- Perempuan Timbulsloko, Sayung, Demak, Jawa Tengah tertatih-tatih alih profesi dari petani menjadi nelayan. Mereka terus beradaptasi di tengah derita yang seakan tak ada habisnya. Rumah tenggelam, lahan pertanian jadi hamparan laut, kekerasan rumah tangga, masalah kesehatan, dan kemiskinan.
- Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyakini adanya pembiaran dari pemerintah. Puluhan desa di pantai utara (pantura) Jawa banyak yang tenggelam. Namun hingga saat ini tak pernah ada status bencana nasional.
- LBH Apik Semarang mencatat kurun waktu 2019 hingga Maret 2025 tercatat ada 90 kasus KBG. Kasus meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, femisida, dan insect.
- Mia Siscawati, Pakar Kajian Gender Universitas Indonesia (UI) mengatakan dalam konteks bencana ekologis atau bencana akibat ulah manusia karena mengubah landscape, itu menjadikan perempuan rentan secara biologis dan sosial.
“Mak Dah ilang… Mak Dah ilang…,” teriak Suramin, di seputar Desa Timbulsloko, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) yang tenggelam oleh air laut.
Pria yang berteriak itu adalah suami Mak Dah. Dia mencari istrinya yang pamit melaut, namun tak kunjung pulang. Sontak, teriakan itu membuat suasana Timbulsloko sore itu mendadak tegang. Untung saja, beberapa saat kemudian, Mak Dah kembali pulang.
Peristiwa itu menjadi pengalaman paling mencekam dalam hidup Mak Dah. Betapa tidak, cuaca tiba-tiba memburuk saat melaut tengah Februari 2025. Dia sudah menceburkan diri ke laut untuk memasang jaring ikan, tapi tiba-tiba badai datang. Perempuan 60 tahun ini cemas dan takut.
“Aku dikabarkan ilang. Ana udan dan angin akeh, terus usaha berteduh di Mangrove, suami ngoleki, ilang endi? (Saya dikabarkan hilang, ada hujan dan angin lalu berteduh di Mangrove. Suami mencari, hilang di mana istri, Red),” kata Zubaidah nama lengkap Mak Dah.
Dia bertaruh nyawa setiap hari untuk bertahan hidup. Sepandai apapun memprediksi cuaca, hujan dan angin bisa datang sewaktu-waktu.
Tak pernah ada yang mengajarinya menjadi nelayan. Bahkan berenang pun dia tak bisa. “Dulu, depan rumah ini ladang yang subur, sekarang lautan,” katanya membuka cerita.
Namun, situasi berubah tatkala rumahnya tinggal menjadi lautan pada 2010. Dia tak punya pilihan. “Lihat orang mendayung perahu, gimana caranya aku juga harus iso (bisa, Red). Belajar berenang juga bagaimana caranya.”
Serupa Musarofah, akrab disapa Mak Pah. Di usia menginjak 63, tak lebih mujur dari perempuan nelayan lain di Timbulsloko. Pada usia itu, dia masih berjuang bertahan hidup.
Siang menjelang sore, Mak Pah menaiki perahu dari drum plastik ala kadarnya. Sekuat tenaga dia mendayung melawan arus. Sesekali menengadah, memantau kondisi langit dan arus air.
Sesekali gelombang pecah di depannya dan cipratan air mengenai kerudungnya. Lain hari, Mak Pah juga pernah terjebak ombak dan tak mungkin mendayung perahu. Beruntung dia melihat patok bekas tanggul dan bertahan hingga ombak tenang. Mungkin hampir sejam menunggu dalam kedinginan.
“Nyebut Gusti Allah, akhirnya kula wangsul padahal ombak e gede. Mboten ngertos. (Menyebut nama Tuhan dan akhirnya bisa pulang. Tidak tahu cuaca mendadak ganas),” kenangnya.
Dia setiap hari melaut demi bertahan hidup, tanpa menyadari kondisi perempuan menopause sesungguhnya sangat rentan.
Perempuan menopause mengalami perubahan hormon yang berpengaruh pada kondisi fisik dan psikis. Saat memasuki masa itu, perempuan mengalami gejala vasomotor seperti rasa panas pada tubuh dan keringat malam selama bertahun-tahun. Belum lagi, perubahan suasana hati, misal, depresi, kecemasan, gangguan tidur dan kognitif.
Mereka tak hanya memiliki risiko penyakit osteoporosis. Berdasarkan American Heart Association Journals, perempuan menopause juga berisiko penyakit kardiovaskular (PKV). Penyakit ini merupakan penyebab utama kematian pada perempuan setelah menopause.
Dalam usia senja ini Mak Pah masih merawat seorang cucu. Mulai dari kebutuhan makan minum hingga membayar uang sekolah.
Anak perempuannya korban kekerasan rumah tangg, bercerai saat usia kandungan empat bulan. Mak Pah merawat cucu karena kedua orangtuanya sudah punya pasangan lain.
“Nderek kula. Mak dan bapaknya punya bojo anyar. Sekolah kula sing bayar, susu pas awal-awal. Kelas 5 saiki. (Cucu ikut saya, orangtuanya sudah punya pasangan sendiri-sendiri. Saya yang bayar sekolah dan beli susu saat dia bayi, sekarang sudah kelas 5 SD).”
Pembiaran pemerintah
Susan Herawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai kondisi puluhan desa tenggelam di pesisir utara Jawa, khusus Demak karena ada pembiaran pemerintah. Hingga kini, tidak ada status bencana nasional di sana.
Warga beradaptasi sendiri. “Gak pernah (status bencana nasional), karena itu punya konsekuensi yang tinggi, APBN,” katanya.
Susan heran dengan cara pemerintah memberikan solusi atas permasalahan Pantura Jawa. Soal banjir rob, misal, pemerintah membangun jalan tol yang mereka sebut sekaligus sebagai tanggul laut. Dia sebut itu solusi palsu.
“Sesungguhnya, yang ingin diselamatkan adalah warga pesisir atau menyelamatkan industri dari kemacetan? Ngomongin desa tenggelam tuh orientasinya selalu relokasi, gak mau dia (pemerintah) membangun ketangguhan manusia di situ.”
Warga Timbulsloko Demak menghadapi pilihan berat dan terpaksa bertahan karena tak ada pilihan. Memilih relokasi, mereka akan terjebak utang besar. Sebab, skema relokasi hanya menyediakan biaya pembangunan. Itupun sangat kecil karena warga harus menyiapkan tanah sendiri.
“Kan berat. Makanya cara mereka bertahan hidup ya membangun ketangguhan versi mereka,” kata Susan.
Menurut dia, nyaris di semua pesisir, perempuan mengambil porsi lebih banyak dalam berjuang. “Gak bisa dipungkiri beban perempuan banyak, gak hanya urusan domestik tapi dalam mata pencaharian,” katanya.
Seturut pengamatan selama pendampingan, Susan melihat ada rasa marah terpendam dalam diri perempuan Timbulsloko. Bagaimana tidak, mereka menghadapi ketidakpastian hidup dan terpaksa beradaptasi sendiri. Alih profesi dari petani ke nelayan tak bisa dibayangkan betapa susahnya.
“Mereka bertahan dan lebih militan lagi memperjuangkan ruang hidupnya. Itu nyaris di semua pesisir. Karena pikiran mereka, kalau berjuang hari ini bukan hanya untuk mereka aja tapi juga untuk anak cucu mereka.”
Penelitian Sukamdi yang terbit di jurnal Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebutkan, banjir rob berdampak ekonomi ganda di Desa Timbulsloko. Banjir rob berdampak hilangnya sumber ekonomi warga, makanan, dan kesempatan kerja. Pada akhirnya, memperparah kemiskinan. Jurnal juga menyebut sebagian penduduk tidak ingin pindah salah satunya juga alasan keterikatan dengan keluarga dan daerah asal.
Kekerasan berbasis gender
Kekerasan terhadap perempuan di pesisir seringkali tidak dipahami oleh perempuan itu sendiri. Misal, perempuan pesisir terkadang tidak menyadari dirinya terbelenggu atau menyadari tetapi tidak berdaya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik Semarang mencatat, kurun waktu 2019-Maret 2025 tercatat ada 90 kasus kekerasan berbasis gender (KBG). Kasus meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, femisida, dan inses.
Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, Direktur LBH Apik Semarang mengatakan, kasus KBG di kalangan perempuan pesisir banyak tak mereka laporkan karena sejumlah alasan. Mulai dari stigma negatif status janda, masalah ekonomi hingga masalah agama.
“Meski secara ekonomi tak dipenuhi tapi karena perempuan tak punya keahlian dan pendidikan tinggi makanya perempuan tidak ingin bercerai, takut tidak ada yang memberi nafkah.”
KBG perempuan pesisir biasa bermula dari hilangnya pekerjaan suami akibat perubahan landscape tempatnya hidup dan mencari nafkah. Mereka yang awalnya adalah nelayan, tidak bisa melaut karena kondisi pesisir yang rusak dan hasil tangkapan turun drastis.
Ketika beralih profesi, banyak dari mereka mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik. Alasannya, karena kendala pendidikan dan tidak ada keahlian. Alhasil, tak ada pekerjaan dan terlilit utang. Sementara kebutuhan hidup juga harus mereka penuhi sehari-hari.
“Kemiskinan menjadikan semakin miskin secara emosional. Ekonomi mereka tak stabil kemudian, kekerasan itu muncul,” katanya.
Mia Siscawati, Pakar Kajian Gender Universitas Indonesia (UI) mengatakan, ada dua dimensi kerentanan perempuan, yakni biologis dan sosial. Secara biologis, perempuan dan laki-laki jelas berbeda.
“Dalam konteks bencana ekologis atau ulah manusia, atau bencana karena perubahan landscape, karena reklamasi, proyek strategis nasional, itu akan rentan kedua-duanya, rentan secara biologis dan sosial,.”
Secara biologis, perepuan pesisir jelas memiliki kerentanan lebih. Misalnya, organ reproduksi perempuan terancam saat banjir rob. “Bayangkan situasi banjir rob mungkin bisa sepinggang. Atau bila tidak sampai sedalam itu perempuan ada dalam keadaan menstruasi, atau dia sedang hamil, nifas habis melahirkan atau menyusui.”
Tak berhenti di situ, perempuan pesisir tak hanya memiliki resiko biologis. Namun ada tambahan persoalan yakni perbedaan peran dan posisi perempuan yang tak hanya kerja domestik. Ada mengurus anak hingga merawat lanjut usia (lansia) di rumah.
Kalau keluarganya termasuk ekonomi menengah ke bawah, perempuan ikut mencari nafkah. Mencari nafkah tak harus kerja di kantor. Kalau di pedesaan, katanya, mereka pergi ke sawah dan kebun. Di laut mereka mencari hasil laut atau membuka warung, tukang pijat dan lain-lain.
Para perempuan ini bekerja di ranah produktif. “Ada banyak bentuk ketidakadilan yang muncul karena dimensi sosial tadi. “Salah satu ketidakadilan itu ya beban berlebih,” katanya.
Mia mengatakan, perbedaan dan pembedaan yang terjadi di masyarakat atas diri perempuan itu berbeda. Pembedaan sosial menimbulkan paling tidak lima bentuk ketidakadilan gender. Yakni, ketidakadilan yang terbentuk karena kondisi sosial budaya, yang disebut gender, kondisi sosial yang mengatur.
“Tak hanya beban berlebih. Kemudian ada stereotype ‘o perempuan itu lemah, emosional sehingga tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan baik di rumah maupun komunitas,” jelas Mia
Stereotype ini menjadikan perempuan dinomorduakan. Kondisi ini sangat merugikan di pesisir yang rawan bencana. Misal, ada bencana, laki-laki yang terlibat. Mereka tidak tahu betul tanda-tanda bencana dan perubahan landscape.
Begitu sudah dinomorduakan, mereka beresiko alami ketidakadilan berikutnya yaitu terpinggirkan atau termarginalkan kebutuhan mereka. Kalau banjir melanda, dianggap laki-laki dan perempuan sama menderita. Padalah, perempuan lebih menderita karena menstruasi, ada yang hamil, nifas.
“Bayangkan sedang nifas 40 hari, rumahnya banjir. Kemudian lansia, ada yang bilang dia udah gak menstruasi, eh jangan salah dia melahirkan dan risiko osteoroporosis. Dipinggirkan kebutuhannya, misal, orang menyumbang itu supermie, tapi pembalut mana? Bayangkan itu dimarjinalkan.”
Ketidakadilan gender juga memunculkan berbagai bentuk kekerasan. Ada banyak masalah memicu kekerasan. Misal, mereka kelelahan dan tidak bisa membahagiakan seluruh isi rumah, bukan tidak mungkin mereka mengalami KDRT. “Kekerasan juga gak harus fisik ya tapi psikis psikologis dan ekonomi.”
*****
Tanah Amblas, Rob, dan Ancaman Tenggelamnya Pesisir Utara Demak di Tahun 2030
