Masyarakat Adat News

Komisi IV DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-undang Pemberantasan Perusakan Hutan (RUU PPH) yang rencana masuk paripurna April ini. RUU ini terkesan dibahas diam-diam dan dinilai banyak muatan ‘titipan’ hingga…

Karena mendapat protes dari berbagai kalangan, sidang paripurna pengesahan yang sedianya 2 April 2013, ditunda. Bukan batal, hanya tertunda sementara. Komisi Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta DPR RI menunda…

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memprediksi eskalasi konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) makin tinggi pada 2013. Kondisi ini, seiring dinamika politik makin tinggi menuju pemilu dan pilpres…

“TPL tebang pinus, kami tak peduli, itu pemerintah yang tanam. Tapi tolong, pohon kemenyan kami yang di hutan itu jangan ditebang.” Begitu ungkapan Edu Pandiangan, perwakilan masyarakat adat Pandumaan kala…

Konflik lahan antara PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan masyarakat adat Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut), kembali memanas, Senin(25/2/13). Kondisi ini karena TPL mulai menanam kayu putih…

Sedikitnya enam ribu jiwa masyarakat adat Talang Mamak di Riau kini hidup “terjepit” dalam kepungan perusahaan sawit, hutan tanaman industri (akasia) dan pertambangan yang mengambil tanah ulayat dan hutan adat…

Perubahan iklim. Jika dua kata itu muncul, apa yang terlintas di kepala anda? istilah-istilah rumit seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, deforestasi, dan sejumlah kata yang sulit dipahami langsung…

PELIBATAN masyarakat adat dalam program Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD) dinilai sulit terealisasi jika pengakuan wilayah adat masih diabaikan pemerintah (Kementerian Kehutanan). Sampai saat ini, hutan adat masih…

Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut) makin memanas. Sampai Kamis(18/10/12), warga masih siaga dan terus berjaga-jaga, baik di sekitar wilayah masyarakat adat Pandumaan-Sipituhuta maupun di Tombak Haminjon (hutan…

GUNA penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut, Kalimantan Tengah (Kalteng), tak hanya menjadi daerah percontohan proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)+ . Daerah ini juga menjadi…

Konflik tapal batas tanah adat dengan PT Toba Pulp Lestari terjadi sejak 2009. Pemetaan hutan adat sudah dilakukan dan lewat penetapan pansus DPRD telah disampaikan ke Kementerian Kehutanan. Namun, sampai…

“Bu, pagi ini kami mendengar laporan warga yang berjaga bahwa MWJP menggusur lahan lagi. Lahan yang digusur yang sudah kami dirikan pondok jaga agar perusahaan tidak menggusur sembarangan. Lahan tidak…

ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah mengakomodasi pemetaan kawasan masyarakat adat dan diberikan ruang khusus dalam tata ruang. Begitu juga dalam penyusunan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang…

PADA 9  Agustus diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Hari ini, kali pertama dicanangkan Majelis Umum pada Desember 1994.  Pada 2007, Majelis mengadopsi Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat. Dengan mengakui hak…

Aman menyayangkan, dari Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia, bertindak seakan menjadi jubir Newmont. KONFLIK antara masyarakat adat  Cek Bocek Selesek Rensury Suku Berco dengan PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) belum…

MASYARAKAT adat Mee, tinggal di tanah adat Yaro, secara administrasi pemerintah masuk Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, Papua. Ia berada di kaki gunung keramat, Huwou dan Waihai. Hamparan hutan luas. Di…

HAK-hak masyarakat lokal maupun masyarakat adat kerap terabaikan dalam pelaksanaan proyek Demonstration Activities–Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD+) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Misradi, warga Sei Ahas, Mantangai, Kapuas,…

HUTAN masyarakat adat Dayak Punan yang masuk ‘kawasan’ PT Intracawood di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur (Kaltim) seluas 23.139 hektare (ha). PT Intracawood, sudah menggarap dan mengambil kayu diperkirakan 15 ribu…

SIDANG lanjutan pengajuan judicial review Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) terhadap UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, Rabu(27/6/12) menghadirkan saksi ahli Dr Maruarar Siahaan. Maruarar menjelaskan, hak-hak masyarakat hukum adat…

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pemenuhan hak-hak masyarakat asli di sekitar  hutan telah meningkat secara signifikan, setidaknya itulah hasil penelitian yang dilakukan Rights and Resources Initiatives (RRI). Penelitian yang…