Artikel oleh M Ambari [Jakarta]

Indonesia mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan (KKP) dengan tepat dan sesuai fungsinya, mencakup di dalamnya ekosistem terumbu karang yang menjadi rumah bagi sebagian besar ikan di laut Agar pengelolaan KKP …

Pemerintah menenggelamkan 13 kapal ikan asing pelaku illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) berbendera Vietnam dan Malaysia, di tiga lokasi yaitu Natuna (Kepulauan Riau), Belawan (Sumatera Utara), dan Pontianak (Kalimantan Barat)…

Kebijakan penenggelaman kapal sebaiknya tidak perlu dilanjutkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai gantinya, KKP mulai fokus pada perbaikan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan. Di mata Menteri Koordinator Bidang…

Kehadiran aplikasi ponsel “Laut Nusantara” dinilai KIARA tidak memberi banyak perubahan pada kemampuan nelayan di atas laut. Justru, aplikasi itu melupakan kondisi sesungguhnya dari sebagian nelayan di Nusantara Di Indonesia,…

Pusat pembenihan ikan laut terbesar dan modern di Indonesia kini dioperasikan Pemerintah Indonesia di Ambon, Maluku. Hatchery tersebut, akan menjadi pusat produksi benih untuk memasok pelaku usaha perikanan budidaya di…

Penenggelaman kapal ikan asing (KIA) yang melakukan aktivitas IUUF di Indonesia, dinilai belum memberikan efek jera. Terbukti dari masih ada aktivitas IUUF, walau Pemerintah sudah melarang KIA mencari ikan di…

Indonesia tegas tak akan memberi ampun kepada kapal-kapal yang terbukti mencuri ikan dan melanggar hukum wilayah laut Indonesia. Penegasan itu, menjadi bentuk penegakkan kedaulatan Negara yang saat ini menjadi fokus…

Indonesia tegas tak akan mengampuni kapal ikan asing pelaku IUUF di perairan Indonesia. Salah satu fokusnya, adalah memberikan efek jera melalui pemusnahan kapal dengan cara dilakukan penenggelaman. Kebijakan itu semakin…

Pengaturan ruang di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia melalui Perda RZWP3K dinilai merampas ruang hidup masyarakat pesisir yang mendiami kawasan tersebut Perampasan ruang hidup masyarakat pesisir, membuat manfaat…

Visi poros maritim dunia, adalah visi masa depan yang harus didukung dengan penyadartahuan masyarakat terhadap akar budaya maritim di masa lalu. Pemahaman budaya maritim, sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur yang…

Pemerintah Indonesia mengumumkan masih ada sebanyak 2.397 unit kapal berukuran lebih dari 30 GT yang tidak memiliki izin. Hingga saat ini, kapal-kapal tersebut diketahui masih belum melakukan proses perpanjangan izin…

Pemerintah Indonesia menertibkan rumpon tak berizin di perairan ZEEI perbatasan Filipina. Selama operasi, sudah 29 rumpon yang ditertibkan, dan semuanya diduga milik WN Filipina yang berprofesi sebagai nelayan. Biasanya, mereka…

Populasi hiu di dunia terus menurun, dengan fakta sudah 31 persen populasi hiu dunia terancam punah. IUCN mencatat, hiu menjadi kelompok spesies paling terancam di dunia untuk saat ini. Tanpa…

Suhu bumi dalam lima abad terakhir, naik secara signifikan hingga mencapai 1,5 derajat celsius pada pada 2018 berdasarkan catatan IPCC. Kenaikan itu di antaranya dipicu pembangunan yang masif namun negatif…

Kejahatan manusia yang terjadi di tengah laut terus ada hingga saat ini dan itu adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Aktivitas kriminal itu biasanya bersinggungan dengan aktivitas perikanan…

Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Provinsi untuk segera menyelesaikan pembuatan Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), sebagai acuan setiap provinsi dalam mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk…

Setiap tahun, Indonesia menanggung kerugian karena aktivitas pencurian ikan (IUUF) sebesar USD20 miliar. Kerugian itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir yang sangat bergantung kepada sumber daya ekosistem laut. Aktivitas IUUF…

Pemerintah Indonesia terlibat polemik untuk kebijakan hukum terhadap kapal ikan pelaku IUUF. Kebijakan yang sebelumnya dijalankan sesuai dengan UU No.45/2009 tentang Perikanan dengan melaksanakan lelang, dinilai tidak efektif. Hal itu,…

Pemerintah berkomitmen mengurangi sampah plastik di lautan sampai 70 persen pada 2025. Salah satu upaya yang dilakukan, adalah dengan menggandeng sejumlah pihak dari kalangan pebisnis, kelompok masyarakat sipil, dan pemangku…

Pemerintah dan DPR RI mewacanakan penggantian tanggal peringatan hari nelayan nasional dari 6 April menjadi 21 Mei. Wacana tersebut sudah dibahas dengan melibatkan DPR RI dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman…