Walhi meminta jaminan perbaikan rekrutmen politik pada Pemilu 2014 hingga mampu mereduksi para perusak lingkungan dari parlemen dan pemerintahan. Jika melihat proses politik elektoral melalui Pemilu 2014, dinilai masih berpotensi melanggengkan oligarki partai, transaksional, pengawasan publik minim dan masih sarat politik uang.
Oslan Purba dari Eksekutif Nasional Walhi mengatakan, sejak reformasi 1998, proses transisi demokrasi Indonesia belum mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan. Kebijakan lingkungan yang diproduksi pemerintah dan DPR/DPRD masih kental corak eksploitatif, liberal, dan berorientasi pasar. “Juga mendorong penghancuran lingkungan hidup serta melanggar hak asasi manusia. Juga masih bersandarkan pada skema utang luar negeri,” katanya dalam siaran pers kepada media, Kamis(12/4/13).
Fakta lain, katanya, perlawanan rakyat mempertahankan hak atas lingkungan hidup bersih dan sehat, wilayah kelola, serta hak-hak atas tanah, dihadapkan tindakan kekerasan dan kriminalisasi aparat negara. Dia mencontohkan, Anwar Sadat, Direktur Walhi Sumatera Selataj (Sumsel) menjadi bukti nyata upaya pembungkaman terhadap aktivis.
Peran modal, tidak bisa dilepaskan di sini. Cabang-cabang produksi negara yang penting, misal pertambangan, perkebunan skala besar, industri properti, proyek infrastruktur, dan migas, menjadi arena kuasa mereka. “Rakyat jelata pun berhadap-hadapan dengan negara dan kuasa modal besar.”
Walhi menilai, ketiadaan platform demokratisasi dan agenda perubahan menjadi penyebab belum terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. “Juga kegagalan pemerintahan SBY – Budiono menterjemahkan mandat transisi dan tuntutan reformasi serta dominannya kepentingan-kepentingan politik elit konservatif yang mengakibatkan kemadegan laju perubahan politik.”
KNLH Walhi
Terkait masalah ini, Walhi akan menyelenggarakan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) di Surabaya pada 18 – 22 April 2013 mengusung tema “Bersih-bersih Parlemen dari Para Perusak Lingkungan.”. “Ini untuk menggugah kesadaran politik publik tidak lagi memberikan suara kepada mereka yang terlibat perusakan lingkungan.” Lebih jauh, Walhi berharap muncul sikap lebih radikal dalam mewujudkan suatu perubahan lebih struktural guna mencapai keadilan ekologis, dan kesejateraan rakyat.
