Peta Moratorium News

Kebijakan moratorium hutan dan lahan sudah diperpanjang dua tahun ke depan. Revisi peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPIB) pun berlanjut. Pada, revisi PIPIB IV yang keluar 16 Mei 2013…

Laporan Walhi Kalteng ini dibuat dengan sampel di lima kabupaten lewat analisis data dan pemantauan lapangan pada 10 perusahaan yang beroperasi di wilayah-wilayah itu.  Walhi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengeluarkan laporan…

Kebijakan moratorium pemberian izin baru di hutan dan gambut yang akan berakhir Mei tahun ini selayaknya diperpanjang. Jika tidak, konflik agraria dan sumber daya alam (SDA) maupun tumpang tindih perizinan…

Masa moratorium izin di hutan dan gambut akan berakhir Mei tahun ini. Desakan perpanjangan muncul dari banyak kalangan. Organisasi masyarakat sipil meminta moratorium tidak berbatas waktu tapi berdasarkan capaian. Terpenting,…

REVISI ketiga Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB III)  terjadi pengurangan 485.655 hektar hingga luas wilayah masuk PIPIB III tinggal 64.796.237 hektar. Dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan, pengurangan PIPIB III,…

KEBIJAKAN moratorium perizinan di hutan dan gambut dinilai tak cukup hanya dua tahun karena memperbaiki tata kelola  memerlukan waktu tidak sebentar. Ketua Pokja Pengkajian Peraturan dan Penegakan Hukum Satgas REDD+,…

ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meminta pemerintah mengakomodasi pemetaan kawasan masyarakat adat dan diberikan ruang khusus dalam tata ruang. Begitu juga dalam penyusunan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang…

SEBANYAK 22 izin hak penguasaan hutan (HPH) terancam dicabut Kementerian Kehutanan (Kemenhut) karena tidak dapat memenuhi syarat pembuatan rencana kerja usaha (RKU) dengan inventarisasi hutan secara menyeluruh. Mereka sudah mendapatkan…

PENGKAJIAN ulang perizinan pengelolaan di area hutan yang seharusnya dilindungi dinilai efektif membenahi tata kelola kehutanan. Nirarta Samadhi, Ketua Pokja Monitoring Moratorium Satgas REDD+ mengatakan, izin pengelolaan komersial di atas…

Operasi ilegal, izin perusahaan segera dicabut   SETELAH mendapat tekanan dari organisasi-organisasi lingkungan, akhirnya lahan konsesi PT Kalista Alam, seluas 1.605 hektare (ha) di hutan gambut Rawa Tripa, Aceh, masuk…

GREENOMICS Indonesia mempertanyakan kredibilitas dan kualitas data dalam peta indikatif moratorium.  Sebab, ada perbedaan data dari BPN terhadap areal PT Kalista Alam, dengan yang diberikan BPK kepada Satgas REDD+. Terlebih,…