwu Timur dan PT Vale Indonesia Tbk berlanjut. Puluhan warga dan aktivis WALHI Sulsel berunjuk rasa di depan kantor PT. Vale Indonesia di Jalan Somba Opu Kota Makassar.
- Peserta aksi meminta Vale Indonesia untuk segera menghentikan eksplorasi karena akan mengancam kehidupan petani, perempuan, dan buruh tani di Loeha Raya. Luas areal perkebunan merica petani yang eksisting seluas 4.239,8 Ha dengan total produksi sebesar 24.544 ton tiap tahunnya.
- PT Vale Indonesia merespons dengan menyatakan rencana eksplorasi yang dilakukan perusahaan saat ini sebenarnya berada di lokasi di luar lahan milik masyarakat. Perusahaan juga akan terus memastikan adanya dialog terbuka antara Vale dengan warga setempat yang terdampak.
- Beberapa hari sebelumnya, masyarakat yang berada di Blok Tanamalia Luwu Timur melakukan pengadangan terhadap kendaraan perusahaan yang membawa fasilitas untuk penambangan padahal belum ada titik temu antar kedua pihak.
Puluhan warga dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT. Vale Indonesia Tbk. di Jalan Somba Opu Kota Makassar, menolak aktivitas perusahaan di kawasan Loeha Raya, Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Kamis (25/7/2024).
Selain berorasi, peserta aksi juga membentangkan poster berisi kecaman terhadap Vale dan pihak oknum polisi yang dinilai berpihak ke perusahaan. Sejumlah perempuan petani juga melakukan aksi teatrikal menunjukkan hasil panen merica mereka sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian yang akan hilang dengan adanya aktivitas tambang Vale.
Rahmat Kottir, Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel meminta Vale menghentikan eksplorasi nikel di pegunungan Lumereo-Lengkona Kabupaten Luwu Timur, karena mengancam penghidupan ribuan masyarakat yang bermukim dan berkebun di wilayah tersebut.
“Kami meminta Vale untuk segera menghentikan eksplorasi karena akan mengancam kehidupan petani, perempuan, dan buruh tani di Loeha Raya. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan merica di wilayah tersebut,” katanya.
Penambangan itu juga, lanjut Rahmat, mengancam eksistensi hutan hujan dan biodiversitas yang ada di pegunungan Lumereo-Lengkona Blok Tanamalia.
“Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan moratorium terkait izin pertambangan nikel PT Vale Indonesia,” katanya.
Rahmat juga menyayangkan adanya intimidasi dari pihak kepolisian dan perusahaan selama ini dengan mendatangi rumah-rumah warga.
“Warga menghadapi intimidasi dari oknum aparat kepolisian dan perusahaan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga yang tengah berjuang melindungi perkebunan mericanya.”
Baca : Dituding WALHI Sulsel Serobot Lahan Warga dan Langgar HAM, Ini Jawaban Vale
Zulfaningsih HS, Kepala Divisi Perlindungan Ekosistem Hutan WALHI Sulsel, menyatakan Vale seharusnya menjalankan kebijakan perusahaan internasional tentang Environmental and Social Governance (ESG).
“Kebijakan perusahaan internasional atau ESG tidak dijalankan oleh PT. Vale Indonesia. Kegiatan eksplorasi yang dijalankan tanpa proses konsultasi publik telah melanggar aturan perusahaan sendiri,” katanya.
Zulfaningsih juga meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan moratorium izin pertambangan nikel milik Vale agar tidak terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat dan perusahaan.
Kawasan Loeha Raya sendiri terdiri atas lima desa yaitu Desa Loeha, Ranteangin, Tokalimbo, Bantilang, dan Masiku. Dua desa yang menjadi titik konflik perusahaan dan petani adalah di Desa Loeha dan Rante Angin.
Data WALHI Sulsel dengan menggunakan citra satelit dan keterangan dari para petani merica di Loeha Raya menunjukkan bahwa saat ini luas areal perkebunan merica yang eksisting di daerah itu seluas 4.239,8 Ha dengan total produksi sebesar 24.544 ton tiap tahunnya.
Tanggapan Vale
Menanggapi aksi ini, Vanda Kusumaningrum, Head of Corporate Communications PT Vale Indonesia, menyatakan memahami keluh kesah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan yang turut memanfaatkan sumber daya alam untuk mata pencaharian sehari-hari.
“Hutan Tanamalia yang kaya akan biodiversitas ini memang perlu kita jaga sama-sama agar manfaat yang diberikan bisa dirasakan juga oleh generasi mendatang,” katanya.
Menurut Vanda, rencana eksplorasi yang dilakukan perusahaan saat ini sebenarnya berada di lokasi di luar lahan milik masyarakat.
“Atas kejadian ini, upaya PT Vale dalam melakukan perlindungan hutan sesuai PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) tidak dapat terlaksana,” tambahnya.
Baca juga : Begini Bantahan PT Vale Atas Tudingan WALHI Merusak Hutan
Menurutnya, perusahaan akan terus memastikan adanya dialog terbuka antara Vale dengan warga setempat yang terdampak.
“Transparansi merupakan nilai yang selalu kami gaungkan, dan komunikasi dua-arah selalu dijalin dengan para warga sekitar. Pada akhirnya, tujuan utama yang perlu dicapai adalah yang dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.”
Ia juga menyatakan bahwa kolaborasi sangat penting untuk direalisasikan, dan perusahaan telah berkoordinasi secara aktif oleh para kepala desa di Loeha Raya, pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta stakeholders terkait.
“Kami mendengar dan menerima segala bentuk saran dan kritik konstruktif agar kita bersama-sama dapat melestarikan hutan dan budaya yang selama ini telah dijaga.”
Pengadangan Warga
Beberapa hari sebelumnya, tepatnya Sabtu (20/7/2024) masyarakat yang berada di Blok Tanamalia melakukan pengadangan terhadap kendaraan perusahaan yang membawa fasilitas untuk penambangan.
Dalih masyarakat, seharusnya tak boleh ada aktivitas apa pun dari perusahaan sebelum ada kesepahaman antara masyarakat dengan perusahaan.
Ali Kamri Nawir, salah satu tokoh masyarakat di Loeha Raya dengan tegas menyatakan penolakan terhadap aktivitas PT. Vale Indonesia di Blok Tanamalia, dengan alasan bahwa wilayah tersebut satu-satunya tempat hidup masyarakat Loeha Raya.
“Tidak ada lagi jalan bagi PT Vale masuk di Loeha Raya. PT Vale seharusnya menggunakan prinsip-prinsip kemanusiaan karena Tanamalia bukan lagi kawasan yang bebas. Kawasan ini adalah satu-satunya tempat hidup masyarakat Loeha Raya. PT Vale jangan merusak kehidupan masyarakat,” ungkapnya.
Ali juga mengecam keterlibatan pihak Polri yang turut mengawal aktivitas Vale, yang dianggap bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayom masyarakat.
“Kami meminta kepada aparat keamanan, Polri, agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut kami tidak sesuai dengan fungsi mereka sebagai pelindung masyarakat. Kami melihat aparat keamanan turut mengawal fasilitas ini masuk, bukankah seharusnya mereka melindungi masyarakat,” katanya.
Hasmah Kaso, seorang perempuan petani dari Loeha Raya menyatakan keresahannya atas kehadiran truk pengangkut bahan bakar milik perusahaan ke wilayah perkebunan masyarakat.
“Kami sebagai petani perempuan resah melihat mobil truk untuk mengangkut bahan bakar masuk ke dalam wilayah masyarakat. Sejak tahun 2023, pasca demonstrasi yang dilakukan masyarakat, PT Vale Indonesia menyampaikan tidak akan ada kegiatan di Blok Tanamalia. Namun sekarang mereka malah mau memasukkan fasilitas di wilayah Loeha Raya,” katanya. (***)
