- Para perempuan pesisir pantai utara (Pantura) Jawa terdampak banjir rob dampak krisis iklim dan penurunan muka tanah. Tanah pertanian hilang, memaksa para perempuan memutar otak, untuk tetap bertahan. Sunarti, salah satunya, dari petani jadi nelayan karena semua tenggelam terkena banjir rob.
- Penelitian pada 2021, tanah musnah akibat banjir rob di Jawa Tengah mencapai 7.957,89 hektar. Dari angka itu, Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah paling parah mencapai 2.391,95 hektar, lalu Demak 2.218,23 hektar dan Semarang 1.919,57 hektar. Penurunan tanah dan krisis iklim, antara lain menjadi penyebab.
- Cornel Gea, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengatakan, kondisi pesisir banjir rob itu menjadi rentan bagi para perempuan. Mereka harus menopang beban ganda terkadang juga menghadapi sistem patriarki dan rentan mendapat kekerasan.
- Susan Herawati Romica. Sekretaris Jenderal Kiara mengatakan, proyek pembangunan pemerintah di pesisir kian membuat nelayan menderita. Dalam catatan Kiara, ada 46 proyek strategis nasional (PSN) di pesisir yang justru merampas ruang hidup nelayan.
Lebih dari satu dekade sudah Sunarti beradaptasi dengan laut. Banjir rob menenggelamkan tanah kelahirannya di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, membuat Sunarti terpaksa beralih profesi, dari petani jadi nelayan.
Ibu tunggal dua anak ini juga berdagang sayur keliling. Dia cerita, mulanya tanah di Timbulsloko subur hingga mendukung untuk menanam komoditas pertanian. Masyarakat termasuk keluarga Sunarti jadi petani. Mereka menanam padi, sayur-mayur, palawija dan komoditas tani lain.
“Tanah masih bagus, Saya senang menanam karena tanah masih bagus, menopang sekali (kehidupan). Karena dahulu belum banjir rob,” katanya dalam diskusi 9 Maret lalu.
Seingat dia, air laut mulai mengikis daratan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa itu sekitar 2000-an. Kala itu, tak separah sekarang.
Sunarti masih bisa mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perlahan tanah pertanian tak lagi subur. Tanaman satu per satu mati kena rob setiap saat. Gagal panen pun terus petani alami.
“Nganggur akhirnya, tanahnya sudah sakit. Tanaman yang kami tanam tidak tumbuh. Aku mempertanyakan kepada Allah, kok hidupku begini?” ucap perempuan 53 tahun ini.
Hingga 2015, banjir rob tak pernah surut, justru makin menenggelamkan lahan pertanian, tambak, daratan dan rumah-rumah warga dengan rata-rata ketinggian sampai satu meter. Tanggul-tanggul yang warga buat tak mampu membendung terjangan rob, air laut justru merangsek masuk dan merusak pemukiman.
Banjir rob benar-benar membawa petaka, hingga menguburkan jenazah pun kesulitan karena area pemakaman juga turut tenggelam.
Perlahan, warga mulai meninggalkan desa atau beralih kerja untuk bertahan hidup. Termasuk Sunarti dan ayahnya memilih Semarang sebagai kota tujuan mencari nafkah.
“Airnya lama-lama naik, jalanan tenggelam. Aku sama bapakku akhirnya pergi merantau ke Semarang naik sepeda ontel,” kata anggota Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Demak ini.
Di kota yang memiliki julukan Port of Java itu, Sunarti jadi buruh serabutan dari buruh bangunan, pengupas bawang, sampai berdagang sayur. Pendapatan pun tak seberapa, yang penting bisa menopang kebutuhan hidup.
Kondisi ini membuat Sunarti harus beradaptasi. Dia lantas belajar melaut dengan saudara laki-lakinya yang lebih dulu menjadi nelayan. Uang hasil bekerja di perantauan dia sisihkan untuk membeli kebutuhan melaut, hingga akhirnya memutuskan kembali ke desa dan jadi nelayan.
“Aku juga sambil jualan sayur keliling. Kan banyak yang membantu, memberi sembako, swadaya membangun jalan dan ini tentu saja menguatkan perempuan. Aku tetap bersyukur. Aku sepakat, kalau kita harus berjuang hadapi ini.”
Sri Wahyuni, perempuan nelayan Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Jepara, juga merasakan perubahan alam hingga tangkap ikan lebih sulit.
Krisis iklim, katanya, sangat berdampak pada kehidupannya. Hidup dari keluarga nelayan, Sri ingat betul pendapatan melaut dari masa kecil hingga sekarang.
“Saat masih kecil saya rasakan gemah ripah loh jinawi (kekayaan alam subur dan berlimpah). Musim udang banyak dapatnya, ikan juga sama. Sekarang jauh (pendapatan melaut menurun drastis),” katanya.
Laut dan pesisir Jepara juga terdampak dari gempuran penambangan pasir besi sejak 2012 dan tambang pasir laut.
Apalagi pemerintah sudah membuka kembali ekspor pasir laut setelah lebih dari 20 tahun dilarang. Kebijakan itu tertuang dalam Permendag Nomor 21/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
Dengan gempuran pelbagai masalah ini, Sri dan keluarga lantas tak ingin meratapinya. Sri bilang, perempuan pesisir juga ikut berperan dalam perekonomian keluarga, meski di tengah keterbatasan. Bersama PPNI, Sri berjuang memajukan perempuan pesisir.
“Kami mendapat pelatihan dari teman-teman, salah satunya Kiara (Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan) dan termotivasi bahwa perempuan bisa lebih baik dan bisa membantu perekonomian keluarga,” katanya.
Pada 2015, dia bersama PPNI membangun rumah produksi. Di sana, para perempuan pesisir mendapat pelatihan dan memproduksi bahan pangan seperti terasi hingga ikan asin. Hasil keuntungan penjualan pun jadi pendapatan para perempuan nelayan untuk kebutuhan rumah tangga.
Sayangnya, rumah produksi itu hancur kena terjang ombak, lantaran lokasinya berada di tepi laut. Tak putus asa, mereka bangun lagi rumah produksi dan berkembang hingga kini.
“Alhamdulillah, kita ada terasi ada bandeng presto, abon ikan. Pokoknya produk ikan, sedikit -sedikit kita punya tambahan dan sekarang bulan ramadhan ini kita kewalahan melayani permintaan takjil buka puasa.”
Hingga saat ini, air laut kian mengikis daratan di Desa Timbulsloko, ketinggian rata-rata 1-2 meter. Sunarti dan Sri hanya contoh dari ribuan perempuan terdampak di pesisir Pantura Jawa.
Penelitian pada 2021, tanah musnah akibat banjir rob di Jawa Tengah mencapai 7.957,89 hektar. Dari angka itu, Kabupaten Brebes tercatat sebagai daerah paling parah mencapai 2.391,95 hektar, lalu Demak 2.218,23 hektar dan Semarang 1.919,57 hektar. Penurunan tanah dan krisis iklim, antara lain menjadi penyebab.
Perempuan pesisir dan solusi palsu
Cornel Gea, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengatakan, kondisi pesisir banjir rob itu menjadi rentan bagi para perempuan. Mereka harus menopang beban ganda terkadang juga menghadapi sistem patriarki dan rentan mendapat kekerasan.
Data LBH APIK Semarang, kurun 2019 hingga bulan ketiga 2025, 95 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terjadi di Demak. Kasus tersebut rata-rata kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak hingga inses.
Hermawati Sasongko, Direktur LBH APIK Semarang menjelaskan, krisis iklim juga memicu kekerasan.
“Akhirnya berutang untuk kebutuhan sehari -hari. Utang itu akhirnya menumpuk, dan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ketika si istri ini menanyakan kepada suami, suami malah memukul si istri, terjadilah kekerasan, terjadilah penelantaran rumah tangga,” katanya.
Kerentanan selanjutnya yang harus perempuan pesisir hadapi adalah kesehatan. Sampah berhamburan, mengambang di permukaan air laut dan tak ada tempat penampungan menyebabkan kondisi lingkungan kumuh, timbul penyakit. Akses air bersih pun juga sulit.
“Kesimpulan kami, perempuan dan anak juga keluarga miskin termasuk lansia dan disabilitas paling rentan,” kata Hermawati.
Susan Herawati Romica. Sekretaris Jenderal Kiara mengatakan, proyek pembangunan pemerintah di pesisir kian membuat nelayan menderita. Dalam catatan Kiara, ada 46 proyek strategis nasional (PSN) di pesisir yang justru merampas ruang hidup nelayan.
“Itu adalah kontributor terbesar atas dampak krisis iklim.”
Ruang hidup masyarakat makin terhimpit, terlebih setelah pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja. UU ini melanggengkan perampasan ruang hidup tanpa melibatkan masyarakat, terutama perempuan.
“Tata ruang, darat, dan laut dari situlah izin -izin proyek -proyek yang bermasalah termasuk jalan tol yang dianggap sebagai solusi palsu itu keluar. Apakah kawan -kawan dilibatkan perempuan? Enggak pernah.”
Susan bilang, program pemberdayaan masyarakat pesisir di tengah krisis iklim yang pemerintah gaungkan selama ini hanya solusi palsu. Menurut dia, solusi yang pemerintah jalankan hanya omong kosong karena di balik itu ada proyek yang mengancam kehidupan masyarakat pesisir.
Dia contohkan, megaproyek aquaculture era Prabowo Subianto. Catatan Kiara, proyek berdalih budidaya berbasis air ini mencangkup 94 hektar kawasan pesisir dan perairan, termasuk pulau-pulau kecil. Proyek itu, kata Susan, bertolak belakang dengan strategi ekonomi biru yang pemerintah canangkan.
“Itu akan memangkas mangrove -mangrove di pesisir. Coba bagaimana kita mau ngomongin soal krisis iklim?”
*******
Kala Proyek Tol Semarang-Demak Rusak Puluhan Hektar Hutan Mangrove
