Hutan Kelola News

      Serikat Petani Pasundan (SPP) mendapatkan hak atas tanah mereka melalui perjuangan panjang, sejak puluhan tahun lalu. Perlahan-lahan, upaya mereka membuahkan hasil.  Redistribusi tanah mereka dapatkan tahap demi…

        Petani di Desa Blongko, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, hidup  serba kekurangan. Petani punya lahan garapan di lokasi eks hak guna usaha (HGU), dengan harus rela berbagi…

          Kabar ada surat rekomendasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam PT Bumi Rangkiang Sejahtera (BRS), membuat masyarakat adat di Kabupaten Solok Selatan,…

        Para petani Desa Pundenrejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,  kehilangan ruang hidup. Lahan tempat mereka bertani tak ada lagi sejak berkonflik dengan PT Laju Perdana…

      Masyarakat adat di Desa Kalawa, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mendapatkan izin hutan desa untuk mengelola kawasan hutan di lahan gambut. Mereka mengelola hutan dengan tradisi adat yang…

    Jutaan hektar hutan Papua, dalam ancaman. Perkebunan tebu dengan label untuk swasembada gula ada bioethanol berisiko berisiko membuka hutan alam dalam skala besar di hutan alam tersisa di…

      Masyarakat Dayak Pitap, memiliki kearifan terjaga. Mereka menjaga kehidupan dengan tradisi berladang, dan perlakuan terhadap alam yang penuh hormat. Tradisi berladang Dayak Pitap bukan sekadar memperoleh makanan,…

      Masyarakat adat di nusantara belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Hak-hak para penjaga bumi ini masih terabaikan. Sepanjang 2023, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat,  setidaknya ada 2.578.073…

      DPRD Riau sedang menyusun rancangan peraturan daerah  tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (Raperda Tanah Ulayat), tetapi dalam proses dinilai tertutup dan tak partisipatif.  Organisasi masyarakat sipil menyatakan, …

      Ancaman deforestasi baru dan terencana terus  mengintai hutan alam atas nama proyek transisi energi di berbagai daerah Indonesia termasuk di Gorontalo. Berdasarkan temuan Forest Watch Indonesia (FWI)…

      Konflik antara masyarakat adat di Tano Batak dengan perusahaan kertas dan pulp, PT Toba Pulp Lestari (TPL) tak kunjung usai. Komunitas adat di daerah-daerah yang masuk konsesi…

    Berkah bagi Desa Tanjung Kasri yang dikelilingi Taman Nasional Kerinci Seblat.  Desa yang ditinggali Masyarakat Adat Serampas dan berada di Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi, ini bisa mandiri…

    Ketiadaan Undang-undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat membuat posisi masyarakat adat rentan terusir dari ruang hidup bahkan tak jarang alami kriminalisasi. Sayangnya, RUU Masyarakat Adat yang sudah…

      Masyarakat adat di Tano Batak menghadapi ancaman kehilangan wilayah, karena negara sepihak memberikan izin kepada perusahaan seperti hutan tanaman industri, pariwisata internasional, sawit,  food estate dan lain-lain.…

      Masyarakat adat di nusantara ini masih hidup dalam was-was dan ketidakpastian. Hak-hak mereka termasuk soal penguasaan hutan maupun lahan masih minim pengakuan dan perlindungan. Pemerintah daerah maupun…

      Sejumlah lembaga mendorong pemerintah menangani penyelesaian konflik agraria dengan menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), menghormati hak warga atas tanah, serta didasarkan pada keadilan sosial. Upaya mewujudkan…

      Ruang hidup Orang Rimba di Batanghari, Jambi, makin terhimpit. Sejak puluhan tahun lalu, hutan-hutan tempat mereka meramu dan berburu, pemerintah berikan izin kepada perusahaan sawit. Belum selesai…

      Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama  komunitas adat ajukan gugatan kepada presiden dan DPR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena tak ada kejelasan pengesahan RUU Pengakuan…

  Penderitaan hidup masyarakat adat dampak kehadiran industri nikel dari tambang sampai kawasan industrinya di Halmahera, Maluku Utara, berelasi kuat dengan praktik-praktik koruptif dalam prosesnya.  Dari beragam aksi korup ini,…

      Konflik agraria terjadi di berbagai penjuru negeri.  Kesenjangan kuasa lahan antara  negara, pebisnis dan untuk rakyat begitu jomplang.  Ruang-ruang hidup rakyat terancam  untuk alasan ‘pembangunan’, pemberian izin-izin…