Hutan

Cengkeraman Pertambangan di Kepulauan Rempah dan Perikanan

  Maluku Utara terkenal sebagai kepulauan rempah--antara lain pala, cengkih,--dan daerah maritim dengan potensi perikanan besar tetapi bisnis yang berkembang malah pertambangan. Walhi Malut mencatat, dari luas Malut 145.801,1 kilometer…

,

Cerita Tradisi Berburu Penyu di Mentawai

    Balai di Desa Muntei,  Kecamatan Siberut Selatan, itu tampak ramai. Hari itu, warga mempertanyakan salah satu poin nota kesapakatan yang akan mereka tandatangani, yakni,  tentang pelarangan mengambil maupun…

Ketika RSPO Dorong Perluasan Sertifikasi Kebun Sawit Petani Kecil

    Ratusan orang terdiri dari pemangku kepentingan sawit global dari para pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, pembuat kebijakan, akademisi sampai organisasi masyarakat sipil dan lingkungan berkumpul dalam pertemuan rutin Roundtable…

RTRW Papua Barat Rawan Deforestasi Besar-besaran

  Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Papua Barat 2013-2033 yang selesai tahun 2015 dinilai berpotensi mendorong deforestasi dan degradasi hutan yang ada kini. Dalam RTRW itu, luasan kawasan lindung tersisa…

Kaji Ulang Kebijakan dan Izin-izin Industri Ekstraktif di Papua

    Pemerintah didesak meninjau kembali kebijakan peraturan dan perizinan yang melanggar hak asasi masyarakat adat Papua, cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil peninjauan atas perusahaan-perusahaan ini harus…

Tambrauw: Mendorong Ekowisata, Menguatkan Lembaga Adat

Puluhan warga sudah berkumpul malam itu. Satu persatu memberikan saran. Ada yang setuju, ada yang tidak. Kadang suara mereka terdengar keras. Sesekali bertepuk tangan dengan serentak. Semakin malam, suasana semakin…

Moratorium Sawit Hanya Dua Tahun, Cukupkah buat Benahi Tata Kelola?

  Memasuki penghujung 2017, aturan moratorium sawit-- sudah proses pasca Presiden Joko Widodo, mengumumkan rencana itu April 2016—belum juga keluar. Dari beberapa bahasan lintas kementerian, muncullah kemungkinan-kemungkinan masa moratorium berlangsung…

Dapatkah Negara Bersinergi dengan Adat untuk Kelola Hutan di Biak?

Dalam suatu ketika Dewan Adat Biak pernah menaruh curiga terhadap program pemerintah. Terutama dengan Kehadiran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Biak Numfor. Kecurigaan semakin bertambah ketika KPH Lindung, yang dibentuk…