Rabu sore (5/2/14), ratusan tamu berkumpul di Grand Ball Room Hotel Indonesia-Kempinski, Jakarta. Di belakang podium terpampang tulisan,”APP Forest Conservation Policy, One Year Anniversary.” Hari itu, HUT pertama kebijakan konservasi hutan Asia Pulp and Paper (APP), yang berisi agenda pemaparan perkembangan komitmen perusahaan, dilanjutkan debat terbuka.
Dalam debat yang dimoderatori, Rhett Butler, pendiri Mongabay, hadir sebagai panelis, Lafcadio Cortesi, Direktur Kampanye Hutan Rainforest Alliance (RAN); Scott Poynton, Direktur Eksekutif The Forest Trust (TFT); Bustar Maitar, Kepala Pengkampanye Hutan Indonesia Greenpeace. Ada juga Aditya Bayunanda, Koordinator Jaringan Hutan WWF Indonesia; Neville Kemp, Ekologika, sebagai salah satu penilai HCV APP dan Aida Greenbury, Direktur Operasional untuk Keberlanjutan APP.
Tahun lalu, di tanggal sama, APP memulai kebijakan konservasi hutan. Aida Greenbury, menceritakan, awal mula komitmen dibuat, lalu langkah-langkah yang diambil dalam setahun ini. “Dalam menjalankan komitmen ini banyak tantangan tetapi sejumlah perkembangan telah dicapai,” katanya kala itu.
Setelah setahun ini, kata Aida, setidaknya ada empat kunci prioritas pada 2014 mesti diselesaikan guna mengimplementasikan kebijakan nol deforestasi. Yakni, tumpang tindih perizinan, konflik lahan dengan masyakarat, manajemen lansekap dan pengakuan pasar.
Kini, sebanyak 2,6 juta hektar konsesi APP maupun pemasok sudah masuk penilaian FCP. Setahun ini, yang dilakukan antara lain, sedang proses menilai high conservation value (HCV) dan high carbon stock (HCS) pada 38 konsesi, dan selesai 100 persen memetakan konflik lahan yang terjadi di konsesi APP. Bahkan, sudah ada contoh penyelesaian konflik dengan masyarakat di Jambi. Mereka juga telah melatih teknik memetakan konflik pada 427 staf APP. Untuk penilaian HCV ditargetkan selesai Maret 2014, dan HCS pada kuartal ketiga tahun ini.
Untuk penilaian HCV dan HCS ini, mereka melibatkan organisasi independen seperti TFT, Ata Marie dan Ekologika. Untuk penilaian lahan gambut juga melibatkan ahli gambut dari Universitas Wageningen dan Rainforest Alliance sebagai auditor independen.
Debat diwarnai pertanyaan beragam isu seputar komitmen APP dari HCV, HCS, illegal logging di Giam Siak, sampai konflik lahan. Kali ini, kritikan RAN dan WWF, terlihat biasa. Intinya, mereka ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan ini di lapangan.
Lafcadio Cortesi mengatakan, masih ingin tahu implementasi dari kebijakan 100 persen tak membabat hutan alam ini. Kebijakan ini, katanya, sangat menantang, misal, kesepakatan penyelesaian konflik di Jambi. Namun, hal paling penting adalah capaian dari perjanjian itu.
Komitmen ini, katanya, menjadi tantangan bersama dalam mewujudkan langkah besar bagi Indonesia. Bagaimana pemerintah, NGO dan pengusaha bekerja bersama guna mengatasi berbagai permasalahan.
“Kami masih skeptis. Kami ingin melihat bagaimana komitmen ini diverifikasi oleh organisasi independen. Bagus sekali ada RAN di sini,” kata Aditya Bayunanda. Meskipun masih menunggu bagaimana HCV, HCS itu dijalankan, tetapi dia menyambut baik langkah APP.
Greenpeace sebagai organisasi lingkungan yang sejak lama menekan Sinar Mas, kini sebagai pemantau independen. Bustar Maitar dari Greenpeace mengatakan, tak mudah mendorong APP membuat komitmen untuk melakukan sesuatu dengan benar. “Ini bukan kebiasaan Greenpeace bersama perusahaan, tapi ini bagaimana kerja bersama untuk melindungi hutan,” katanya.
Namun, dalam pemantauan kebijakan ini, Greenpeace turun sendiri ke lapangan bukan bersama APP. “Kami langsung pantau dan banyak masalah, seperti overlapping konsesi.” Bagaimanapun, komitmen APP ini sebuah perubahan besar. “Jika APP buat salah, kita kritisi lagi.”
Neville Kemp, dari Ekologika mengatakan, mereka bertugas membuat manajemen lansekap yang berkelanjutan sebagai bagian FCP ini. “Memang belum sempurna, tetapi kami masih proses pengerjaan.”
Begitu juga diungkapkan Scott Poynton dari TFT. Menurut dia, penilaian HCV dan HCS masih berjalan, bahkan konflik lahan dengan masyarakat sudah ada yang selesai. “Memenuhi komitmen ini tak cukup sehari atau setahun, namun perusahaan konsern meneruskan dan meningkatkan implementasi FCP ini,” ujar dia.
Aida pun berharap, langkah ini bisa diikuti perusahaan lain, untuk bersama-sama melindungi hutan Indonesia. “Kolaborasi lintas sektoral itu kuncinya.”
Berbagai organisasi lingkungan pun ikut menanggapi HUT pertama kebijakan konservasi hutan APP ini. Sophie Chao, Project Officer dari Forest Peoples Programme mengkritisi dalam HUT itu tak mengundang masyarakat atau tokoh masyarakat yang berkonflik dengan APP. Jika ada hadir perwakilan mereka, katanya, setidaknya debat menjadi lebih hidup karena ada orang yang langsung merasakan dampak di lapangan.
Dia melihat dalam setahun ini, belum ada kemajuan berarti, misal, konflik masih terjadi di berbagai lokasi. “Mungkin karena baru satu tahun ini. Komitmen ini perlu proses lama.” Namun, dia mengapresiasi langkah APP sambil menanti realisasi di lapangan. “Kami berharap, komitmen ini tak hanya memperhatikan lingkungan atau konservasi kawasan, tetapi juga masyarakat. Jadi, harus sama-sama menjadi faktor penting, konservasi dan masyarakat sekitar. Sebab, selama ini mereka yang menjaga hutan dan menggantungkan hidup di sana,” ucap Chao.
Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Hutan dan Perusahaan Skala Besar Walhi Nasional mengatakan, belum ada hasil penting dari satu tahun komitmen APP ini.
“Kalau mereka mau menjaga hutan dan berkontribusi dalam penurunan emisi, yang harus dilakukan pengembalikan fungsi hutan dan sosial dari tanah yang sudah menjadi hamparan tanaman monokultur, tanaman industri.”
Pandangan pun datang dari Eyes On The Forest (EoF). EoF merupakan koalisi dari berbagai organisasi lingkungan, seperti Jikalahari, Walhi Riau dan WWF Indonesia.
Dalam pernyataan bersama, koalisi menilai manfaat komitmen masih tanda tanya besar, dan harapan mereka makin melemah, bukan menguat. Satu tahun komitmen konservasi hutan APP, dirayakan tanpa kemenangan konservasi. Bahkan, komitmen penting melindungi semua hutan alam, kawasan HCV dan HCS tak menjadi kenyataan. “Tidak ada assessment APP yang telah dijanjikan bisa diselesaikan menjadi hasil paling krusial dari kebijakan. Keputusan kawasan-kawasan yang akan dilindungi APP malah masih menggantung.”
Muslim Rasyid, Koordinator Jikalahari mengatakan, saat pencanangan moratorium, konsesi-konsesi APP, seluas 2,6 juta hektar di Indonesia, dulu sebagian besar hutan dan lahan gambut, kini tersisa sebagian kecil. Dari investigasi Eyes on the Forest dan LSM lain menunjukkan, blok-blok hutan kecil yang masih tersisa ini juga ditebang setelah moratorium.
Koalisi EoF, katanya, selama 10 tahun memantau kinerja APP, dan kompetitor. Meskipun APP mengundang banyak kelompok masyarakat madani berdialog berdasarkan komitmen perubahan setahun lalu, mereka belum bisa mengapresiasi. “Karena banyak input kami tidak diakomodir perusahaan, contoh, dalam pengembangan protokol kebijakan, juga studi HCVF dan HCS,” kata Muslim.
Tak hanya itu. Transparansi dalam banyak proses dirasa kurang. Rincian informasi pada 38 pemasok Sinar Mas Group (SMG) atau APP masih hilang pada dashboard. Bahkan, ada sejumlah kawasan konsesi juga menghilang.
Kajian hutan HCV di 38 pemasok SMG/APP belumlah selesai. Sudah lewat berbulan-bulan setelah APP menjanjikan berbagi draf laporan. Kami masih menunggu.”
Nursamsu dari WWF-Indonesia mengatakan, proses kajian HCVF oleh konsultan APP tertunda menjadi pertanyaan penting. “Apakah proses perubahan oleh perusahaan sudah berjalan sebagaimana komitmennya?”
Begitu juga penyelesaian konflik sosial, APP memiliki banyak pekerjaan. Koalisi akan memantau kinerja perusahaan, terlepas ada kebijakan konservasi atau tidak. “Masih banyak sengketa dan hak-hak masyarakat tempatan dan tradisional belum diselesaikan, karena langkah-langkah identifikasi dan resolusi sengketa selama ini lemah,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau.
Koalisi, katanya, akan selalu memantau kinerja perusahaan di semua aspek, terutama apa yang terjadi di lapangan, dengan ada atau tidak ada komitmen perubahan.
Pada HUT itu, Greenomics Indonesia juga mengeluarkan laporan tentang penolakan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terhadap permohonan izin dari “pemasok independen” APP yang diajukan tiga bulan setelah komitmen kebijakan konservasi hutan.
Dalam laporan berjudul itu Indonesian Forestry Ministry Rejects’ Applications from APP “Independent Suppliers”, Greenomics mempertanyakan kebijakan konservasi kehutanan APP dari perspektif legal.
“Penolakan Kemenhut, jelas memberikan implikasi hukum dalam operasional pemasok APP, yang ternyata adalah anak perusahaan dari APP,” kata Vanda Mutia Dewi, Koordinator Program Greenomics Indonesia.
